Oleh : Cahyo Setiawan [1]
Tatkala Saya memutuskan untuk menempuh program studi kesehatan hanya ada satu cita-cita Saya, menjalankan misi kemanusiaan. Namun nampaknya hal tersebut harus Saya kubur dalam-dalam untuk mewujudkannya.
Dalam dunia kesehatan memang kita tidak diajarkan secara eksplisit mengenai kapilatalisasi kesehatan. Namun, seperti yang disampaikan oleh Bu Ribka Tjiptaning Anggota Komisi IX DPR-RI pada saat Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan beberapa waktu lalu, praktik tersebut tak bisa dihindari pada saat ini.
Adanya pasien yang masih tertolak di Rumah Sakit tertentu, bayi yang baru lahir tidak bisa dibawa pulang karena belum melunasi tagihan pembayaran, serta praktik-praktik kesehatan lainnya yang jauh dari semestinya itu merupakan pelanggaran konstitusi, ucap anggota komisi IX tersebut.
Ketika kita membuka pasal 28 H setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan dan seharusnya memang tidak ada praktik membeda-bedakan dalam pelayanan kesehatan. Baik itu dari pasien kelas 3 ataupun VIP harusnya perlakuannya sama atas dasar konstitusi.
Namun nampaknya praktik misi kemanusiaan masih jauh dari harapan konstitusi kita. Bagaimana tidak? Realitas yang terjadi masih sering mendeskripsikan bahwa kesehatan masih dibumbui oleh kapitalisme itu sendiri.
***
Saya sepakat dengan statement Bu Ribka bahwa yang menyebabkan permasalahan kesehatan tidak selesai-selesai adalah adanya sistem kelas-kelas dalam pelayanan di Rumah Sakit. Dengan seperti itu, justru akan menampilkan lapisan masyarakat dan kesenjangan sosial yang terjadi. Solusi untuk menghilangkan kelas dalam Rumah Sakit harusnya menjadi pilihan tatkala kesehatan belum bisa menyentuh masyarakat paling bawah.
Dengan begitu baik dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya tidak memandang siapa yang dilayani, akan tetapi ia harus mengabdi pada tugas kemanusian.
Dalam buku Kebijakan Kesehatan, Teori dan Implementasi, Endang Sutisna S. menyebutkan bahwa permasalahan kesenjangan kesehatan inilah yang mengakibatkan atau berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia. Ia juga menyebutkan jika kesehatan harusnya menegakkan prinsip keadilan.
Di mana keadilan itu sendiri dimaknai sebagai penyediaan layanan yang dibutuhkan yang memenuhi kebutuhan suatu masyarakat tanpa memandang latar belakangnya. Karena, sekali lagi ini adalah tugas kemanusian bukan soal perdagangan.
baca juga Kesehatan Untuk Siapa dan Untuk Apa?
Jika kesehatan sudah menjadi barang dagangan, maka pada saat itulah mati rasa kemanusiaan. Karena hanya orang tertentu dan di daerah tertentulah yang mampu menikmati pelayanan kesehatan tersebut.
Masa Depan BPJS Kesehatan
Sudah kurang lebih hampir 5 tahun sejak berdirinya, BPJS Kesehatan tidak henti-hentinya menuai berbagai kontroversi. Mulai dari permasalahan rumitnya mengurus klaim BPJS Kesehatan, tidak tercovernya penyakit tertentu, dan yang paling baru adalah kenaikan iuran BPJS yang sudah diketok palu oleh pemerintah.
Sejak berdirinya, BPJS Kesehatan ternyata tidak baru kali ini menaikkan tariff iuran. Pada tahun 2016 BPJS mengalami kenaikan tariff iuran yang diatur melalui Pasal 16 F Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Hal serupa terjadi pada kuartal ketiga pada tahun 2019 ini, tinggal menunggu legal standing yang keluar.
Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kita tau sendiri bahwa defisit BPJS Kesehatan menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, proyeksi defisit BPJS Kesehatan akan mencapai Rp 77,8 triliun pada 2024.
Hal tersebut yang kira-kira menjadi penyebab kenapa tarif BPJS Kesehatan dinaikkan. Tapi jika begitu, pertanyaannya adalah apakah dengan dinaikkannya iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2020 takakan terjadi defisit lagi?
***
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau, begitu kira-kira bunyi pasal 19 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Menurut bunyi pasal tersebut, sudah semestinya pemerintah memang menyediakan bentuk pelayanan kesehatan yang efisien dan terjangkau.
Jangan sampai kemudian tafsir yang dipakai dengan dalih defisit, penyakit yang beban biaya besar dan lainnya menjadi alasan pemerintah untuk tidak mewujudkan asas efisien dan terjangkau.
Sebenarnya sah-sah saja jika baik dari penyelenggara atau dalam hal ini BPJS Kesehatan menaikkan tarif iuran. Akan tetapi harusnya menjadi beban tersendiri bagi BPJS Kesehatan jika tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melayani. Klaim-klaim BPJS Kesehatan juga seharusnya mampu mengcover berbagai penyakit yang sering terjadi atau dialami oleh masyarakat.
baca juga Teologi Masuk Surga dalam Pandangan Agama-agama
Jika memang nantinya dengan iuran dinaikkan masih ada defisit yang cukup banyak, maka sudah seharusnya pemerintah mengevaluasi sistem Jaminan Sosial Kesehatan ini apakah masih layak jalan atau tidak. Jangan sampai hanya karena malu mengakui bahwa sistem yang dibangun gagal, masyarakat yang harus menanggung dampaknya.
***
Apabila agenda kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan sudah dijalankan, maka selanjutnya yang mesti menjadi concern dari BPJS Kesehatan dan Kementrian Kesehatan adalah peningkatan kualitas layanan.
Di antaranya adalah praktik dalam alur birokrasi dalam pencairan klaim seharusnya tidak dipersulit. Kemudian pada tiap Rumah Sakit Daerah untuk tidak membedakan antara pasien yang BPJS, Asuransi Komersil dan Pribadi tidak lagi dibeda-bedakan dalam pelayanannya.
Untuk mewujudkan pasal 34 UUD 1945 ayat 3, Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan harus berkomitmen untuk senantiasa megawasi dan menjamin bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama.
Akhirnya, harapan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi tugas penting yang menanti aksi nyata segenap Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sumber daya yang unggul bukan hanya sebagai slogan.
[1]Mahasiswa Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan Univ. Sebelas Maret dan Anggota PD PM Kota Surakarta