Najib Burhani, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan bahwa selain virus corona, masyarakat Indonesia juga terjangkiti virus intoleransi. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas tidak berhenti di beberapa tempat. Pada 16 Maret 2020, sekelompok masa yang menamakan dirinya Aliansi Benteng Aqidah (ABA) menekan Bupati Bogor agar melarang Ahmadiyah.
Pada 6 April 2020, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Bakorpakem berupaya menyegel Masjid Al-Aqso milik Jemaat Ahmadiyah di Singaparna. Tanggal 20 Juli 2020, ada penyegelan terhadap pasarean sesepuh Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan di Kuningan oleh Satpol PP. Dan terakhir, pada 8 Agustus 2020, sekelompok laskar membubarkan acara doa di Solo karena dianggap terkait tradisi Syiah.
“Racist, sectarian, atau exclusivist fantasy tak hanya terjadi di Indonesia. Ia juga terjadi di beberapa negara maju di Eropa, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan lainnya. Penembakan di Masjid Al Noor di Christchurch, Selandia Baru, sering digambarkan sebagai ketakutan sebagian kelompok “kulit putih” terhadap kehadiran dan berkembangnya kelompok berbeda di negara itu. Di India, Hindutva kini seolah menjadi ideologi negara dan kebencian atau diskriminasi terhadap umat Islam sering terjadi,” ujarnya.
Hal ini ia sampaikan dalam Orasi Pengukuhannya sebagai Profesor Riset LIPI yang berlangsung secara daring pada Kamis (27/8). Dalam orasi ini, ia menyebut yang dimaksud dengan minoritas adalah mereka yang secara objektif menempati posisi yang tak menguntungkan dalam masyarakat.
Mereka menghadapi beberapa persoalan sosial dan kebangsaan seperti terkait kebijakan publik, perlindungan hukum, dan stigma sosial. Nasib minoritas itu kerap seperti “simalakama”; apapun pilihannya, acapkali dipandang salah. Bagi etnis Tionghoa di Indonesia, terlibat dalam politik merupakan dilema. Jika bergabung dengan kelompok oposisi, mereka dituduh subversif. Jika mendukung penguasa, mereka dicap oportunis. Ketika menjauhi politik, mereka juga dianggap hanya mau cari untung sendiri dan tak mau berkorban untuk bangsa.
Lima Kultur Intoleransi
Terkait dengan kultur intoleransi di Indonesia, ia membagi menjadi lima persoalan. Pertama, perasaan ingin menjadi juru selamat. Kelompok pertama ini terjadi pada peraturan perundangan seperti UU No. 1/PNPS/1965. Dalam penjelasan UU tersebut, misalnya, disebutkan: “Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”
Para pengikut minoritas agama tertentu dianggap sebagai “tidak beragama” atau “belum beragama” atau mengikuti ajaran yang sesat dan tidak sehat, sehingga mereka perlu diobati dan dibawa kembali atau dibina kepada pemahaman agama yang sehat.
Kedua, kebajikan yang salah. Najib dalam hal ini memberi contoh beberapa pelaku perusakan tempat ibadah dan diskriminasi terhadap minoritas agama meyakini bahwa tindakan mereka itu bukanlah kejahatan atau dosa. Alih-alih dianggap sebagai kejahatan, mereka justru meyakini bahwa tindakan mereka itu adalah untuk memenuhi panggilan keagamaan.
Ketiga, Narasi Eufemistik tentang Intoleransi. Ketika terjadi peristiwa Tanjung Balai 2016, peribahasa ini sering diucapkan oleh beberapa tokoh masyarakat ketika menjelaskan mengapa peristiwa itu terjadi. Sebagian dari mereka menganggap umat Buddha di Tanjung Balai itu sebagai “minoritas yang tak tahu diri” dan tak menjalankan peribahasa itu.
“Sebagai “tamu” dan minoritas, mereka mestinya tak membangun tempat ibadah, Vihara, yang sangat tinggi dan menaruh patung lima meter di atas Vihara Tri Ratna itu. Apa yang mereka lakukan telah menggantikan posisi tanjung yang menjadi simbol kota itu dan menjadikan masjid yang ada di kota itu terlihat sangat kecil. Pendeknya, peribahasa lama itu kini berubah maknanya menjadi salah satu pembenaran untuk menekan kelompok minoritas,” ujarnya.
***
Keempat, Konstruksi Mental Konservatif. “Berbagai kelompok garis keras bisa dengan nyaman melakukan penyerangan dan bahkan mengklaim apa yang mereka lakukan sebagai representasi dari mayoritas umat Islam karena kebanyakan dari kita diam saja. Inilah yang disebut mental construct konservatif,” imbuh Najib.
Menurutnya, ikap mental ini bisa didefinisikan sebagai “bentuk pemikiran yang mendukung, menyetujui, atau mendiamkan sikap-sikap intoleransi dan diskriminatif yang terjadi dalam masyarakat dan kadang berpikir bahwa berbagai kelompok yang diserang itu memang layak untuk diperlakukan seperti itu karena apa yang mereka lakukan selama ini dianggap meresahkan kenyamanan teologis kelompok mainstream”.
Mental construct ini memang lebih berada pada tataran pikiran, namun jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya aksi kekerasan atau bahkan terorisme.
Kelima, pluralisme terbatas. Pluralisme yang diadopsi bangsa Indonesia adalah pluralitas yang terbatas atau delimited pluralism. Hal ini bisa dilihat dari implementasi dari pluralisme dan toleransi yang lebih banyak ditujukan kepada mereka yang masuk kategori enam agama yang “diakui”. Ini yang kemudian melahirkan favoritisme dan pelayanan penuh hanya kepada agama-agama yang “diakui” atau “resmi”.
Pemahaman tentang adanya “delimited pluralism” juga melahirkan pengkelasan atau stratifikasi dalam melakukan pelayanan keagamaan. Ini, misalnya, tertuang dalam UU No. 1/PNPS/1965 yang masih diterapkan hingga sekarang.
***
Ia menegaskan:
Saya ingin menegaskan kembali pijakan awal saya bahwa minoritas adalah konsep tentang keberpihakan, sebuah kajian kemanusiaan yang memihak kepada mereka yang mengalami ketidakberuntungan di masyarakat, terutama karena sistem dan struktur negara dan masyarakat mendukung minoritisasi tersebut.
“Berpijak dari pemahaman itu, saya beranjak kepada theoretical insight yang pertama, yaitu tentang relativisme konsep minoritas, terutama jika dasar yang dipakai semata statistik. Ada kelompok masyarakat yang jumlahnya besar tetapi bisa disebut sebagai minoritas karena posisinya justru sebagai subordinate dari kekuasaan tertentu. Karena sistem patriarki, misalnya, perempuan yang jumlahnya sangat besar di masyarakat kadang disebut sebagai kelompok minoritas, atau minoritas yang mayoritas,” lanjutnya.
Theoretical insight kedua menurutnya adalah adanya anggapan bahwa Kesesatan Lebih Dibenci Daripada Kekufuran. Mengapa kebencian sebagian umat Islam terhadap Ahmadiyah lebih besar dari kebencian mereka kepada umat yang secara utuh memiliki agama yang berbeda? Seperti kelompok yang dianggap ‘sesat’ lainnya, posisi Ahmadiyah dalam Islam terletak pada “an intense union of both nearness and remoteness” (kesatuan antara kedekatan dan kejauhan).
Empat Rekomendasi Penguatan Toleransi
Selain itu, ada juga anggapan bahwa Ortodoksi dan Heterodoksi Tidak Permanen. “Bagaimana membedakan antara reformis dan orang sesat? Sekilas, perbedaan di antara keduanya sangatlah tipis—keduanya sama-sama mencoba memberikan interpretasi baru terhadap ajaran agama. Namun seiring berjalannya waktu, yang dianggap reformis itu akan dapat diterima secara sosial walaupun sebelumnya mendapat penolakan dari masyarakat,” jelasnya.
Sebagai penutup, ia memberikan empat rekomendasi sebagai upaya penguatan toleransi di Indonesia. Yaitu penekanan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM); kewarganegaraan yang setara di Indonesia tanpa memandang suku, ras, dan agama; pendekatan teologis bahwa agama mengajarkan toleransi terhadap minoritas; dan peace education terhadap seluruh warga negara.
“Dalam sejarah, kita memiliki tradisi toleransi yang kuat. Kita berharap intoleransi yang kita lihat saat ini hanyalah gejala sesaat. Pekerjaan kita sekarang adalah bagaimana toleransi menguat kembali di masyarakat,” tutupnya.
Reporter: Yusuf