Dalam keberadaanya, Muhammadiyah memandang bahwasanya agama islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspeknya meliputi ibadah, aqidah, akhlak dan muamalat duniawiyat yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang harus dilakukan oleh perseorangan maupun kolektif. Dengan membawa semangat gerakan tersebut, tentunya Muhammadiyah dapat mengaktualisasikan agama islam yang rahmatan lil’ alamiin di dalam kehidupan ini.
Muhammadiyah sendiri melalui Pernyataan Pikiran Abad Keduanya (2010) menggunakan istilah islam yang berkemajuan. Prof. Haedar Nashir dalam bukunya Memahami Ideologi Muhammadiyah, menyatakan Islam Berkemajuan secara substantif mengandung unsur-unsur penting reformisme atau modernisme atau secara singkat bisa dikatakan sebagai gerakan islam yang progresif. Tentunya yang menjadi ciri khas dari gerakan ini adalah sangat terbuka dengan pembaruan selama masih selaras dengan jiwa ajaran islam.
Dalam menjalankan dakwahnya, Muhammadiyah memandang ada 2 strategi pembangunan bangsa yang bisa dijalankan. Pertama, dapat melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (real politics, politik praktis). Sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara.
Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (high politics). Hal ini bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (moral force) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara. Sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan (interest groups).
Dalam hal ini, Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan dengan pandangan bahwa aspek kemasyarakatan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis daripada aspek perjuangan politik kekuasaan.
Di waktu yang sama, Muhammadiyah memandang masalah politik kekuasaan merupakan urusan duniawi (al-umur ad-duniawiyat) yang penting untuk di isi dan dijalankan secara serius. Namun yang perlu ditekankan, Muhammadiyah tidak terlibat langsung secara kelembagaan dalam praktek-praktek tersebut. Muhammadiyah yang notabenya sebuah ormas, secara kelembagaan lebih terfokus dalam pembangunan masyarakat. Sedangkan dalam masalah politik kekuasaan Muhammadiyah mendorong kader-kader Muhammadiyah turut berpartisipasi aktif secara pribadi tanpa membawa nama organisasi.
Perjuangan Politik Muhammadiyah
Dalam Khittah Perjuangan Muhammadiyah di Ujung Pandang pada tahun 1971 menetapkan, bahwasanya gerakan dakwah islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia, bermasyarakat serta bernegara tidak memiliki hubungan organisastoris dan tidak berafiliasi dari salah satu partai politik atau organisasi apapun.
Namun rasanya batasan yang diberikan Muhammadiyah seringkali salah diartikan bahwasanya kader Muhammadiyah tidak berpolitik. Padahal seperti yang sudah di bahas di atas. Politik juga merupakan salah satu arena dakwah wajib diisi oleh kader-kader bangsa Muhammadiyah.
Bahkan, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir dalam banyak pidatonya senantiasa menekankan kader-kader Muhammadiyah agar peduli dengan masalah politik, harus menyadari bahwasanya sebagai warga negara memiliki peran penting juga dalam pembangunan sebuah atmosfer bernegara yang baik.
Begitupun melihat dalam pedoman hidup islami warga Muhammadiyah. Pada bagian kehidupan berbangsa dan bernegara disebutkan bahwasanya warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian. Tentunya tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan terhadap politik baik dalam berbagai saluran secara positif.
Selain memberikan pengaruh terhadap kebijakan dari sisi luar pemerintahan. Kader Muhammadiyah tentu perlu mengusahakan posisi-posisi di internal sebagai jembatan aspirasi dan dakwahnya di dalam internal pemerintahan. Tentunya hal tersebut mesti di terapkan dengan menjunjung tinggi prinsip, etika serta akhlak yang di ajarkan oleh islam dan Muhammadiyah secara sungguh-sungguh. Riski Alamri dalam tulisanya menyatakan kader Muhammadiyah dalam memandang politik perlu melihat dan memahami seluruh dokumen Ideologi di Muhammadiyah, MADM, Kepribadian Muhammadiyah, MKCHM, khittah dan keputusan tanwir yang ada.
Minimnya Dukungan terhadap Kader Bangsa
Di lansir dari Website Resmi Muhammadiyah, kader bangsa merupakan anggota yang berurusan dengan permasalahan kebangsaan. Dalam hal ini terjun langsung dalam dunia politik. Seperti yang sering di gaungkan, masalah politik kebangsaan merupakan masalah duniawiyah yang menjadi penting untuk senantiasa di perhatikan khususnya oleh Muhammadiyah itu sendiri.
Meskipun secara kelembagaan Muhammadiyah tidak terlibat secara langsung. Tetapi tidaklah asing bagi kita melihat serta mendengar dorongan Muhammadiyah terhadap kadernya secara pribadi untuk aktif berpartisipasi dalam dinamika politik kebangsaan. Tentunya menjadi suatu hal yang penting untuk kekuasaan yang di raih bisa menjadi instrumen dakwah yang di cita-citakan oleh persyarikatan Muhammadiyah dari dalam. Namun tentu hal tersebut perlu di imbangi dengan penguatan ideologi kader. Agar tetap menerapkan nilai-nilai yang semestinya di terapkan dan yang pasti tetap tau jalan rumahnya kepada persyarikatan.
Di Indonesia sendiri, bisa kita saksikan bersama minimnya kader-kader Muhammadiyah yang duduk di kursi pemerintahan. Kalaupun ada, sedikit dari mereka yang masih tetap ingat dan kembali kepada persyarikatan. Satu sisi, kita mungkin bisa mempertanyakan ke-Muhammadiyahan para kader tersebut, mengapa tidak kembali pulang.
Tetapi di sisi lain, rasanya ada faktor lain yang membuat mereka enggan. Jangankan pulang, untuk mengingatpun barangkali tak sedikitpun ada kemauan. Selain kurangnya penguatan ideologi pada kader, minimnya dukungan dan dorongan dari komponen persyarikatan juga menjadi faktor yang krusial untuk diperhatikan.
Mulai dari persyarikatan itu sendiri secara lembaga, ayahanda, ibunda, kakanda ataupun rekan satu angkatan. Dukungan dan dorongan yang di maksud dalam tulisan ini adalah dukungan dari segi emosional, finansial dan wadah berproses. Yang pertama, segi emosional misalnya, mungkin mudah bagi kita melihat kurangnya bimbingan dan support dari orang di sekitar. Kedua, segi finansial misal bantuan logistik dalam pencalonan ataupun teknis-teknis lain. Yang terakhir, yakni dari segi wadah berproses. Rasanya kader Muhammadiyah sampai hari ini menjalankan prosesnya secara mandiri tanpa adanya kawalan dari persyarikatan.
Barangkali poin pertama dan kedua sudah menjadi pembahasan yang mainstream di telinga kita. Maka dari itu dalam tulisan ini, penulis ingin lebih fokus membahas poin yang ketiga sekaligus di jadikan penawaran oleh penulis, yakni belum adanya langkah konkret persyarikatan dalam memberikan dukunganya terhadap kader-kader bangsa.
Semestinya, kesadaran persyarikatan akan pentingnya partisipasi politik kebangsaan juga di imbangi dengan upaya membentuk kader-kadernya. Dengan upaya yang konkret, tentunya akan membantu persyarikatan mampu menghadirkan kader bangsa yang baik sesuai yang di cita-citakan. Solusi yang di tawarkan penulis sebagai langkah konkret persyarikatan dalam membentuk kader bangsanya adalah dengan menghadirkan program atau bidang yang fokus dalam pemberdayaan ini.
Dengan di hadirkanya “penggemblengan” yang di adakan oleh persyarikatan kepada kader bangsanya. Tentunya tidak akan menimbulkan pandangan keterlibatan Muhammadiyah dengan politik praktis. Karena program atau bidang yang di hadirkan hanya bertanggung jawab di proses persiapan kadernya sebelum terjun ke lapangan bukan menjadi tim sukses kader dengan membawa nama organisasi.
Di waktu yang bersamaan, persyarikatan tetap menekankan nilai profesional kepada kader, misalnya dengan menekankan nilai prioritas kader kepada lingkup politiknya. Lalu soal wadahnya, langkah konkret yang di tawarkan mungkin bisa di rancang dalam bentuk seperti perkaderan pendukung. Bisa juga di hadirkan dalam bentuk bidang dalam struktural persyarikatan yang fokus mewadahi kader-kader bangsa.
Penulis: Musyafa Syamil Arroyan (Kader IMM UIN SAIZU Purwokerto)