Oleh: Anindya Dewi Saputri
Cara masyarakat memandang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih kerap terpaku pada satu anggapan, yakni bahwa berakhirnya kobaran api menandakan berakhirnya bencana. Ketika asap mulai menipis, kegiatan sehari-hari kembali berlangsung, sekolah beroperasi seperti biasa, dan perhatian masyarakat beralih ke isu lain, kebakaran seolah-olah tidak lagi menyisakan persoalan. Padahal, hilangnya api dari pandangan tidak serta-merta menghilangkan bahaya yang telah ditimbulkannya.
Dampak bencana lingkungan tidak selalu dapat dikenali melalui kerusakan yang tampak secara langsung. Partikel pencemar yang dilepaskan selama kebakaran dapat mempengaruhi kesehatan, bahkan ketika sebagian masyarakat belum merasakan gejala tertentu. Besarnya risiko yang dihadapi setiap orang pun berbeda, bergantung pada tingkat paparan, kondisi kesehatan, lingkungan tempat tinggal, serta kemampuan untuk memperoleh perlindungan.
Atas dasar itu, karhutla perlu ditempatkan dalam kerangka persoalan yang lebih luas daripada sekadar kerusakan hutan dan lahan. Peristiwa ini berkaitan erat dengan kesehatan publik, kesenjangan sosial, dan kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman lingkungan yang membahayakan kehidupan.
Situasi karhutla di Indonesia sepanjang 2026 memperlihatkan betapa pentingnya perspektif tersebut. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa jutaan warga di sejumlah provinsi mengalami dampak kabut asap. Peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) juga menjadi perhatian, termasuk di Kalimantan Tengah, tempat jumlah kasus yang dilaporkan bertambah dalam waktu satu minggu. Laporan pemerintah pada penghujung Agustus turut menggambarkan besarnya kebutuhan pelayanan kesehatan di kawasan terdampak.
Informasi tersebut tidak boleh ditafsirkan secara berlebihan. Jumlah penduduk yang terkena dampak asap berbeda dari jumlah pasien yang mengalami gangguan kesehatan. Demikian pula, kenaikan kasus ISPA tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh penyakit tersebut bersumber dari kebakaran. Untuk memastikan hubungan sebab-akibat, diperlukan penelitian yang mempertimbangkan tingkat pencemaran, durasi paparan, kondisi kesehatan individu, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi munculnya penyakit.
Kendati demikian, kemunculan persoalan pernapasan bersamaan dengan memburuknya kualitas udara tetap menjadi alasan kuat untuk meningkatkan kewaspadaan. Data semacam ini perlu digunakan sebagai dasar memperkuat pengawasan kesehatan dan menyusun langkah perlindungan yang lebih tepat.
Dampak tersebut sesungguhnya jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat daripada yang tergambar dalam laporan statistik. Anak-anak dapat kehilangan kesempatan bermain di luar ruangan, sementara orang tua harus menghadapi kecemasan ketika anak mengalami batuk atau kesulitan bernapas. Lansia dan penderita penyakit menahun membutuhkan perhatian tambahan ketika udara tercemar. Di sisi lain, fasilitas kesehatan harus tetap memberikan pelayanan di tengah kemungkinan meningkatnya jumlah pasien yang membutuhkan pertolongan.
Dengan demikian, kerugian akibat karhutla tidak terbatas pada kerusakan vegetasi dan penurunan produktivitas lahan. Bencana ini juga berpotensi menghambat proses belajar, mengurangi produktivitas pekerja, mengganggu kegiatan ekonomi, serta menyulitkan masyarakat mempertahankan kondisi kesehatan yang baik.
Untuk memahami besarnya ancaman tersebut, kita perlu melihat kandungan asap kebakaran. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerangkan bahwa asap mengandung beragam polutan, termasuk partikel berukuran kecil dan gas yang dapat merugikan tubuh.
Kondisi udara juga tidak dapat dinilai hanya berdasarkan warna, bau, atau ketebalan asap yang terlihat. Berkurangnya kabut secara visual belum menjamin bahwa konsentrasi polutan telah berada pada tingkat yang aman. Pergerakan angin memungkinkan pencemar menyebar melampaui kawasan tempat kebakaran berlangsung, sehingga penduduk yang tinggal jauh dari sumber api pun dapat mengalami paparan.
Berbagai penelitian mengenai pencemaran akibat kebakaran semakin memperkuat alasan untuk menjadikan masalah ini sebagai perhatian kesehatan masyarakat. Namun, konsekuensi paparan tidak seragam pada setiap individu. Konsentrasi polutan, lamanya seseorang menghirup udara tercemar, usia, riwayat penyakit, dan kondisi lingkungan turut menentukan tingkat kerentanan. Anak-anak, perempuan hamil, lansia, serta individu yang memiliki gangguan pernapasan atau penyakit kardiovaskular memerlukan perlindungan yang lebih diperhatikan.
Persoalan yang patut menjadi perhatian ialah kecenderungan menganggap keadaan telah pulih hanya karena tanda-tanda kebakaran mulai menghilang. Padahal, penurunan pencemaran udara tidak selalu berlangsung bersamaan dengan berakhirnya seluruh keluhan kesehatan. Sebagian orang masih mungkin mengalami gangguan setelah paparan, sedangkan penderita penyakit kronis dapat membutuhkan pemeriksaan dan penanganan lanjutan.
Oleh sebab itu, keberhasilan penanggulangan karhutla perlu dinilai melalui ukuran yang lebih luas daripada jumlah titik panas yang berhasil dikendalikan atau lamanya proses pemadaman. Hal yang juga perlu diperiksa ialah sejauh mana paparan masyarakat dapat ditekan, apakah pelayanan kesehatan tetap tersedia, dan apakah penduduk dengan tingkat kerentanan tinggi benar-benar memperoleh perlindungan.
Persoalan tersebut sekaligus mengungkap kenyataan bahwa kemampuan masyarakat menghadapi pencemaran udara tidaklah setara. Sebagian orang mempunyai kesempatan untuk bekerja dari rumah, memasang alat penyaring udara, atau mengungsi sementara ke kawasan yang lebih aman. Namun, pilihan serupa tidak selalu tersedia bagi pedagang kecil, petani, pengemudi, buruh harian, dan pekerja lain yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas langsung di lapangan.
Bagi kelompok pekerja tersebut, mengurangi paparan asap dapat menimbulkan dilema yang nyata. Menghentikan pekerjaan mungkin membantu menghindari udara tercemar, tetapi keputusan itu juga berpotensi menghilangkan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan kata lain, mengetahui adanya bahaya tidak selalu berarti seseorang memiliki keleluasaan untuk menjauhinya.
Keadaan ini menunjukkan bahwa karhutla juga memiliki dimensi keadilan lingkungan. Beban bencana tidak hanya ditentukan oleh lokasi tempat seseorang tinggal, tetapi juga oleh sumber daya yang tersedia untuk menghadapi ancaman. Ketika perlindungan dari pencemaran bergantung pada kemampuan membeli peralatan tertentu atau meninggalkan tempat tinggal, kelompok dengan keterbatasan ekonomi berisiko menghadapi kerugian yang lebih besar.
Ketersediaan udara yang layak dihirup karena itu tidak semestinya dipandang sebagai kemewahan. Kesempatan untuk hidup sehat harus menjadi bagian dari perlindungan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya mengimbau setiap keluarga agar menjaga dirinya sendiri, terlebih ketika skala pencemaran melampaui kemampuan individu untuk mengendalikan keadaan.
Kondisi tersebut menuntut perbaikan dalam strategi penanggulangan kebakaran. Tindakan darurat, seperti pembagian masker, pengerahan tenaga kesehatan, dan pembatasan aktivitas, tetap diperlukan. Namun, pendekatan yang baru dijalankan setelah asap menyebar berisiko membuat perlindungan datang terlambat. Respons semacam itu perlu dilengkapi dengan sistem pencegahan yang mampu mengenali ancaman dan mengurangi paparan sebelum situasi memburuk.
Perubahan kondisi udara juga harus diikuti dengan langkah perlindungan yang jelas di berbagai lingkungan. Sekolah membutuhkan pedoman untuk menyesuaikan kegiatan di luar ruangan berdasarkan tingkat pencemaran. Perusahaan dan tempat kerja yang melibatkan aktivitas luar ruangan perlu mempertimbangkan keselamatan pekerja. Fasilitas kesehatan harus mempunyai prosedur untuk memantau peningkatan keluhan pernapasan, menyiapkan kebutuhan pelayanan, dan merujuk pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Pada saat yang sama, masyarakat harus memperoleh penjelasan yang mudah dipahami tentang cara membatasi paparan, mengenali tanda bahaya, dan menentukan kapan pertolongan medis diperlukan. Informasi tersebut perlu disampaikan melalui saluran yang dapat menjangkau kelompok dengan akses terbatas terhadap layanan digital maupun sumber informasi kesehatan.
Upaya perlindungan semacam ini tidak dapat menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata. Pencegahan kebakaran, pengawasan penggunaan lahan, pemeliharaan ekosistem, pengukuran kualitas udara, dan kesiapan fasilitas kesehatan merupakan unsur yang saling melengkapi. Apabila setiap sektor bekerja tanpa koordinasi, penanganan cenderung terpecah antara upaya memadamkan api dan menangani masyarakat yang telah jatuh sakit, sementara pencegahan risiko belum berjalan secara optimal.
Kebutuhan untuk memperkuat kesiapsiagaan juga berkaitan dengan perubahan kondisi iklim. Peningkatan suhu dan keadaan yang lebih kering dapat memperbesar risiko kebakaran di sejumlah wilayah. Meskipun demikian, kejadian karhutla tidak dapat dijelaskan hanya melalui perubahan iklim karena aktivitas manusia, praktik pengelolaan lahan, dan karakteristik lingkungan setempat juga berpengaruh.
Kalangan mahasiswa dan akademisi juga mempunyai kesempatan untuk membantu memperkuat upaya tersebut. Pengetahuan mengenai pencemaran udara, kesehatan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan dapat dikembangkan melalui penelitian lokal, pendidikan publik, pemantauan kualitas udara, serta evaluasi kebijakan. Dengan cara itu, kegiatan akademik tidak hanya menghasilkan pemahaman teoritis, tetapi juga dapat membantu masyarakat mengenali risiko dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.
Akan tetapi, keterlibatan akademik harus disertai ketelitian dalam menggunakan bukti. Peningkatan jumlah penyakit yang berlangsung bersamaan dengan kebakaran tidak cukup untuk membuktikan hubungan sebab-akibat tanpa analisis lebih lanjut. Sumber data harus diperiksa, metode pengumpulan informasi perlu dipahami, dan kesimpulan harus disesuaikan dengan bukti yang tersedia. Sikap kritis tidak hanya ditunjukkan melalui keberanian menyampaikan pendapat, tetapi juga melalui kemampuan membedakan fakta yang telah teruji dari dugaan yang masih memerlukan penelitian.
Pada akhirnya, persoalan utama dalam penanganan karhutla bukan sekadar bagaimana api dapat dikendalikan secepat mungkin, melainkan bagaimana masyarakat terlindungi dari dampak yang ditimbulkan dan bagaimana risiko kejadian serupa dapat dikurangi. Keberhasilan kebijakan perlu terlihat dari berkurangnya paparan, tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai, terlindunginya kelompok rentan, dan semakin kuatnya upaya mencegah kebakaran berulang.
Berakhirnya kebakaran harus diikuti dengan pemantauan kualitas udara, perhatian terhadap kondisi kesehatan penduduk, serta evaluasi terhadap penyebab dan penanganan bencana. Tanpa langkah lanjutan tersebut, pemadaman hanya menyelesaikan bagian yang paling mudah terlihat, sementara persoalan kesehatan dan lingkungan masih berpotensi membayangi kehidupan masyarakat.
Keberhasilan mengatasi karhutla pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh hilangnya api, tetapi juga oleh sejauh mana kesehatan, keselamatan, dan hak masyarakat atas lingkungan yang baik benar-benar terlindungi.
