Oleh: M. Islahuddin
Di tengah pusaran politik identitas yang kerap memecah belah dan menggerus nilai-nilai demokrasi, Indonesia memiliki mercusuar yang tak pernah lelah menyuarakan kebenaran: Ahmad Syafii Maarif, atau akrab disapa Buya Syafii.
Intelektual Muslim dan Muazin Bangsa ini tidak hanya mewariskan karya-karya keilmuan, tetapi juga teladan pribadi yang menjadikannya figur nasional sejati.
Pemikiran Buya Syafii yang paling fundamental, dan yang paling relevan hari ini, adalah gagasannya tentang relasi “Dialektik-Etik” antara Islam dan Keindonesiaan atau dalam konteks tata negara, antara Islam dan Demokrasi.
Ini bukan sekadar teori akademis, melainkan cetak biru moral bagi survival bangsa di tengah ancaman radikalisme dan kemunduran demokrasi.
Titik Temu Substansi, Bukan Formulasi
Secara historis, hubungan Islam dan negara di Indonesia selalu diliputi ketegangan. Ada faksi yang menginginkan Islam terlembaga secara formal dalam struktur negara (Negara Islam), berhadapan dengan kelompok yang menerima Pancasila sebagai ideologi final (Negara Kebangsaan). Buya Syafii, melalui pemikiran tajamnya, hadir sebagai jembatan yang kokoh.
Dalam pandangan Buya Syafii, perdebatan formalistik tentang bentuk negara adalah jalan buntu yang justru mengerdilkan Islam. Islam adalah agama yang kaya nilai-nilai universal, mencakup keadilan, kemanusiaan, persaudaraan, dan etika kekuasaan yang anti-zalim.
Bagi Buya Syafii, demokrasi tidak perlu dicurigai sebagai produk impor sekuler yang asing dari Islam. Sebaliknya, demokrasi adalah arena publik yang paling memungkinkan bagi nilai-nilai luhur Islam untuk diimplementasikan. Inilah inti dari hubungan ‘Dialektik-Etik’ yang diusungnya.
Dialektik merujuk pada ketegangan yang sehat. Islam tidak tunduk sepenuhnya pada demokrasi, pun sebaliknya. Keduanya saling mengkritik dan menyempurnakan. Demokrasi menyediakan mekanisme (pemilu, kebebasan berpendapat, akuntabilitas), sementara Islam menyediakan ruhnya etika.
Etik inilah yang menjadi kata kunci. Islam harus menjadi sumber etika untuk mengawal praktik demokrasi agar tidak jatuh ke jurang liberalisme tanpa batas atau, yang lebih berbahaya, kleptokrasi (pemerintahan oleh pencuri).
Nilai-nilai Islam seperti amar ma’ruf nahi munkar (menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), penegakan keadilan tanpa pandang bulu, serta semangat anti-korupsi merupakan fondasi etik yang harus diinjeksikan ke dalam sistem politik.
Buya Syafii mengajarkan, Islam tidak perlu menjadi nama negara, tetapi harus menjadi jiwa dari segala perilaku bernegara. Jika demokrasi dijalankan tanpa etika ini, ia akan menjadi kosong dan mudah dibajak oleh oligarki atau politisi oportunis.
Sebaliknya, jika Islam hanya sibuk dengan simbol dan formalitas tanpa memperhatikan substansi keadilan sosial, ia gagal dalam misi kemanusiaannya.
Dari Muhammadiyah hingga BPIP: Kritik Berjalan
Peran Buya Syafii sebagai tokoh sentral tidak pernah berhenti di menara gading intelektual. Rekam jejaknya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (1998-2005) menunjukkan bagaimana ia memimpin organisasi Islam modernis terbesar kedua di Indonesia ini dengan visi kebangsaan yang jelas.
Namun, yang paling menonjol adalah perannya sebagai kritikus kekuasaan yang berani dan konsisten, bahkan ketika ia berada di dalam lingkaran kekuasaan, seperti saat menjabat sebagai Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Seorang Buya Syafii tidak pernah takut mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil, meski risikonya dicap berseberangan. Ia sering menggunakan kolom-kolomnya di media massa sebagai mimbar untuk meneriakan kondisi bangsa yang mulai menyimpang dari keadilan dan keadaban.
Ia adalah pengingat bahwa Pancasila dan demokrasi bukanlah teks mati, melainkan kontrak moral yang harus dihidupkan setiap hari.
Sikapnya ini mencerminkan integritas etik yang ia tuntut dari Islam. Baginya, Islam yang sejati adalah Islam yang membela kaum lemah (mustad’afin) dan menentang tirani. Kritiknya keras, tetapi selalu dilandasi cinta pada bangsa.
Ia menolak kekerasan, radikalisme, dan segala bentuk pemaksaan kehendak, sesuai perannya sebagai Presiden World Conference on Religion and Peace (WCRP) yang mempromosikan agama sebagai instrumen perdamaian dan antikekerasan.
Relevansi di Era Demokrasi Terkonsolidasi
Hari ini, gagasan ‘Dialektik-Etik’ Buya Syafii semakin terasa relevan, bahkan mendesak. Indonesia menghadapi tiga tantangan besar:
Populisme Identitas: Menguatnya politik yang menggunakan agama sebagai alat pemukul lawan politik, sering kali mengorbankan pluralisme dan persatuan.
Erosi Hukum: Melemahnya lembaga penegak hukum dan etika dalam berpolitik, yang ditandai dengan masifnya praktik korupsi dan kolusi.
Ancaman Oligarki: Kekuatan ekonomi yang menyusup ke dalam politik, mengubah demokrasi menjadi alat untuk melanggengkan kepentingan segelintir elite.
Di sinilah kita perlu kembali pada warisan pemikiran Buya Syafii. Ia mengingatkan kita bahwa demokrasi yang sehat bukanlah sekadar kotak suara, melainkan tentang moralitas para pemimpin dan rakyatnya.
Jika Islam hanya fokus pada pencapaian kekuasaan formal melalui jalur politik identitas, tanpa menjiwai nilai-nilai etiknya, maka Islam akan menjadi bagian dari masalah demokrasi.
Sebaliknya, jika umat Muslim sebagai mayoritas mampu menginternalisasi etika Islam dalam partisipasi politiknya (memilih pemimpin berintegritas, mengkritik ketidakadilan, menolak politik uang), maka mereka telah menjadi solusi bagi penguatan demokrasi.
Dialektik-Etik adalah ajakan untuk berhenti meratapi ancaman sekularisme atau radikalisme, dan mulai beraksi. Aksi tersebut adalah memastikan bahwa setiap kebijakan publik didasarkan pada prinsip keadilan sosial (Islam) dan setiap proses pengambilan keputusan berjalan transparan dan akuntabel (Demokrasi).
Buya Syafii, hingga akhir hayatnya, adalah perwujudan sempurna dari pemikirannya. Ia mencontohkan bahwa menjadi Muslim yang taat berarti menjadi warga negara yang kritis, adil, dan paling bertanggung jawab atas nasib bangsanya.
Jalan yang ditawarkan Buya Syafii bukanlah jalan pintas, melainkan jalan mendaki yang menuntut integritas moral dan intelektual. Ini adalah satu-satunya jalan agar Indonesia tetap tegak, di mana Islam hadir bukan sebagai pemecah, melainkan sebagai penjamin tegaknya etika dan keadilan dalam bingkai Demokrasi.
Mengabaikan etika adalah membeli tiket menuju kehancuran kolektif. Ketika nurani pemimpin telah tumpul, dan kedaulatan rakyat tergadaikan oleh modal, maka suara Buya Syafii adalah alarm terakhir yang harus kita dengar.
Ia menitipkan tugas kepada generasi penerus: teruslah menjadi Muazin Bangsa, menyerukan etika di tengah hingar bingar politik transaksional, demi Indonesia yang adil dan beradab. Indonesia membutuhkan bukan hanya pemilih, tetapi penjaga moralitas.
Kita butuh lebih banyak Buya Syafii intelektual yang berani bersuara dan berani memilih substansi di atas sekadar simbol.
Editor: Arsy Sekar Kemuning
