oleh : Cahyo Setiawan
Berada pada awal tahun 2020 Kementerian Kesehatan membuat kebijakan yang menyita perhatian publik. Salah satunya adalah bagaimana menyikapi mitigasi bencana penyakit menular virus corona di Tiongkok dengan mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di Wuhan, Tiongkok.
Langkah evakuasi WNI di Wuhan tengah ditunggu-tunggu oleh WNI yang berada di sana dan keluarganya. Di tengah wabah virus mematikan yang menyebar cepat dari Kota Wuhan ke berbagai belahan dunia, menyadarkan kita pada tiga hal penting. Pertama, langkah mitigasi penyakit menular itu sendiri.
Meskipun tergolong terlambat dibanding negara Singapura, Jepang dan lainnya yang sudah mengevakuasi Warga Negaranya terlebih dahulu. Indonesia dengan bantuan TNI Angkatan Udara kemarin telah berhasil mengevakuasi WNI di Kota Wuhan setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan tentang bagaimana virus itu menyebar dan seberapa banyak kasus yang telah terjadi di Tiongkok.
Seperti Kata Okky Madasari yang saya kutip di harian Jawa Pos rubrik Opini Edisi Senin, 03 Februari 2020 “Bicara tentang wabah bukan sekadar bicara angka kematian. Dampak kesehatan juga tak sesederhana mati atau tidak mati”.
Baca Juga: Muslimah Tangguh, Ekonomi Kuat
Langkah evakuasi WNI dari Kota Wuhan dan kebijakan pemblokiran kedatangan dan kepergian ke dan dari Tiongkok sejauh ini menjadi solusi yang relevan dalam membatasi penyebaran virus corona di Indonesia.
Yang menjadi persoalan kedepan adalah bagaimana pemerintah mampu konsisten dalam masa karantina WNI yang kini berada di Natuna dan membangun optimisme masyarakat Indonesia agar mempercayakan pemerintah mampu mengendalikan penyebaran virus Corona.
Paradoks dan Anarkisme Kesehatan
Langkah pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus corona perlu diselaraskan dalam menjawab Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H. Tentang setiap warga negara mendepatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan seharusnya memang tidak ada praktik membeda-bedakan dalam pelayanan kesehatan.
Harus diakui saat ini sistem pelayanan kesehata kita memang belum baik. Akan tetapi dengan adanya langkah mitigasi bencana penyakit menular yang leading sektornya salah satunya adalah Kementerian Kesehatan. Harusnya menjawab persoalan pelayanan dan perhatian kesehatan pemerintah yang dirasakan sudah cukup.
Menjadi paradoks ketika pemerintah mengusahakan dalam melakukan mitigasi bencana penyakit menular. Akan tetapi pemerintah masih mengabaikan pelayanan kesehatan saudara kita di daerah terdepan. Apalagi yang terluar dan tertinggal masih jauh dari kita yang berada di Jawa.
Gejala anarkisme juga dapat dilihat ketika sektor pelayanan kesehatan di Indonesia seperti “pasar”. Adanya gratifikasi antara tenaga medis dan non-medis terkait industri farmasi. Sistem pengawasan pelayanan kesehatan yang belum siap dan sampai belum adanya sistem surveillance.
Baca Juga: Pendidikan Demokratis Muhammadiyah
Yakni sistem yang dapat mengumpulkan data penyakit dari kejadian penyakit di masyarakat secara rutin. Berbagai situasi ini menunjukkan adanya gejala ke anarkisme di sektor kesehatan sebagaimana menurut Prof. Laksono.
Selanjutnya, imbuh penulis harapan kedepan dalam masalah wabah corona ini Kementerian Kesehatan harus menjadi leading sektor dalam bidang kesehatan bukan menjadi pengekor. Dalam berbagai kesempatan, Kementerian Kesehatan seperti kecolongan dengan proses kebijakan yang harusnya melibatkan Kemenkes. Akan tetapi dalam hal ini Pak Menteri Terawan justru kurang begitu nampak dalam kebijakannya.
Justru yang sering muncul adalah Kementerian Luar Negeri dengan kebijakan pemblokiran akses dari dan ke Tiongkok serta kebijakan evakuasi yang akhirnya di tentukan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.
Penulis merupakan Mahasiswa Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Univ Sebelas Maret
Sumber Ilustrasi: suara.com
