Sabtu, November 21, 2026
Kalimahsawa.ID
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
Kalimahsawa.ID
No Result
View All Result

Relasi Islam dengan Kenegaraan ‘ala Al-Farabi & Buya Syafi’i.

Alfin Nur Ridwan by Alfin Nur Ridwan
Juni 19, 2022
in Ulûm ad-Dîn
0
Relasi Islam dengan Kenegaraan ‘ala Al-Farabi & Buya Syafi’i.

Relasi Agama dan Negara

36
SHARES
213
VIEWS

Wacana tentang membentuk sebuah negara merupakan isu yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Hal itu karena konsep atau bentuk sebuah negara nantinya akan menentukan corak kebijakan politik sebuah negara. Pada gilirannya konsep negara tersebut berdampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakatnya islam atau pun non islam

Hal tersebut berlaku juga saat pembentukan negeri ini. Berangkat dari kesadaran akan nasib yang sama, masyarakat yang plural, maka pendeklarasian Indonesia oleh sang founding father dengan kalimat di akhirnya yang berbunyi “atas nama bangsa Indonesia”, merupakan tonggak awal demokrasi secara sah menjadi konsep negara Indonesia. Yang mana seiring berjalannya waktu pasca-proklamasi, demokrasi berjalan mengarungi dinamika negeri ini dengan pro-kontra didalamnya; karena kebijakan sistem demokrasi setiap pemimpin yang kemudian berdampak bagi kondisi sosial bangsa ini.

TulisanTerkait

Dari Keberagaman Menuju Ketulusan Sejati

Menalar Fikih Minoritas: Saat Makanan, Wadah Non-Muslim, dan Kemudahan Syariat Bertemu

Rausyanfikr di Era Digital: Membaca Peran Intelektual Muda melalui Pemikiran Ali Syariati

Dalam perjalanan dinamika kenegaraan Indonesia, demokrasi sebagai konsep negara yang menganut konsep yang sesuai dengan masyarakat yang plural tidaklah semerta-merta menjadikannya konsep yang sepenuhnya ideal. Hegemoni penguasa tak lepas dari segala bentuk problem-problem dan juga polemik yang kemudian terus menghiasi demokrasi di negeri ini. Baik itu yang berkenaan dengan aspek sosial, ekonomi, politik; diskriminasi, marjinalisasi, ketidakadilan, korupsi, nepotisme, dehumanisasi, dan lain sebagainya.

Walau waktu terus berputar, disaat negara-negara tetangga sudah mulai bangun dari ketertinggalannya dengan dunia barat, negeri ini seolah tak henti-hentinya masih berkutat dengan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga kita tak bisa menafikkan kemudian ada segelintir masyarakat yang merasa sistem yang ada lah yang salah. Terlepas dari hal tersebut, agaknya perlu bagi kita kembali berkaca kepada tokoh muslim terdahulu dan sekarang yang juga berbicara perihal konsep Islam dan kenegaraan.

Konsep al-Madinah al Fadilah Milik Al-Farabi

Agama sebagai bagian dari prinsip hidup yang dianut oleh umat manusia dianggap menjadi sesuatu yang ikut bertanggung jawab dalam pergantian sistem pemerintahan. Ini terjadi karena agama memiliki nilai-nilai yang memiliki pegangan oleh penganutnya. Termasuk dalam menjalankan pemerintahan, sehingga agama idealnya dapat menjembatani pemeluknya dalam berhubungan dengan sistem pemerintahan.

Mengingat pentingnya keberadaan negara, telah banyak para ahli yang memberikan pemikirannya. Mulai dari zaman Yunani klasik hingga saat ini. Dalam khazanah pemikiran Islam, Al-Farabi merupakan salah satu filosof yang memberikan perhatian tentang konsepsi politik kenegaraan. Meskipun sebelumnya sudah ada sarjana lain, seperti Ibnu al-Muqaffa (106-145 H/724-762 M), membicarakan soal-saol pemerintahan, dan Al-Kindi, the first Pihilosopher of Islam. Namun, terlepas dari tokoh-tokoh muslim lainnya, Al-Farabi ini adalah satu-satunya yang mempunyai konsep lengkap akan kenegaraan. Kemudian hasil dari pemikirannya yang kita kenal dengan nama al-Madinah al-Fadilah.

Dalam konsepnya tersebut, negara menurut al-Farabi itu ialah negara yang bertujuan untuk kebahagiaan bersama di bawah seorang pemimpin. Memiliki sifat kenabian serta ditopang oleh rakyatnya yang gotong royong, kolektif, dan kooperatif di dalam cara berpikir dan bekerjanya. Karena dalam pemikirannya ia mengadopsi konsep milik plato yang menyamakan negara dengan anggota dan organ tubuh. Dimana setiap bagian dalam tubuh memiliki fungsinya masing-masing, dan kepala (otak) lah yang memiliki peran vital karena kerja otak didalamnya dipengaruhi oleh hati.

Peran pemimpin  dalam teori ini disejajarkan dengan hati dalam sistem tubuh manusia. Dimana organ hati dalam tubuh manusia mempunyai peran yang dianggap paling sempurna dengan adanya hati.

Maka dalam hal kenegaraan al-Farabi amat memerhatikan sosok seorang pemimpin dalam sebuah negara. Kemudian menurutnya kepemimpinan dalam sebuah negara itu haruslah meniru bentuk dan hakikat kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul dan khalifah agung di muka bumi. Sebagaimana dalam konsep Plato dan Aristoteles dalam bernegara, yang mana dalam konsepnya suatu negara yang sempurna lagi cerdas itu pemimpin didalamnya dipimpin oleh seorang filosof yang suci jiwanya sehingga dapat mendekati sifat seorang Nabi.

Lanjutnya al-Farabi juga menegaskan bahwa setiap warga negara pun harus mempunyai ide (Ara’u) yang harus diperjuangkan terus-menerus yang menuju kepada suatu titik yang terakhir dari negaranya, yang menjadi harapan dan tujuan bersama. Dan bagi al-Farabi tujuan terakhir itu ialah “kebahagian” itu sendiri (happiness).

Buya Syafi’i: Keselarasan Islam dengan Demokrasi

Belum lama ini mungkin bangsa Indonesia dan juga Muhammadiyah telah kehilangan sosok cendikiawan sekaligus panutan yang senantiasa semasa hidupnya gelisah memikirkan bangsa. Buya Syafi’i, walau kini ia telah berada dalam pangkuan-Nya, namun jejak pemikiran-pemikiran beliau kiranya akan tetap terawat meski tanpa kehadiran sang penggagasnya. Terkhusus gagasan-gagasannya – dalam hal ini selaku muslim – dalam konsep kenegaraan.

Dalam konteks ke-Indonesiaan yang memakai konsep demokrasi didalamnya, ummat muslim memang selalu saja disibukkan dengan hadirnya golongan-golongan atau kelompok yang pro dan kontra terhadap sistem tersebut, sehingga polemik-polemik akan hal tersebut senantiasa mewarnai demokrasi di Indonesia. Namun Buya berbeda, ia adalah salah satu pemikir Islam yang mendukung keselarasan atau kesesuaian antara Islam dengan demokrasi. Ia menganggap dalam demokrasi terdapat Nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Ini membuatnya sejalan dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain.

Berangkat dari kegelisahan yang Buya rasakan, selain dari pada kegeramannya pada elite yang dianggapnya “tuna visi dan misi” dan juga mengedepankan kepentingan pragmatis. Dalam kacamatanya, sikap tertutup, intoleran, penuh rasa curiga hanya akan bermuara pada kegagalan. Ini menjadi hambatan bagi demokrasi untuk tumbuh menjadi apa yang ia sebut sebagai “Demokrasi yang Berkeadaban”.

Kesimpulan

Islam sebagai agama mayoritas dirasanya sangatlah relevan dengan konsep demokrasi. Andai saja ummat muslim sadar betul akan agamanya yang mengajarkan keterbukaan dalam urusan bermasyarakat. Tentu konsep demokrasi merupakan ide tatanan negara yang relevan dengan Islam.

Keterbukaan, keadilan, kesamaan, kebebasan, persaudaraan akan dapat tumbuh pada suatu negara. Namun, pertumbuhan itu menurut Buya akan terjadi apabila ia diberikan ruang yang memadai. Dan ruang itu hanyalah diberikan oleh sistem demokrasi yang implementasinya disesuaikan dengan bingkai kultur bangsa. Maka tentunya ketidakpercayaan ummat muslim khususnya pada sistem demokrasi ini bukanlah perihal konsepnya yang salah. Namun para aktor pemangku kebijakanlah yang terkadang bersikap tirani yang kemudian timbul rasa ketidakpuasan masyarakatnya pada sistem demokrasi.

Maka jika segenap masyarakat Indonesia bisa benar-benar dan sungguh-sungguh mengimplementasikan nilai pancasila. Tentu demokrasi yang berkeadaban pun akan pasti bisa terealisasi. Masyarakat khususnya muslim pun pasti akan kemudian sadar bahwasannya sistem demokrasi ini telah sesuai dengan nilai-nilai dalam agamanya. Karena setiap poin dalam pancasila pun sesungguhnya merupakan apa yang kemudian ada dalam ajaran Islam.

Editor : Akbar Syifa Nursyam

Terkait

Tags: IndonesiaIslamNegaranegara islampancasila
Previous Post

Rekontruksi Epistemologi Keilmuan Islam

Next Post

Panggilan Untuk Negeri Indonesia

Alfin Nur Ridwan

Alfin Nur Ridwan

Kader IMM Pondok Hajjah Nuriyah Shabran, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta

Next Post
Demonstrasi

Panggilan Untuk Negeri Indonesia

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Tentang Kalimahsawa.id
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Kirim Tulisan
Contact Person: 085850332866

© 2020 Kalimahsawa.ID - Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.

No Result
View All Result
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan

© 2020 Kalimahsawa.ID - Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.