Sabtu, November 21, 2026
Kalimahsawa.ID
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
Kalimahsawa.ID
No Result
View All Result

Negara Pancasila, Negara Perjanjian dan Kesaksian (Darul Ahdi dan Darus Syahadah)

M Din Syamsudin by M Din Syamsudin
Januari 2, 2020
in Narasi
0
Negara pancasila, Negara Perjanjian dan Kesaksian

Negara pancasila, Negara Perjanjian dan Kesaksian

68
SHARES
402
VIEWS

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terjadi pada Jum’at, 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadhan 1364 Hijriah. Peristiwa ini mungkin dapat menggambarkan suasana kebatinan bangsa, khususnya umat Islam, yang sedang khusyuk menunaikan ibadah puasa, sementara mereka harus berjuang menegakkan kemerdekaan.

Hal ini analog dengan suasana kebatinan Nabi Muhammad SAW dan para  pengikutnya  kala  Perang  Badar  yang  juga  berlangsung  pada bulan suci Ramadhan. Kedua peristiwa itu adalah bentuk nyata pemaduan antara al-jihad al-asgar (jihad kecil atau perang) dan al-jihad al-akbar (jihad besar yaitu menahan hawa nafsu melalui puasa).

TulisanTerkait

Ketika Jari Kehilangan Adab di Ruang Digital

Dialektika Ekologi Dan Nalar Baru Cara Pulihkan Hutan

Menjadi Seseorang di Tengah Ketakutan: Menemukan Makna Tanggung Jawab melalui Nilai-Nilai Profetik

Koinsidensi sejarah kemerdekaan tadi menunjukkan bahwa pada penghayatan  para  pendiri  bangsa  (the  founding  fathers)  tidak  ada batas   antara   wawasan   kebangsaan   dan   wawasan   keagamaan. Keduanya menyatu dan terpadu secara selaras dan serasi dengan cita- cita bersama tentang Indonesia masa depan.

Bagi mereka, perjuangan memerdekakan bangsa dan negara adalah kewajiban keagamaan, dan bahwa Indonesia merdeka adalah cita-cita bangsa sekaligus cita-cita agama.

Pembentukan   Negara   Indonesia   bertumpu   pada   dua   konsensus bangsa, yaitu Cita-cita Bangsa dan Ideologi Negara. Keduanya termaktub jelas dalam Pembukaan UUD 1945. Yang pertama terumuskan sebagai “Trilogi Cita-cita Nasional”, yaitu terwujudnya (1) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (2) Perikehidupan kebangsaan yang bebas.

Dan (3) Pemerintahan  Negara  Indonesia  untuk  melindungi  segenap  bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

***

Yang kedua terumuskan dalam lima butir falsafah dan ideologi negara yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan (humanisme religius), yang mengejawantah dalam pola hubungan antar rakyat warga negara yang bersatu dalam orientasi permusyawaratan untuk keadilan dan kemakmuran.

Kedua konsensus  bangsa  tersebut, yaitu  Cita-cita  nasional  dan Ideologi Negara Pancasila, adalah perjanjian luhur yang mengikat setiap dan segenap warga bangsa, acuan nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan faktor penentu serta pengendali arah kehidupan bangsa menuju masa depan.

Perjalanan bangsa akan sangat ditentukan oleh komitmen dan konsistensi bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilai perjanjian luhur itu. Setiap deviasi dan distorsi terhadap   konsensus   bangsa   ini   akan   mendorong terjadinya disintegrasi bangsa.

baca juga Kesehatan Untuk Siapa dan Untuk Apa?

Dalam konteks ini penguatan negara bangsa dan watak bangsa, atau apa yang disebut Bung Karno sebagai Nation and Character Building, perlu  tetap  menjadi  narasi  dan  agenda  besar  bangsa  terutama  di tengah gejala merosotnya watak bangsa dewasa ini.

Menghadapi dinamika global baru ini diperlukan selain mekanisme pertahanan diri (self defense mechanism) terhadap dampak negatif globalisasi, juga strategi peradaban yang relevan dan kontekstual dengan watak kompetitif dari era baru. Penguatan negara bangsa dan watak bangsa perlu dilakukan bersamaan dengan revitalisasi dan kontekstualisasi modal sosial dan budaya (social and cultural capital) bangsa.

Implementasi agenda besar tersebut meniscayakan penunaian kewajiban  dan  tanggung  jawab  setiap  dan  segenap  stakeholders bangsa. Sesungguhnya tidak ada satu elemen yang boleh berpretensi mengatasi  masalah  bangsa  sendirian,  tanpa  melibatkan  elemen-elemen lain.

Umat Islam, sebagai bagian terbesar bangsa, memang wajar  dituntut  untuk  dapat  menunjukkan  tanggung  jawab  terbesar pula. Untuk dapat mengemban tanggung jawab demikian, diperlukan persepsi progresif-konstruktif terhadap negara, dan pendekatan partisipatif, loyal, serta kritis terhadap pemerintahan negara.

***

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila merupakan kristalisasi cita-cita kolektif bangsa Indonesia yang majemuk. Cita-cita kolektif tersebut adalah hasil dari perjalanan panjang   bangsa   dalam   lintasan   sejarah,   sejak   zaman   kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, zaman kesultanan-kesultanan Islam, zaman penjajahan Belanda, hingga zaman perjuangan kebangsaan menegakkan kemerdekaan.

Pembentukan NKRI adalah pilihan sadar segenap warga bangsa untuk mewujudkan masa depan bersama. Negara, seperti kata Hegel, adalah wujud persinggungan antara kebebasan subyektif (subjective liberty) dan kebebasan objektif (objective liberty) seluruh elemen dan komponen bangsa. Maka pembentukan   NKRI   berdasarkan   Pancasila   adalah   titik   temu pandangan (meeting of mind) seluruh elemen dan komponen itu.

Pemilihan negara kesatuan dimaksudkan sebagai sarana mempersatukan  wilayah  Nusantara  yang  terdiri  dari  ribuan  pulau yang berjejer dari Sabang sampai Merauke, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah wahana mempertemukan kemajemukan nilai dan tradisi dari agama, suku, bahasa, dan budaya yang berbeda.

Adalah tidak mudah bagi bangsa besar dan majemuk untuk sampai pada konsensus   tentang   landasan   bersama (common   platform) semacam ini. Hal ini dapat terjadi hanyalah karena kelapangan dada dan tenggang rasa yang besar, serta kebersamaan dan wawasan kenegarawanan yang luas di kalangan para pendiri bangsa Indonesia.

Sebuah bangsa besar dan majemuk seperti Indonesia memang rentan terhadap perpecahan. Walaupun kemajemukan dapat dipandang sebagai kekuatan, tapi kemajemukan mengandung kelemahan. Hal ini terjadi jika unsur-unsurnya menampilkan egoisme, eksklusifisme, dan absolutisme.  Kemajemukan  memiliki  tendensi  disintegratif  kalau tidak dapat dilola secara baik dan ketiga orientasi tersebut tidak dapat dikendalikan.

Pengalaman bangsa-bangsa menunjukkan bahwa kemajemukan tidak dapat dipandang secara taken for granted akan selalu terpelihara, karena konflik kepentingan mencuat sementara semen perekat tidak cukup kuat. Maka kemajemukan meniscayakan adanya landasan bersama (common platform) dan “acuan bersama” (common denominator).

Pancasila adalah common platform dan common denominator bagi bangsa Indonesia. Meminjam bahasa al-Qur’an, Pancasila dapat juga dipandang sebagai kalimatun sawa’ atau “kata tunggal pemersatu” bangsa Indonesia yang majemuk. Dalam hal ini, Pancasila lebih dari sekedar “pernyataan   politik”   (political   statement),   tapi   juga “pernyataan ideologis” (ideological statement). Sebagai “pernyataan politik” Pancasila memang mempersatukan berbagai kepentingan dan aliran politik yang ada.

Berbagai aliran politik di kalangan bangsa, baik atas dasar keagamaan, maupun kebangsaan, seyogyanya tidak dipertentangkan dengan Pancasila, tapi aliran-aliran politik itu hanyalah  titik  tolak  dan  warna  perjuangan  kelompok-kelompok politik  yang  diselenggarakan  dalam  kerangka  Pancasila  dan  visi negara Pancasila.

***

Sebagai “pernyataan ideologis” Pancasila adalah rendevous nilai-nilai yang terdapat dalam banyak kelompok masyarakat, baik agama maupun adat. Masing-masing kelompok agama memiliki nilai-nilai yang berbeda satu dari yang lain, khsususnya pada dimensi teologis, tetapi agama-agama bisa bertemu pada dimensi etik, yaitu dengan mengajukan nilai-nilai etika  dan  moral  yang  bersifat  universal.

Pluralisme keagamaa tidak berarti harus menyamakan agama-agama. Dalam hal ini perbedaan tidak perlu disama-samakan, dan persamaan tidak harus dibeda-bedakan. Pancasila merupakan wadah akomodasi nilai-nilai etika yang sama dari berbagai agama untuk kepentingan hidup berbangsa dan bernegara.

baca juga Teologi Masuk Surga dalam Pandangan Agama-agama

Penetapan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara memang tidaklah mulus. Pada mulanya (Mei 1945) para pendiri bangsa yang diwakili sembilan tokoh dari berbagai golongan telah menyepakati Piagam Jakarta yang memuat Pancasila dengan sila pertama berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban  menjalankan  syariat Islam bagi pemeluknya”.

Namun, karena ada keberatan dari sementara kelompok terhadap tambahan tujuh kata di balik kata ketuhanan tersebut dengan ancaman keluar dari negara baru merdeka, maka pada Sidang PPKI (Agustus 1945) atas usul Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Hoof Bestur Muhammadiyah waktu itu, diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa seperti pada Pancasila sekarang.

Proses pemilihan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan dialog akomodatif tinimbang dialektika konfrontatif. Memang proses tersebut mengesankan adanya dialektika pemikiran yang mempertentangkan Pancasila dengan agama (Islam), terutama antara rumusan Piagam Jakarta  dan  rumusan  UUD  1945.  Namun,  kearifan  dan kenegarawanan para tokoh pendiri bangsa telah mengubah interaksi dialektik tadi menjadi interaksi dialogis.

Dengan penerimaan Pancasila pada 18 Agustus 1945 sebagai falsafah dan dasar bagi negara baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka  wilayah  ini  menjadi  wilayah  perjanjian,  dan  NKRI  adalah Negara Perjanjian (Abode of Concensus atau Dar al- ‘Ahd; ucapan Indonesia: Darul Ahdi).

Negara Perjanjian atau Darul Ahdi adalah negara yang ditegakkan dan dibangun atas dasar perjanjian atau kesepakatan di antara segenap rakyat warga negara. Karena berhubungan dengan kehidupan bernegara,   maka   perjanjian   ini bersifat politis. Tetapi karena dilakukan oleh orang-orang yang beragama, maka perjanjian itu tentu bersifat keagamaan.

***

Kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan oleh para tokoh bangsa yang mewakili segenap golongan, dan terjadi pada bulan suci Ramadhan itu, tidak berlebihan untuk dikatakan sebagai perjanjian suci atau mengandung dimensi sakral. Para tokoh Islam yang mewakili berbagai kelompok Islam pada Sidang PPKI waktu itu tentu tidak berbasa basi menyepakati NKRI berdasarkan Pancasila. Mereka adalah tokoh umat yang berkualitas dan berintegritas.

Kerelaan mereka menghilang tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dan bahkan mengusulkan perubahan menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah manifestasi kenegarawanan dan kesadaran bahwa sila pertama dan Pancasila secara keseluruhan adalah tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dan bahkan bersifat Islami.

Pada tingkat ini, pandangan mereka itu adalah sebuah ijtihad politik yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Memang  dalam  literatur pemikiran politik Islam klasik tidak ditemukan istilah Darul Ahdi. Yang banyak menjadi isu dan diskursus ulama politik klasik adalah Darul Islam (kawasan atau negara Islam) atau Darus Silmi (kawasan damai)  yang  sering  dipertentangkan  dengan  Darul  Kufri  (kawasan atau negara Kufur) atau Darl Harbi (kawasan atau negara perang).

Darul Islam adalah suatu negara atau kawasan yang menerapkan hukum-hukum Islam, walaupun sebagian penduduknya non Muslim. Imam   al-   Syarakhsyi,   umpamanya,   mendefiniskan   Darul   Islam sebagai teritorial yang dikuasai kaum Muslimin, salah satu cirinya adalah pemerintahan dipegang sepenuhnya oleh orang-orang Muslim. Sedangkan Darul Harb adalah wilayah yang tidak dikuasai oleh kaum Muslimin, bahkan di wilayah itu mereka diperangi, maka kaum Muslimin juga harus melawan berperang.

Kedua konsep ini, khususnya Darul Islam (Negara Islam) dan Darul Kufri (Negara Kufur) acapkali ditransfer oleh sebagian aktifis Muslim untuk diterapkan di negeri Muslim moderen, seperti Indonesia. Penerapan konsep ini membawa konsekwensi logis bahwa Indonesia, umpamanya, adalah Darul Kufri atau Darul Harbi yang perlu diubah menjadi Darul Islam. Pikiran dan tindakan seperti ini tentu merupakan ancaman bahkan dapat dikategorikan sebagai makar terhadap Negara Pancasila.

Di alam demokrasi dan dari perspektif demokrasi, adanya pikiran  atau  aspirasi  apapun  dan  oleh  kelompok manapun adalah absah, selama diartikulasikan melalui prosedur dan mekanisme konstitusional, dan tidak didesakkan dengan kekerasan dan melalui cara inkonstitusional. Pendekatan demikian tentu merupakan pengkhianatan terhadap perjanjian atau kesepakatan.

Kesepakatan untuk menerima Negara Pancasila tentu mengikat setiap dan segenap rakyat warga negara, dari generasi ke generasi dalam gerak melintasi zaman. Bagi umat Islam, komitmen terhadap Negara Pancasila dapat dijadikan sebagai sikap keagamaan, yaitu menepati dan memelihara janji dan amanat. Sikap ini perlu mengejawantah dalam  sikap  batin  yang  berdwifungsi,  yaitu  menjadi  Muslim  dan orang   Indonesia   sekaligus.

Dwifungsi ini sejalan dengan  misi kekhalifahan manusia sebagai “wakil Tuhan di bumi” (khalifatullah fil ardh) yang dijelmakan pertama sekali sebagai khalifatullah fi Indonesia, atau “wakil Tuhan di Indonesia”.

Memperlakukan Negara Perjanjian secara sejati dapat dikembangkan dalam sikap bahwa konsensus  itu tidak  hanya  merupakan  janji  atau  ahdi,  tapi  juga mitsaqan ghalizhan, secara harfiah mengandung arti “janji berat”. Tetapi istilah ini dapat dipahami lebih luas, mitsaq = janji, komitmen, atau kepercayaan/trust, dan ghalizh = berat, mulia, dan agung.

***

Sebagai Negara Perjanjian atau Darul Ahdi, Negara Pancasila adalah bentuk final dan ideal bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Dengan dukungan motto “Bhineka Tunggal Ika”, bangsa Indonesia dapat mempertahankan kemajemukannya dalam keutuhan. Permasalahan Indonesia selama ini terletak pada ketakmampuan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa.

Dan kegagalan negara dalam merasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem dan budaya bernegara (corporate culture). Masih terdapat paradoks pengamalan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, seperti kecenderungan akomodasi nilai-nilai lain dalam praksis sosial, ekonomi, dan politik.

Terjadi  anomali  dalam  aktualisasi  Pancasila oleh negara dan pelaku non-negara, dan sering terjadi konfrontasi Pancasila dengan agama, baik oleh umat beragama maupun negara itu sendiri. Hal-hal demikian merupakan kontraproduktifitas dalam penegakan  Negara  Perjanjian,  dan  dapat  menjadi  faktor  penyebab mengendurnya  derajat  penghayatan  rakyat  warga  negara  terhadap janji mereka.

NKRI, selain sebagai Negara Perjanjian atau Darul Ahdi, juga merupakan Negara Kesaksian atau Darus Syahadah. Syahadah, dalam Bahasa Arab, mengandung arti kesaksian, tapi juga bisa berarti pembuktian. Darus Syahadah adalah negara di mana warga negara atau kelompok warga negara berlomba-lomba memberikan kesaksian atau pembuktian kepada warga atau kelompok warga negara lain tentang kerja dan kinerja mereka dalam merealisasi cita-cita bersama membangun negara.

Pada  Negara  Perjanjian  setiap  warga  negara terikat  dan  terkait  dengan  cita-cita  bersama  yang  telah  disepakati, maka setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap negara. Pada Negara Kesaksian, setiap warga negara atau kelompok warga negara memiliki peluang yang sama untuk berperan serta membangun negara, dan hasil yang mereka peroleh sangat tergantung kepada seberapa besar peran yang telah mereka lakukan.

NKRI sebagai Negara Kesaksian merupakan kawasan pengabdian, pengorbanan, dan perlombaan. Di Negara Kesaksian kelompok- kelompok warga negara dituntut untuk memberikan pengabdian mereka bagi negara, sebagai manifestasi komitmen mereka terhadap cita-cita bersama. Pengabdian warga negara mengejawantah antara lain  dalam  sikap  dan  perilaku  taat  terhadap  ketentuan-ketentuan negara, seperti taat asas, taat konstitusi, dan taat hukum.

Di Negara Kesaksian,  kelompok-kelompok  warga  negara  dituntut  untuk memberi pengorbanan kepada negara, seperti pada kesiapsediaan mengorbankan diri untuk membela negara, atau mengorbankan kepentingan kelompok demi kepentingan negara. Di Negara Kesaksian, kelompok-kelompok warga negara juga dituntut untuk berlomba-lomba menampilkan prestasi dan keunggulan kerja serta kinerja dalam memajukan negara.

Di Negara Kesaksian diterapkan prinsip meritokrasi dan penganugerahan proporsional terhadap peran kelompok-kelompok warga negara. Masing-masing mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang  mereka  kerjakan.    Tentu  negara  harus  berlaku  adil  terhadap semua  kelompok  tanpa  ada  yang  dianakemaskan.  Keberpihakan negara dapat dibenarkan kepada kelompok lemah agar mereka dapat berada setara dengan kelompok-kelompok lain.

***

NKRI sebagai Negara Kesaksian adalah kawasan dinamis penuh persaingan sehat. Maka setiap kelompok di Negara Kesaksian harus siap bersaing dan bertanding dengan kelompok-kelompok lain untuk merebut kemajuan dan keunggulan. Persaingan berlangsung atas etika sportifitas,  siap  menerima  kemenangan  dan  kekalahan.  Persaingan juga harus berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, bukan menang dengan menghalalkan segala cara.

Menjadikan NKRI sebagai Negara Kesaksian harus mendorong umat Islam untuk merealisasikan watak Islam sebagai dinus syahadah atau agama kesaksian dan pembuktian. Seperti perintah al-Qur’an (QS 2:143) “jadilah kamu semua saksi-saksi bagi semua manusia”, maka umat Islam perlu menerapkannya dengan menjadi saksi-saksi bagi Indonesia, yaitu untuk menampilkan diri sebagai kelompok mayoritas kualitatif selain kuantitatif.

Menampilkan budaya kompetitif kualitatif umat Islam akan lebih mengedepankan orientasi “berjuang menghadapi” (struggle for) dari pada “berjuang melawan” (struggle against); orientasi pertama mengandalkan otak, sedangkan orientasi kedua cenderung mengandalkan otot. “Berjuang menghadapi” mendorong kepada menyelesaikan masalah (problem solver), sedangkan “berjuang melawan” membawa kepada menciptakan masalah (part of the problem, bahkan problem maker).

Dalam konteks globalisasi yang meniscayakan kualitas, persaingan, dan daya saing, menjadikan NKRI sebagai Negara Kesaksian mengandung pesan agar bangsa Indonesia siap bersaing dan bertanding  dalam  berbagai  aspek  peradaban.  Daya  juang  yang menjadi salah satu modal sosial (social capital) bangsa perlu ditransfromasikan menjadi daya saing.

Dinamika global yang ditandai oleh perubahan geopolitik, geoekonomi, dan geobudaya, terutama fenomena The Rise of China and India, dan perubahan pusat gravitas ekonomi dunia ke kawasan Asia Timur perlu diantisipasi sebagai tantangan dan peluang sekaligus.

baca juga Hukum Mengkonsumsi Kopi Luwak dan Binatang Luwak

Menghadapi persaingan peradaban tinggi dengan bangsa-bangsa lain dewasa ini diperlukan revitalisasi dan rekonstruksi mentalitas bangsa ke arah pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter kuat. Manusia berkarakter kuat dicirikan oleh kapasitas mental seperti kejujuran, ketulusan, keberanian, kemandirian, ketegasan, ketegaran, kuat dalam memegang prinsip. Bangsa Indonesia secara relatif memiliki  nilai-nilai  keutamaan  yang  mengkristal  menjadi  modal sosial dan budaya penting.

Di antara nilai-nilai itu adalah daya juang, tahan menderita, mengutamakan harmoni, dan gotong royong. Nilai-nilai keutamaan tersebut masih relevan, namun memerlukan penyesuaian dan pengembangan sejalan dengan dinamika dan tantangan zaman. Tantangan globalisasi yang meniscayakan orientasi kepada kualitas, persaingan, dan daya saing menuntut bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersifat kompetitif, dinamis, berkemajuan, dan berkeunggulan. Inilah nilai-nilai warga Negara Kesaksian.

***

Sehubungan dengan peringatan 69 tahun Kemerdekaan RI, izinkan saya mengajak kepada seluruh anak bangsa, marilah kita syukuri dan maknai kemerdekaan dengan menjadikan NKRI sebagai Negara Perjanjian dan Kesaksian. Untuk itu kepada seluruh elemen dan komponen bangsa diwasiatkan untuk:

Berpegang  teguh  kepada  perjanjian  suci  para  pendiri  bangsa dengan memelihara komitmen moral mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila, dengan tidak berusaha memperjuangkan ideologi lain, dan berperan serta aktif membangun Negara Pancasila;

  1. Mempertahankan dan memelihara kemajemukan bangsa dengan mengembangkan budaya siap hidup berdampingan secara damai dengan seluruh kelompok bangsa dari pelbagai agama, suku, bahasa, dan budaya, serta menyelesaikan segala masalah dengan semangat musyawarah dan penuh toleransi;
  2. Mengembangkan budaya mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan;
  3. Berusaha memperbaiki  diri  dan  mengembangkan  nilai-nilai kemulian  untuk  menjadi  manusia  Indonesia  yang  berkarakter kuat sebagai pilar bangsa Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat;
  4. Bersiap sedia  menjadi  saksi-saksi  aktif  kebangkitan  bangsa dengan menampilkan orientasi hidup mandiri, berdaya saing, berkemajuan, dan berkeunggulan.

Dalam rangka itu, diperlukan suatu paradigma baru untuk membangun Negara Pancasila, yaitu Paradigma Jalan Tengah (the middle path) Sebagai ”agama tengahan” dengan ”akidah tengahan” (aqidah washithiyyah) Islam menyatakan kaum beriman sebagai ”umat tengahan” (khaira ummah). Sebagai ”umat tengahan” umat Islam diserukan untuk memberi kesaksian kepada dunia, yaitu dengan menampilkan bukti-bukti kemajuan kebudayaan dan peradaban.

Islam Jalan Tengah seperti itu mungkin bisa menjadi solusi bagi Indonesia menuju kebangkitan, kemajuan dan keunggulan. Jalan Tengah ini perlu menjadi bagian dari kesadaran umat Islam dan bangsa Indonesia. Jalan Tengah perlu mengkristal menjadi watak bangsa merdeka. Dalam kaitan ini, paling tidak ada sepuluh watak budaya merdeka yang perlu menjadi budaya baru bangsa Indonesia. Dasa Watak Budaya Merdeka itu adalah sebagai berikut:

  1. Merdeka dari kebiasaan mementingkan diri sendiri atau kelompok dengan mengedepankan kepentingan publik dan kepentingan bangsa yang lebih luas;
  2. Merdeka dari tirani perasaan benar sendiri menjadi anak bangsa yang toleran dan menghargai perbedaan;
  3. Merdeka dari sifat-sifat feodalisme dan primordialisme menjadi egalitarian yang menempatkan sesama anak bangsa dalam posisi dan perlakuan yang sama;
  4. Merdeka dari budaya yang hanya mencela belaka dengan membangun budaya menghargai upaya dan hasil karya orang lain;
  5. Merdeka dari budaya nepotisme dengan mengedepankan budaya meritokrasi atau prestasi;
  6. Merdeka dari budaya kekerasan menjadi bangsa yang beradab dalam menyelesaikan setiap persoalan;
  7. Merdeka dari kebiasaan korupsi dan mulai bekerja membangun prestasi dan menuai karya dari hasil keringat sendiri;
  8. Merdeka dari ketergantungan dari bangsa lain dan mulai membangun kemandirian nasional, melalui kerjasama internasional yang adil dan saling menguntungkan;
  9. Merdeka dari rasa rendah diri dalam pergaulan antar bangsa dan menjadi bangsa yang berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini;
  10. Merdeka dari kecintaan pada dunia fana belaka dan mulai menyeimbangkan kehidupan dengan menjalankan ajaran agama yang baik (agama yang fungsional yang tidak hanya berhenti pada spiritualisme pasif tetapi berlanjut pada spiritualisme aktif dan dinamis yang mendorong daya saing, etos kerja dan produktifitas sehingga bangsa dapat bersaing di pentas global).

Semoga Allah SWT meridho perjuangan kita. Dirgahayu 69 Tahun Indonesia.

Ket: Disampaikan pada saat taushiyah kebangsaan Ketua Umum PP Muhammmadiyah pada  17 Agustus 2012 di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta

Terkait

Previous Post

Kesehatan Untuk Siapa dan Untuk Apa?

Next Post

Cahaya di Tengah Tiga Lapis Kegelapan

M Din Syamsudin

M Din Syamsudin

Ketua Majlis Umum MUI

Next Post
Dia adalah Said Nursi, atau yang lebih dikenal dengan Badiuzzaman Said Nursi, lahir pada 1293 H (1876 M) di desa Nurs, Bitlis Timur, Anatolia Turki

Cahaya di Tengah Tiga Lapis Kegelapan

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Tentang Kalimahsawa.id
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Kirim Tulisan
Contact Person: 085850332866

© 2020 Kalimahsawa.ID - Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.

No Result
View All Result
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan

© 2020 Kalimahsawa.ID - Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.