Sabtu, November 21, 2026
Kalimahsawa.ID
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
Kalimahsawa.ID
No Result
View All Result

Renungan Hukum Bola Liar Isu Radikal

Nasaruddin Umar by Nasaruddin Umar
Februari 14, 2021
in Kata Bersama
0
Hukum radikal
23
SHARES
135
VIEWS

Di Negara yang demokratis dan berdasarkan hukum praktik main hakim sendiri oleh rakyat atau dalam hukum biasa disebut eigenrichting merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan atas dasar apapun. Dalam gambaran Professor Donald Black, eigenrichting terjadi jika kondisi pengendalian sosial dilakukan oleh rakyat karena pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah tidak terjadi sesuai gambaran keadilan masyarakat. 

Dalam berbagai kasus ini juga bisa terjadi untuk mengendalikan ruang-ruang publik dan membunuh karakter seseorang secara ekstra yudisial untuk kepentingan-kepentingan tertentu.  Sebut saja tuduhan radikal, intoleran, anti pancasila dan lain lain yang sering dengan mudah disampaikan seseorang kepada orang lain. Padahal tuduhan radikal tidak boleh dikeluarkan dari orang perorang atau organisasi kepada orang lain, hanya pemerintahlah yang diberi otoritas untuk itu

TulisanTerkait

Urgensi Identitas Nasional Menjelang Tahun Politik 2024

Pemindahan IKN Indonesia Perspektif Keadilan Sosial

Nilai Gotong Royong dalam Budaya Santri

Main Hakim Sendiri yang Tidak Dapat Dibenarkan

Mengalamatkan tuduhan labelisasi radikal, intoleran kepada orang perorang atau kepada suatu organisasi religius seperti tuduhan radikal kepada Prof. Din Syamsudin merupakan tuduhan yang tidak berdasar hukum atau ketidakpahaman atas hukum, bentuk tindakan main hakim sendiri yang tidak dapat dibenarkan.

Pertama, terma radikal secara hukum positif bukan merupakan delik kejahatan yang bisa dikualifisir begitu saja sebagai tindak pidana, secara hukum positif istilah yang sudah diatur adalah paham Radikal terorisme sehingga radikal konteksnya tidak bisa dipisahkan dengan terorisme atau sebagai paham yang mengarah pada terorisme  dalam UU Tindak Pidana Terorisme 5/2018.

Kedua, Pemerintahlah yang memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi kelompok atau orang mana yang diduga menganut paham radikal terorisme yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait melalui program Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi.

Program Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi

Program kontra radikalisasi ialah upaya untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme yang dilakukan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi

kemudian melalui program deradikalisasi upaya untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi, kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana terorisme dengan kegiatan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.

Sedangkan mantan narapidana, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme kegiatan deradikalisasinya melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan; dan kewirausahaan. Pelaksanaan deradikalisasi dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian yang diatur dengan PP. Sehingga secara legalitas tidak dikenal kriminalisasi terhadap orang yang menganut paham radikal terorisme tetapi hanya melalui program deradikalisasi oleh pemerintah.

Sehingga janganlah begitu mudah menghakimi, mengalamatkan suatu tuduhan radikal kepada orang atau kelompok secara tidak berdasar sebab radikal bukanlah suatu tindak pidana di Indonesia saat ini,  radikal yang  diatur baru dibatasi pada paham radikal terorisme itupun konteksnya bukan tindak pidana tetapi paham yang terlebih dahulu diidentifikasi dan penilaiannya melaui kewenangan yang hanya ada pada pemerintah bukan oleh individu, atau kelompok siapapun. Apalagi jangan sampai dijadikan wacana propaganda bola liar pemecah persaudaraan bangsa.

Semoga jadi pembelajaran bagi kita semua dalam menjaga persatuan, harmoni kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Wallahu A’lam bish-shawab.

Terkait

Tags: bola liarDin Syamsyuddinhukumisuradikalrenungan
Previous Post

Belajar Damai dari Hal Kecil dan Sederhana

Next Post

Islam Kaffah Bukan Dicapai Tapi Dicari

Nasaruddin Umar

Nasaruddin Umar

Staf pengajar Hukum Konstitusi IAIN Ambon

Next Post
Nurbani Yusuf

Islam Kaffah Bukan Dicapai Tapi Dicari

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Tentang Kalimahsawa.id
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Kirim Tulisan
Contact Person: 085850332866

© 2020 Kalimahsawa.ID - Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.

No Result
View All Result
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan

© 2020 Kalimahsawa.ID - Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.