Seandainya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang telah lalu masih tetap dipertahankan, maka RUU tersebut diyakini oleh banyak kalangan sebagai pembuka babak baru konflik ideologi di Indonesia. Pasalnya, di dalam RUU tersebut terdapat muatan-muatan ideologis yang dinilai oleh mayoritas umat beragama sebagai bau tak sedap yang bercita rasa komunisme ajaran Marxis-Leninis.
Di antaranya pemunculan kembali sejumlah istilah seperti istilah Trisila, Ekasila dan Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Sebagai respon RUU tersebut, kemudian muncullah kalangan muslim yang secara berani dan radikal menyerukan agar tujuh kata yang dihilangkan di Piagam Jakarta harus dijadikan sebagai salah satu butir dari lima butir Pancasila.
Baca Juga: Tidak Memiliki Urgensi RUU HIP Tuai Kontroversi
Sebelumnya, rakyat Indonesia pernah hidup dalam situasi tersebut, yaitu di saat rezim orde lama berkuasa. Dimana konflik yang berakar pada ideologi sedang merajarela dan berada di masa puncaknya. Sebut saja konflik antara partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam berbagai kesempatan di forum-forum kebangsaan.
****
Periode tersebut kemudian oleh Kuntowijoyo di dalam Paradigma Islam dikategorikan sebagai periode ideologis perjalanan bangsa Indonesia. Yaitu suatu periode masyarakat Indonesia yang berada di antara periode mistis dan periode ilmu.
Yang jadi pertanyaan adalah mengapa narasi yang muncul di antara kubu yang pro dan kontra RUU HIP tersebut sama-sama mengulang romantisme cerita masa lalu? Padahal, sejarah mencatat bahwa jika Pancasila diletakkan disalah satu kutub ekstrem, baik di kutub ekstrem kiri ataupun di kutub ekstrem kanan, semua itu hanya akan sia-sia.
Karena pada akhirnya jalan tengahlah yang menjadi kecenderungan untuk dipilih oleh mayoritas. Agar lebih jelas, mari kita sedikit mengulas bagaimana pertentangan ideologis itu terjadi.
Perdebatan Ideologi HIP, Seputar Trisila dan Ekasila
Di dalam RUU HIP Pasal 7 Ayat 2 disebutkan “Ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan”. Sedangkan di Ayat 3 berbunyi “Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong”. Istilah Trisila dan Ekasila dalam RUU tersebut itulah yang menjadi titik konflik ideologis, sebagaimana itu pula yang memicu konflik perdebatan panjang dalam sidang konstituante tahun 1957-1959.
Peter Kasenda (2014) dalam bukunya Sukarno, Marxisme & Leninisme: AkarPemikiran Kiri dan Revolusi Indonesia, mengurai penjelasan Soekarno tentang Trisila dan Ekasila. Sebagaima yang pernah Soekarno katakan, Peter menyebut bahwa jika Pancasila diperas dari lima sila, maka akan menjadi Trisila yang berisi “Sosio-Nasionalisme”, “Sosio-Demokrasi” dan Ketuhanan. Jika Trisila diperas lagi, maka akan menjadi Ekasila, yaitu“gotong royong”. Trisila dan Ekasila itulah yang menurut tokoh-tokoh Masyumi dianggap menjurus pada ajaran ateistis.
Di titik ini tokoh Masyumi seperti M. Natsir, Isa Anshari, Kasman Singodimejo dan Abdoel Kahar Moezakir menentang keras istilah “pemerasan” tersebut. Interpretasi itulah yang semakin meyakinkan kubu nasionalis muslim yang digawangi tokoh-tokoh Masyumi untuk menolak ideologi Pancasila dalam sidang konstituante.
****
Istilah Trisila dan Ekasila tersebut disuarakan dan didalangi oleh kubu nasionalis netral agama yang dimotori Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Istilah kubu nasionalis muslim dan kubu nasionalis netral agama tersebut penulis pinjam dari Faisal Ismail (2017) dalam bukunya Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia.
Para tokoh Masyumi menginginkan agar sila pertama yang berbunyi “Ketuhahan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya” ditetapkan sebagai sila pertama Pancasila. Menurut tokoh-tokoh Masyumi dalam sidang tersebut, tujuh kata yang dihilangkan dalam sila pertama merupakan pengkhianatan kalangan nasionalis netral agama terhadap kubu nasionalis muslim.
Baca Juga: Bukan Komunisme, Alasan RUU HIP Harus Dibatalkan
Munculnya istilah Ekasila dan Trisila di dalam RUU HIP tersebut secara otomatis memunculkan kembali perdebatan panjang zaman orde lama. Secara otomatis pula hal tersebut menstimulasi kalangan agama yang berkarakter fundamentalis-radikalis untuk memanipulasi keadaaan. Dan kembali pada cita-cita lamanya untuk memformalisasi agama ke tubuh negara.
Utamanya kalangan agama Islam fundamentalis-radikalis yang mempercayai konsep agama sebagai Ad-din Wa Ad-Daulah. Yaitu sebuah konsep yang menyatakan bahwa agama harus diformalkan dan dijadikan sebagai ideologi negara.
Mempertahankan Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”
Hemat penulis, di saat merebaknya kasus-kasus yang dinilai membahayakan ideologi Pancasila. Seperti polemik RUU HIP yang rentan memicu konflik, umat Islam harus lebih arif dan cermat dalam mengikutinya. Narasi manipulasi yang diserukan kalangan Islamis-fundamentalis di saat-saat seperti itu berpeluang menggiring argumentasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Yaitu untuk masuk pada kutub ekstrem kanan yang berwatatak radikalis-fundamentalis. Adanya kalangan muslim yang menyerukan kembali ke tujuh kata di dalam Piagam Jakarta merupakan contoh narasi manipulasi tersebut.
Tujuh kata yang berbunyi“Ketuhahan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menurut penulis bukanlah solusiterbaik. Karena hal tersebut juga rentan memicu konflik. Jika RUU HIP dinilai sebagai pandangan yang bisa menggantikan kedudukan Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Maka narasinya bukan dengan harus menawarkan pandangan yang sama-sama bisa menggantikan kedudukan Pancasila tersebut.
****
Misalnya dengan menyuarakan kembali tujuh kata yang dihilangkan di atas. Yang perlu diingat adalah bahwa tujuh kata yang dihilangkan tersebut tidak pernah disahkan sebagai butir Pancasila.
Baca Juga: Surat Terbuka untuk Ibu Megawati tentang RUU-HIP
Selain itu, Pancasila semestinya juga tidak perlu bahkan “haram” jika harus diletakkan di posisi ekstrem kiri. Karena komunisme sebagaimana yang diajarkan oleh kalangan marxis-leninis seyogyanya tidak akan pernah relevan dengan masyarakat Indonesia.
Seluruh anak bangsa dalam hal ini perlu berkaca pada sejarah agar dalam menghadapi situasi seperti itu tidak masuk pada wilayah radikalisme. Dengan mempertahankan sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka itulah yang akan tetap menjadi kunci utama yang bisa merukunkan seluruh elemen bangsa Indonesia.
Penulis adalah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung
Sumber Ilustrasi: situasinews.com