Dalam konstitusi Negara Indonesia tercinta, perilaku korupsi bukanlah perbuatan orang baik. Perilaku ini seolah menjadi ritual yang wajib bagi mayoritas pemilik kekuasaan, setiap tahun dapat dipastikan bahwa kantor-kantor negara tidak akan bersih dari kotoran tikus-tikus yang gemuk. Budaya korupsi sama halnya dengan budaya mencuri yang mana keduanya merupakan perbuatan tercela. Perbedaannya, yang satu bersembunyi dibalik hitamnya jas dan yang lain bersembunyi di balik gelapnya malam.
Bukannya mereka telah disumpah dengan kitab dalam pelantikannya? Bukankah mereka memiliki agama yang mengatur etika mereka? Bukankah mereka sadar kalau itu perbuatan tercela? Jangan-jangan mereka tidak tahu kalau itu perbuatan tercela. Beberapa di antara mereka bahkan ada yang menyandang gelar sebagai pemuka agama. Apakah agama dan negara memiliki perbedaan dalam penetapan hukum baik dan buruknya seseorang?
Tidak, tentu tidak. Seluruh agama mengajarkan kebaikan dan melarang melakukan keburukan kepada setiap pemeluknya. Seharusnya, seseorang yang amanah dalam memegang tampuk pemerintahan tidak akan melakukan perbuatan yang nista dalam agama. Seseorang yang taat beribadah juga selayaknya tidak akan melakukan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme, bukan? Lantas, mengapa Menteri Agama, Suryadharma Ali, terjerat dalam jaring korupsi dana penyelenggaraan haji pada 2014 silam?
Adagium Aristoteles
“We must notes that different constitution require different type of good citizen, while the good man is always same“
Adagium di atas merupakan perkataan milik seorang filsuf di Era Yunani yang bernama Aristoteles. Pernyataan tersebut, yang bersumber dari kutipan Dereck Heater dalam bukunya A History of Education for Citizenship, sekurang-kurangnya memiliki arti: “Kita hendaknya mencatat bahwa konstitusi yang berbeda memerlukan berbagai macam warga negara yang baik yang berbeda-beda pula, sedangkan orang yang baik akan selalu sama.
Dari pernyataan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa seorang warga negara yang baik belum tentu “baik” pula dalam kepribadiannya. Pernyataan di atas dapat kita simpulkan pula bahwa setiap negara memiliki standar kebaikan bernegara yang subjektif. Seumpama kita adalah warga yang baik di Indonesia, maka belum tentu kita adalah warga negara yang baik pula di Amerika. Sebab Negara Indonesia dan Negara Amerika memiliki perbedaan ideologi dalam landasan berpikir dan implementasinya.
Pernyataan Aristoteles juga menunjukkan betapa pentingnya menjadi “orang baik”. Apabila sesorang memiliki sifat yang terpuji seperti jujur dan amanah. Maka dipastikan dia dapat menjadi warga negara yang baik. Sebab, pada dasarnya tidak ada negara yang mengatakan bahwa tindakan korupsi dan tindakan separatisme merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Tentunya, seseorang yang berkepribadian baik dapat kita terima di seluruh negara yang berideologi sosialisme ataupun liberalisme dan teokratis maupun sekuleris.
Peran Agama Islam
Agama menjadi salah satu tolak ukur yang penting dalam menakar kebaikan seseorang. Nilai-nilai “orang baik” seperti kejujuran, toleransi, tanggung jawab, dan disiplin tentunya diajarkan dalam agama. Apabila sesorang tidak dapat melakukan kebaikan-kebaikan di atas tentunya disebut sebagai orang yang buruk dalam perspektif agama. Maka, tidak ada agama yang menganjurkan pemeluknya melakukan korupsi, bahkan sepakat untuk melarangnya.
Islam sebagai salah satu agama yang mengutamakan kemuliaan etika, tentunya menentang keras segala bentuk kejahatan. Maksud dari kejahatan di sini tidak hanya mencakup hubungan hamba dengan makhluknya seperti ibadah salat. Bahkan, setiap perilaku buruk dalam Agama Islam akan di balas dengan dosa di hari penghakiman kelak. Lebih-lebih, hukuman atas kejahatan antar sesama manusia juga dilaksanakan di dunia. Misal, apabila seseorang mencuri, menurut hukum Islam, orang tersebut hendaknya di hukum qishash yang berupa potong tangan.
Tindakan korupsi, khususnya dalam Agama Islam, tentunya merupakan perbuatan yang terlarang sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 188 yang berbunyi:
وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ١٨٨
Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah (2): 188)
Sebab larangan itu, maka Agama Islam mengaharamkan segala bentuk pengambilan harta dengan metode yang salah, termasuk salah satunya adalah korupsi. Ayat tersebut juga menjadi bukti, sekali lagi, terhadap standar agama yang dapat kita jadikan acuan untuk menilai apakah sesorang itu baik atau buruk.
Ekspetasi “Orang Baik” Vs Realitas di Indonesia: Jangan Kecewa!
“Bapak A seingatku merupakan seorang donatur tetap di beberapa pesantren dan panti asuhan, berarti dia orang baik bukan? Lalu, mengapa ia sekarang menjadi tersangka kasus korupsi?” Baik pertanyaan itu maupun pertanyaan serupa merupakan kalimat-kalimat sambutan yang kita lontarkan terhadap terdakwa korupsi, terutama bila terdakwa merupakan pribadi yang kita kenal. Beberapa di antara kita pun menjadi bingung. Mengapa seseorang yang terkenal baik, justru terjatuh dalam keburukan?
Ekspetasi orang baik dalam agama tidak selalu tepat dalam realitanya. Ibarat api dalam sekam, seseorang yang memiliki hubungan yang erat dengan tuhannya belum tentu memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia. Memang sepatutnya orang yang rajin ibadah akan baik dalam hubungan sosialnya. Akan tetapi, bila ibadah sesorang berlandaskan dengan niat yang tidak baik, maka jelas tidak baik pula hubungannya dengan individu yang lain. Namun, bukankah kita tidak memiliki kemampuan untuk menilai niat seseorang secara pasti?
Adagium Aristoteles di atas juga tidak sepenuhnya benar. Sebab, tidak ada perbedaan antara “warga negara yang baik” dengan “orang baik”. Andaikan warga negara yang baik tersebut menempati suatu negara yang menilainya tidak baik, maka warga negara tersebut pasti akan bisa beradaptasi dengan cepat. Tidak ada ideologi negara yang mengarahkan penduduknya pada kejahatan. Maka, ketika “warga negara yang baik” tadi dapat menemukan nilai kebaikan dalam ideologi negara yang berbeda, niscaya ia akan menganutnya dengan baik.
Penulis: Nayaka Inabhimantra Wiwudha (Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya)
Editor: Izzul Khaq
