Oleh: Dwi Kurniadi
Setiap kali ada hamparan hutan yang hangus terbakar dan asap tebal mulai menutupi langit, kita sering kali merasa lega dan menganggap masalah telah selesai tepat pada saat rintik hujan turun dan api padam. Kita cenderung bertepuk tangan saat helikopter water-bombing berhasil menyiram jutaan liter air dari udara.
Kita juga bersorak saat ribuan bibit pohon selesai ditanam kembali dalam sebuah acara seremonial yang dihadiri banyak pejabat. Namun, jika kita mau berhenti sejenak dan merenung, sadarkah kita bahwa ada sebuah ironi besar di balik perayaan-perayaan tersebut? Kita sibuk memadamkan api di atas lahan, tapi kita sering kali lupa, atau bahkan menutup mata, untuk memadamkan “api” kesulitan ekonomi di rumah-rumah warga sekitar hutan.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berskala sangat besar, seperti kejadian menyedihkan pada tahun 2015 yang menghanguskan sekitar 2,6 juta hektare lahan, telah membawa kerugian yang tak terbayangkan bagi denyut nadi bangsa ini. Bukan sekadar pepohonan berkayu yang hilang menjadi arang, melainkan ada dampak yang jauh lebih menusuk sisi kemanusiaan kita (Sheebakayla, 2024).
Napas anak-anak kita menjadi sesak karena menghirup udara beracun, sekolah-sekolah terpaksa diliburkan berminggu-minggu, ibu-ibu kesulitan mencari akses kesehatan bersih, dan roda ekonomi warga desa lumpuh total tak berdaya. Kejadian tragis tersebut seharusnya menjadi tamparan keras di wajah kita semua, bahwa menanam pohon saja tidak akan pernah cukup.
Hutan tidak akan pernah benar-benar pulih kalau kita hanya fokus pada tanamannya, tetapi mengabaikan tangisan dan kebutuhan manusianya. Oleh karena itu, kita amat membutuhkan cara berpikir yang baru. Sebuah “dialektika ekologi” atau ruang dialog yang setara, yang berani menempatkan warga desa bukan sebagai pihak yang terus-menerus disalahkan, melainkan sebagai tokoh utama yang berdaya untuk menjaga hutan.
Paradoks Penanganan Karhutla dan Urusan Perut
Mengambil napas dan semangat dari tema “Cegah Kebakaran, Kendalikan Api, Pulihkan Hutan: Suara dan Aksi untuk Hutan Indonesia”, mari kita ajukan satu pertanyaan sosiologis yang sangat mendasar. Suara siapa yang sebenarnya paling jarang didengar saat pemerintah dan ahli lingkungan membuat aturan soal penjagaan hutan? Jika kita mau jujur, jawabannya adalah suara warga desa dan petani kecil di akar rumput.
Selama bertahun-tahun, cara kita menangani karhutla ibarat seorang bos yang menceramahi bawahannya, atau orang tua yang memarahi anaknya. Pejabat birokrasi, akademisi dari kota, atau mahasiswa yang sedang magang datang silih berganti ke desa-desa di dekat perbatasan hutan.
Mereka datang membawa tumpukan spanduk larangan, mengumpulkan warga di balai desa pada siang bolong, memberikan penyuluhan panjang lebar dengan bahasa undang-undang yang kaku, lalu pulang kembali ke kota begitu musim hujan tiba. Cara komunikasi “satu arah” ini mungkin bisa membuat warga takut membakar lahan untuk sementara waktu. Namun, cara ini selalu berulang kali gagal menyelesaikan akar masalah yang sesungguhnya, urusan perut dan dapur yang harus tetap mengepul (Muzaki dkk., 2021).
Kita harus berani berempati dan melihat dari kacamata mereka. Banyak petani kecil atau warga desa yang terpaksa membuka lahan dengan cara dibakar bukan karena mereka benci pada hutan tempat mereka lahir. Sama sekali bukan. Mereka melakukan praktik tersebut karena bagi mereka, itu adalah satu-satunya cara yang paling murah, paling cepat, dan paling masuk akal bagi isi kantong mereka yang tipis.
Menyewa alat berat seperti ekskavator untuk membersihkan lahan butuh biaya jutaan rupiah per hari, sedangkan sekotak korek api hanya seharga dua ribu rupiah. Bagi seorang bapak yang harus memikirkan uang sekolah anaknya esok hari, pilihan itu adalah sebuah rasionalitas ekonomi yang pahit (Wijayanti dkk., 2024).
Jika upaya pemulihan ekosistem yang selalu kita gaungkan hanya fokus pada cara menanam kembali pohon tanpa memikirkan bagaimana caranya agar petani ini bisa bertani tanpa perlu membakar lahan, maka pohon-pohon yang baru kita tanam itu ibarat sedang menunggu giliran untuk ikut terbakar di musim kemarau berikutnya.
Inilah jalan buntu ekologis kita. Kita sering kali terlalu berambisi dan tergesa-gesa memulihkan tanahnya, tapi kita lupa memulihkan ketangguhan ekonomi warganya.
Edukasi Terbalik dan Analisis Sosial Akar Rumput
Karena kebuntuan itulah, kita membutuhkan sebuah cara baru yang berani mendobrak kebiasaan lama. Cara baru ini berpusat pada satu strategi partisipatif yang saya sebut sebagai “Edukasi Terbalik”.
Biasanya, orang-orang berpendidikan tinggi datang ke desa untuk menggurui warga dengan teori-teori rumit. Nah, dalam pendekatan Edukasi Terbalik, posisinya kita tukar sepenuhnya. Mahasiswa, pemuda lokal, dan aktivis lingkungan datang bukan untuk menceramahi, melainkan bertugas merancang dan menjadi teman ngobrol (fasilitator) dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang sangat santai, membumi, namun memiliki kerangka analisis sosial yang tajam bersama warga desa.
Bayangkan suasananya, di balai desa atau di teras rumah ketua RT, sambil ditemani segelas kopi dan singkong rebus, kaum muda ini menggelar peta desa yang digambar sederhana di atas kertas karton besar. Mereka tidak datang membawa jawaban instan yang kaku. Sebaliknya, mereka memancing warga untuk bercerita dan menganalisis lingkungan mereka sendiri (Donny Setha, 2024).
Fasilitator muda ini akan melempar pertanyaan pemantik:
“Bapak dan Ibu, menurut pengalaman bertahun-tahun, biasanya titik api pertama kali muncul di daerah mana sih pas bulan Agustus?”, “Zaman kakek nenek kita dulu, bagaimana kearifan lokal desa ini kalau mau membuka lahan tanpa bikin kebakaran besar?”, atau “Bantuan alat seperti apa yang sebenarnya paling mendesak dibutuhkan di desa ini agar sisa-sisa ranting panen tidak perlu dibakar lagi?”
Dari obrolan santai yang setara dan penuh penghargaan ini, warga desa diajak untuk menyadari sendiri ancaman di sekitar mereka. Mereka jadi tahu siapa kelompok yang paling rentan jika asap datang, dan yang terpenting, mereka merumuskan sendiri solusi pencegahan yang paling pas dengan budaya serta kondisi dompet mereka.
Hasil dari ngobrol bareng ini bukanlah daftar absensi penyuluhan, melainkan sebuah dokumen “suara asli warga” yang dirangkum menjadi kurikulum ketahanan desa. Dokumen analisis sosial inilah yang nantinya dibawa ke atas. Ke meja pemerintah, untuk dijadikan dasar pemberian program bantuan resmi. Jadi, polanya berubah. Bukan lagi pemerintah yang menebak-nebak warga butuh apa, tapi warga sendiri yang bersuara lantang mengartikulasikan kebutuhannya.
Rapor Ketangguhan Warga (IRSK) sebagai Tolok Ukur Keberhasilan
Dari metode Edukasi Terbalik yang partisipatif ini, lahir sebuah terobosan pemikiran yang baru. Kalau selama ini pemerintah dan lembaga dunia menilai sebuah kawasan hutan sudah “pulih” hanya dari jumlah pohon yang berhasil tumbuh hijau, kita menawarkan ukuran baru yang jauh lebih manusiawi bernama: Indeks Resiliensi Sosial Karhutla (IRSK), atau sederhananya mari kita sebut sebagai “Rapor Ketangguhan Warga”. Melalui IRSK, tingkat pemulihan kawasan terdampak dan pemulihan fungsi ekosistem diukur dari seberapa tangguh manusianya (Alamsyah dkk., 2023).
Rapor Ketangguhan Warga ini tidak menilai hal-hal yang rumit, melainkan menilai tiga hal sederhana yang sangat vital di tingkat desa:
Pertama, Dana Kas Mandiri. Apakah warga desa sudah memiliki dana patungan (kas) darurat yang dikelola sendiri untuk membeli bensin mesin pompa air jika tiba-tiba ada titik api kecil?
Kedua, Akses Teknologi Tanpa Bakar. Apakah kelompok tani di desa itu sudah mendapat bantuan pinjaman mesin pencacah daun (chopper) komunal, sehingga sisa ranting dan daun kering setelah panen tidak perlu dibakar, melainkan bisa dicacah menjadi pupuk kompos yang menyuburkan tanah?
Ketiga, Regenerasi Kaum Muda. Apakah anak-anak muda di desa itu masih peduli pada lingkungannya dan aktif ikut ke dalam barisan Masyarakat Peduli Api (MPA)?
Logika yang dibangun dari rapor IRSK ini sangatlah gamblang dan masuk akal. Sehijau apa pun hutan yang baru ditanam, dan seindah apa pun laporan jumlah pohon dalam dokumen presentasi, hutan itu belum pantas disandangi gelar “telah pulih” kalau warga yang tinggal persis di sebelahnya masih miskin, rentan, dan tidak memiliki alat bantu pertanian yang aman. Pemulihan hutan dan pemulihan martabat manusia harus berjalan beriringan (Saputro & Sejati, 2026).
Sinergi Multipihak untuk Eksekusi Aksi Nyata
Berita baiknya dari seluruh gagasan ini adalah, ide ini sangat mungkin untuk langsung dijalankan bulan depan, bahkan besok pagi. Kita sama sekali tidak membutuhkan pengadaan alat canggih bernilai miliaran rupiah dari luar negeri. Modal utamanya cuma satu. Kemauan untuk duduk sejajar dan memanfaatkan budaya kumpul-kumpul gotong royong yang sejatinya sudah mendarah daging di pedesaan Indonesia. Tentu saja, butuh kerja sama bareng (sinergi) dari banyak pihak agar ide besar ini terwujud dengan rapi.
Pemerintah Republik Indonesia bersama mitra kerja sama lintas negara yang hebat seperti Korea-Indonesia Forest Cooperation Center (KIFC) bisa mengambil peran utama sebagai pelindung regulasi dan penyalur dana (Rusadi & Nina Yuslaini, 2021).
Sebuah contoh nyata yang sudah sangat luar biasa dari KIFC dan Kementerian Kehutanan adalah pembangunan pusat manajemen karhutla modern (Forest and Land Fire Management Center) yang ada di markas Manggala Agni Daops XVII Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Nah, gedung, fasilitas, atau pusat manajemen megah seperti ini seyogianya jangan cuma dipakai untuk memantau titik api lewat layar komputer dan satelit saja. Jadikan juga tempat itu sebagai “kampus alam” bagi anak-anak muda lokal, mahasiswa, dan aktivis untuk berlatih merancang kurikulum sosial dan belajar menjadi fasilitator Edukasi Terbalik yang andal.
Di sisi lain, kaum muda dan mahasiswa punya pekerjaan rumah yang penting. Jangan hanya pintar mengkritik di media sosial atau sekadar turun ke jalan. Turunlah ke desa-desa dan jadilah jembatan penghubung yang hidup. Mahasiswa harus bisa menerjemahkan aturan-aturan dari pemerintah yang biasanya berbahasa tingkat tinggi, menjadi bahasa sehari-hari yang gampang dipahami oleh telinga petani (Safitri, 2020).
Sementara itu, para aktor pahlawan di garis depan, yang meliputi kawan-kawan dari Manggala Agni, jajaran relawan MPA, para ahli kehutanan, serta tentunya masyarakat di sekitar hutan itu sendiri, adalah ujung tombak penentu keberhasilan.
Kalau warga merasa ide dan keluh kesah mereka didengar serta dihargai sejak awal lewat FGD yang hangat, maka secara otomatis akan tumbuh rasa memiliki (sense of belonging) yang luar biasa kuat di dalam dada mereka. Mereka akan mengawasi dan menjaga hutan bukan lagi karena takut ditangkap atau dipenjara oleh aparat hukum, tapi murni karena sadar bahwa hutan di belakang rumah mereka adalah sumber kehidupan yang akan diwariskan untuk anak cucu mereka kelak.
Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa perjalanan panjang untuk memulihkan hutan Indonesia ibarat lari maraton yang menguras keringat, bukan sekadar lari jarak pendek (sprint) yang selesai dalam semalam. Semangat besar yang dibawa dalam pesan “Cegah Kebakaran, Kendalikan Api, Pulihkan Hutan” jangan sampai bernasib tragis hanya menjadi tulisan pudar di spanduk-spanduk usang pinggir jalan (Rizal, t.t.).
Ketiga pesan tersebut adalah nyawa dari masa depan lingkungan kita, yang membutuhkan tindakan konkret, aksi nyata dari berbagai lapisan masyarakat, dan kepedulian dari institusi pendidikan, dunia usaha, hingga komunitas.
Memadamkan titik api menggunakan siraman jutaan liter air yang mahal memang bisa menyelamatkan pepohonan hari ini. Akan tetapi, hanya dengan mendengarkan sungguh-sungguh keluh kesah warga desa dan memulihkan ekonomi merekalah, kita bisa memastikan bahwa bara api itu tidak akan menyala lagi di hari esok.
Mengubah gaya “menceramahi” menjadi “mendengarkan”, dan mengganti penyuluhan kaku dengan metode edukasi terbalik yang partisipatif, adalah kewajiban mutlak yang harus kita lakukan saat ini juga. Suara dan aksi untuk memulihkan hutan Indonesia harus selalu dimulai dari kerendahan hati kita. Terutama kita kaum muda, untuk mau duduk bersila dan mendengar cerita mereka yang hidup paling dekat dengan peluh dan denyut nadi hutan itu sendiri.
Sebab sejatinya, merawat ekosistem alam bukanlah sekadar memastikan batang-batang pohon tetap berdiri tegak, merawat hutan Indonesia, dalam maknanya yang paling luhur, adalah wujud nyata upaya kita untuk saling memanusiakan manusia.
DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah, A., Saraswati, E., & Ismail, R. G. (2023). Analisis Kebijakan Restorasi Ekosistem Gambut di Indonesia dengan Discourse Network Analysis. Jurnal Ilmu Lingkungan, 22(1), 69–78. https://doi.org/10.14710/jil.22.1.69-78
Donny Setha. (2024). Implementasi Hukum Lingkungan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Praktik Penegakan Hukum. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(2), 1338–1347. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3555
Muzaki, A., Pratiwi, R., & Az Zahro, S. R. (2021). PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN MELALUI PENGUATAN PERAN POLISI KEHUTANAN UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 1(1), 22–44. https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.579
Rizal, M. (t.t.). Membangun Generasi Tangguh melalui Pendidikan Agama Islam Berbasis Kecerdasan Spiritual. Journal Of Humanities, 1(2).
Rusadi, S. & Nina Yuslaini. (2021). Prinsip Good Environmental Governance Oleh Pemerintah Kabupaten Siak (Studi Kasus Kebakaran Lahan Gambut Di Kecamatan Dayun). Jurnal Niara, 14(2), 135–141. https://doi.org/10.31849/niara.v14i2.5502
Safitri, M. A. (2020). SINERGI ADAPTASI KEARIFAN LOKAL DAN PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DI INDONESIA. Bina Hukum Lingkungan, 4(2), 198. https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.99
Saputro, R., & Sejati, M. A. (2026). Community Disaster Resilience across Indonesia: A Systematic Review of Place-Based Knowledge and Regional Variation. JAMBURA GEO EDUCATION JOURNAL, 7(2), 326–344. https://doi.org/10.37905/jgej.v7i2.40361
Sheebakayla, R. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembukaan Lahan yang Menyebabkan Kebakaran Hutan. Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law, 1(2), 133–144. https://doi.org/10.25134/savana.v1i2.146
Wijayanti, D., Munir, S., & Syalafiyah, N. (2024). Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 9(2), 132–143. https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.598