Kapitalis sebagai sebuah sistem perekonomian yang menenkankan peran kapital (modal). Perannya dalam segala jenis kegiatan perekonomian yang dilaksanakan termasuk dalam penggunaan barang dan dan lainnya. Ebstein (1990) berpendapat bahwa kapitalis merupakan salah satu sistem sosial yang menyeluruh lebih dari sekedar sistem perekonomian yang berkaitan erat dengan perkembangan–perekembangan secara individualisme (Apreno & Noermanzah, 2020).
Mengutip pendapat dari Adam Smith seorang bapak ekonomi. Ia menyatakan bahwa jalan terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu – individu mengejar kepentingan mereka sendiri tanpa keterlibatan perusahaan – perushaan negara.
Pendapat ini mengantarkan pada teori pembebasan pada setiap hak Individu untuk melaksanakan aktifitas sosial secara bebas dan tanpa merasa khawatir oleh kekangan dari berbagai kalangan. Baik kekangan secara sah dari suatu instansi pemerintah ataupun kekangan secara individual sebagai seorang manusia merdeka.
Dengan kebebasan dan bermodalkan uang seorang individu dapat berkembang dan menjadi seseorang yang berpengaruh dalam proses–proses sosial yang dijalankan dalam setiap aktifitas. Kapitalis memiliki gambaran bahwa segala sesuatu dapat dipengaruhi dengan keuntungan besar yang didapat dari aktifitas ekonomi yang dijalankan.(Tho’in, 2015).
Hal demikian terlihat semakin kuat ketika diselaraskan dengan pemikiran Ayn Rand, salah seorang filsuf asal amerika dalam capitalism. Ia menyebutkan bahwa kebebasan setiap Individu merupakan tiang pokok kapitalisme. Karena dengan pengakuan hak alami tersebut Individu bebas berfikir, berkarya dan berproduksi untuk keberlangsungan setiap hidup individu.
Kapitalisme yang Berkembang di Indonesia
Tonggak penting perjalanan kelahiran kapitalis di Indonesia dilihat dari salah satu bentuk aktual lahirnya proses perdagangan yang dibawa oleh para pedagang belanda dan ingris. Mereka membawa kongsi dagang ke daerah asia sebagai salah satu bentuk upaya penguasaan terhadap perekonomian yang berada di asia.
Dalam perjalanan bangsa asing ke asia. Bangsa Ingris mendirikan The East India Company tahun 1600. Di lanjut oleh belanda yang mendirikan Vereengde Oost Indische Compagnie (VOC) pada tahun 1799. Sejak peran pemerintahan orde lama sampai dengan era reformasi, perjalanan kekuatan bisnis kapitalis di Indonesia. Baik di laksanakan oleh pribumi maupun para pengusaha yang memiliki modal seperti orang–orang tionghoa identik dengan permainan. Peran pengusaha dapat mempengaruhi para politisi pemangku kebijakan dalam berbagai lembaga pemerintah.
Kapitalis sebagai salah satu bentuk aktifitas sosial dengan mengemukakan kekuatan modal (capital). Kekuatan yang serupa dengan sebuah bentuk pertunjukkan kemampuan menghadirkan mesin sebagai alat produksi dan kepemilikan barang–barang. Kepemilikan yang di miliki oleh individu mengantarkan pada kekuasaan yang di miliki setiap pribadi yang tergolong kaya. Dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kalangan masyarakat sosial mengantarkan pada peran penguasa dalam demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari peran – peran pengusaha yang ada di Indonesia.(Nasution, 2013).
Pengaruh Aktor-aktor Kapitalis dalam Terjadinya Kasus Korupsi di Indonesia
Korupsi menjadi budaya yang lumrah terjadi di Indonesia dalam keseharian aktifitas politik yang berkembang di Indonesia. Di mana pada setiap kenyataan budaya korupsi yang terbangun di Indonesia mengantarkan pada kesengsaraan ummat dalam berbangsa dan bernegara(Aginta Hidayat, n.d.). Tradisi korupsi semakin tumbuh menjamur di bumi pertiwi ketika proses–proses demokrasi di bangun dalam stigma pemikiran timpang.
Dalam artian kepercaayan terhadap para penyambung lidah rakyat atau dari setiap penguasa yang ada di berbagai lembaga pemerintahaan tidak lagi berangkat dari keresahan yang mengantarkan pada gagasan dan kuantitas untuk dapat menjadi pemimpin di Indonesia. Melainkan budaya korupsi lahir dari budaya pembohongan. Di mana kekuasaan akan di dapatkan dengan kekuatan modal yang di kantongi oleh setiap aktor politik.
Eksistensi budaya korupsi di Indonesia setiap tahhunnya semakin meningkat, dan biasa terjadi korupsi dalam berbagai lembaga pemerintahan. Hal ini di sebabkan oleh pemikiran bahwa modal yang di keluarkan ketika berkampanye untuk mendapatkan jabatan tertentu dalam pemerintahan perlu di kembalikan. Ketika kekuasaan yang menjadi suatu mimpi yang di angankan terwujud dalam suatu saat(Subhan, n.d.).
Pemikan demikian merupakan salah satu pemikiran kerdil terhadap cita – cita kesejahteraan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dengan amanat Konstitusi Undang – Undang dasar tahun 1945 harunsya mengantarkan pada kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa hadirnya ketimpangan – ketimpangan sosial dalam masyarakat Indonesia.
Budaya Korupsi dalam Kacamata Buya Syafi’I Ma’arif
Budaya korupsi merupakan budaya yang kian hari kian menjamur di bumi Indonesia tercinta. Mengutip dari dalam buku karya Buya di Percaturan islam dalam politik : beliau berpendapat bahwa tradisi korupsi di Indonesia merupakan budaya sejarah yang semakin hari semakin menggurita. Serta menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dari proses – proses demokrasi yang ada di Indonesia(Manshur, 2021).
Syafi’I maarif memberikan tanggapan bahwa orang – orang yang melaksanakan korupsi merupakan orang – orang yang kurang memiliki empati terhadap bangsa. Perbuatan korupsi merupakan salah satu bentuk kegiatan pemiskinan bangsa, dan buya syafii memiliki pandangan bahwa para aktor – aktor bangsa yang telah melakukan korupsi merupakan orang yang harus menerima hukuman mati. Karena telah menghentikan proses – proses demokrasi yang menghentikan setiap generasi untuk berfikir tentang nasib bangsa kedepan.
Masa depan Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi, dengan budaya serta tradisi yang santun terhadap pandangan politik. Kembali meletakkan pandangan bahwa Indonesia adalah negara yang pemerintahannya berbentuk demokrasi, di mana Indonesia menjadi sebuah negara yang di kepalai seorang presiden sebagai kepala dalam lemabaga pemerintahan.
Serta kembali menjadikan UUD Negara Repoblik Indonesia pada dasar – dasar perjuangan. Dan pancasila sebagai benang merah dalam setiap persoalan kebangsaan yang terjadi. Terakhir, Bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang madani dengan kembali menjadi pelajaran penting bahwa setiap pelaku politik hendaknya santun dalam tingkah laku politik yang di laksanakan.
Penulis : Riski (Ketum IMM FISIPOL UMY. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan)
