Di Negara yang demokratis dan berdasarkan hukum praktik main hakim sendiri oleh rakyat atau dalam hukum biasa disebut eigenrichting merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan atas dasar apapun. Dalam gambaran Professor Donald Black, eigenrichting terjadi jika kondisi pengendalian sosial dilakukan oleh rakyat karena pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah tidak terjadi sesuai gambaran keadilan masyarakat.
Dalam berbagai kasus ini juga bisa terjadi untuk mengendalikan ruang-ruang publik dan membunuh karakter seseorang secara ekstra yudisial untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sebut saja tuduhan radikal, intoleran, anti pancasila dan lain lain yang sering dengan mudah disampaikan seseorang kepada orang lain. Padahal tuduhan radikal tidak boleh dikeluarkan dari orang perorang atau organisasi kepada orang lain, hanya pemerintahlah yang diberi otoritas untuk itu
Main Hakim Sendiri yang Tidak Dapat Dibenarkan
Mengalamatkan tuduhan labelisasi radikal, intoleran kepada orang perorang atau kepada suatu organisasi religius seperti tuduhan radikal kepada Prof. Din Syamsudin merupakan tuduhan yang tidak berdasar hukum atau ketidakpahaman atas hukum, bentuk tindakan main hakim sendiri yang tidak dapat dibenarkan.
Pertama, terma radikal secara hukum positif bukan merupakan delik kejahatan yang bisa dikualifisir begitu saja sebagai tindak pidana, secara hukum positif istilah yang sudah diatur adalah paham Radikal terorisme sehingga radikal konteksnya tidak bisa dipisahkan dengan terorisme atau sebagai paham yang mengarah pada terorisme dalam UU Tindak Pidana Terorisme 5/2018.
Kedua, Pemerintahlah yang memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi kelompok atau orang mana yang diduga menganut paham radikal terorisme yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait melalui program Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi.
Program Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi
Program kontra radikalisasi ialah upaya untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme yang dilakukan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi
kemudian melalui program deradikalisasi upaya untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi, kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana terorisme dengan kegiatan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.
Sedangkan mantan narapidana, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme kegiatan deradikalisasinya melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan; dan kewirausahaan. Pelaksanaan deradikalisasi dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian yang diatur dengan PP. Sehingga secara legalitas tidak dikenal kriminalisasi terhadap orang yang menganut paham radikal terorisme tetapi hanya melalui program deradikalisasi oleh pemerintah.
Sehingga janganlah begitu mudah menghakimi, mengalamatkan suatu tuduhan radikal kepada orang atau kelompok secara tidak berdasar sebab radikal bukanlah suatu tindak pidana di Indonesia saat ini, radikal yang diatur baru dibatasi pada paham radikal terorisme itupun konteksnya bukan tindak pidana tetapi paham yang terlebih dahulu diidentifikasi dan penilaiannya melaui kewenangan yang hanya ada pada pemerintah bukan oleh individu, atau kelompok siapapun. Apalagi jangan sampai dijadikan wacana propaganda bola liar pemecah persaudaraan bangsa.
Semoga jadi pembelajaran bagi kita semua dalam menjaga persatuan, harmoni kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Wallahu A’lam bish-shawab.