Adalah Panji Pragiwaksono, publik figur yang mengutip pernyataan sosiolog, Thamrin Amal Tomagola bahwa “…FPI lebih terbuka untuk menerima orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan, sementara NU dan Muhammadiyah cenderung elitis.”
Istilah elitis di situ, bukan berarti menutup pintu, menghardik atau mengusir. Tapi karena secara sosial dianggap tinggi, pada akhirnya orang-orang kecil (kawula alit) itu sendiri yang enggan untuk mengajukan bantuan. Seperti ada “jarak sosial” yang menghambat proses komunikasi.
Lantas Panji juga menyebutkan, “… karena ketidakpedulian elu terhadap masalah sosial, akan berbalik dalam bentuk masalah sosial lain…” (Lihat selengkapnya di YouTube Channel-nya). Maksudnya, akar masalah sosial yang pelik yang muncul ke permukaan, adalah “kemiskinan dan kepedulian terhadap kaum miskin.”
Pertanyaannya, apakah benar NU-Muhammadiyah menutup pintu bagi orang miskin seperti yang disampaikan Prof Thamrin dan Panji? Atau, apakah benar NU dan Muhammadiyah tidak mendapatkan dukungan massa karena abai orang-orang miskin? Jawabannya jelas tidak benar.
NU-Muhammadiyah jelas pro kelompok yang termarjinalkan, terutama orang-orang miskin. Bahkan NU dan Muhammadiyah menjadi organisasi sosial keagamaan jauh sebelum republik ini lahir, yang sudah berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan.
Sekarang ini, Muhammadiyah misalnya, masih terus bekerja keras membantu kaum papa (kaum mustadhafin) terutama yang mengalami penderitaan berlipat-ganda. Dalam konteks merebaknya wabah pandemik Covid-19, Muhammadiyah bekerja secara massif dan sistemik membantu masyarakat melalui Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC).
Ketika Covid-19 belum selesai, lalu bencana alam berdatangan, Muhammadiyah juga dengan semangat berlomba-lomba dalam kebajikan (fastabiqul khairat) mengerahkan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) untuk membantu kaum marginal dalam skala yang besar.
Belum lagi apa yang diupayakan Muhammadiyah di daerah terluar dan terpencil. Muhammadiyah bekerja dengan Klinik Apung Said Tuhuleley melayani kaum papa yang tinggal di kampung-kampung laut Indonesia. Masih banyak yang sudah dilakukan Muhammadiyah dan sedang diperjuangkan, hubungannya dengan orang-orang miskin.
Mungkin Panji dan Profesor Thamrin belum menyaksikan secara lebih komprehensif mengenai keberpihakan Muhammadiyah terhadap orang-orang miskin. Barangkali perlu kiranya beliau berdua turut serta dalam berbagai gerakan Muhammadiyah dan menjadi bagian dari warga Muhammadiyah yang secara konkret bekerja di lapangan, melayani orang-orang miskin.
Soal FPI yang sudah dibubarkan, saya pikir itu masalah yang kompleks. Di dalamnya mengandung unsur kontestasi politik tingkat tinggi. Belum lagi jika dihubungkan dengan masalah “stabilitas” untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Sebagaimana yang kita tahu, kita sedang resesi, Covid-19 belum usai dan pertumbuhan ekonomi belum signifikan (baik dalam angka maupun secara lebih nyata).
Kalau kita benar-benar ingin memperjuangkan masalah kemerdekaan sipil dan politik (instrumen hukumnya adalah International Covenant on Civil and Political Rights), berarti harus ada yang menyelesaikan dua arah masalah. Pertama, otoritarianisme dan despotisme para elit politik yang berkuasa. Kedua, masalah diskriminasi, persekusi dan intoleransi yang terutama dilakukan oleh kelompok keagamaan konservatif.
Di satu sisi, negara harus melindungi kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi warga negaranya berdasarkan konstitusi, undang-undang dan hukum internasional. Di sisi lain, warga negara harus memperjuangkan “kemerdekaan yang berkeadaban.”
Mengenai yang pertama, segala tata ketentuannya sudah diatur berdasarkan hukum yang sah dan berlaku. Sementara yang kedua, oleh karena faktor kontestasi realpolitik, biasanya terabaikan. Kelompok keagamaan konservatif biasanya menjadi agensi yang tidak mampu menaati prinsip-prinsip etis “kemerdekaan yang berkeadaban.”
Kelompok keagamaan konservatif seringkali mengkafirkan, menyalahkan dan menghukum pandangan keagamaan kelompok lainnya, bahkan menjadi radikal, karena aktivitasnya mengandung kekerasan dan tidak jarang melawan hukum dan konstitusi. Dengan demikian, jelas menghina prinsip etis “kemerdekaan yang berkeadaban.”
Ketika mereka merendahkan prinsip etis ini, lalu di saat yang lain dianggap membela orang-orang miskin, jelas menunjukkan adanya paradoks. Nah, inilah yang seharusnya diluruskan.
NU-Muhammadiyah tampaknya tidak memiliki paradoks seperti itu. NU dan Muhammadiyah memperjuangkan keduanya: prinsip etis “kemerdekaan yang berkeadaban” dan orang-orang miskin. NU dan Muhammadiyah bergerak memperjuangkan ajaran agama Islam yang damai, santun dan membahagiakan, sekaligus memperjuangkan hak-hak kaum mustadhafin.
Editor: Yusuf