Oleh: Arsy Sekar Kemuning
Sejak awal berdirinya pada 18 November 1912, Muhammadiyah memperkenalkan dirinya sebagai gerakan Islam yang bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui semangat tajdid atau pembaruan. Semangat ini tidak hanya diwujudkan dalam praktik keagamaan, tetapi juga dalam cara Muhammadiyah membaca realitas sosial dan merespons persoalan kemanusiaan.
Salah satu bentuk nyata dari semangat pembaruan tersebut adalah cara Muhammadiyah memandang dan memperjuangkan peran perempuan dalam kehidupan keagamaan dan sosial.
Lahirnya ‘Aisyiyah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial pada awal abad ke-20, ketika perempuan berada dalam posisi yang sangat terbatas. Pada masa itu, akses perempuan terhadap pendidikan hampir tidak tersedia, ruang partisipasi sosial dibatasi, dan keberadaan perempuan sering kali hanya diakui dalam ranah domestik. Dalam situasi seperti ini, perempuan diposisikan sebagai pihak yang pasif dan bergantung, bukan sebagai subjek yang memiliki daya pikir dan daya juang.
Dalam konteks itulah Siti Walidah—yang kemudian dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan—hadir dengan gagasan dan keberanian yang melampaui zamannya. Dengan semangat tajdid, ia menginisiasi sebuah pengajian perempuan bernama Sopo Tresno. Pengajian ini bukan sekadar forum kajian ibadah ritual, tetapi ruang pembelajaran yang menanamkan kesadaran kritis.
Di dalamnya dibahas hak-hak perempuan, pentingnya pendidikan, serta peran perempuan dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Sopo Tresno menjadi tonggak awal kesadaran bahwa perempuan memiliki hak untuk belajar, berpikir, dan berkontribusi bagi masyarakat.
Gerakan ini kemudian berkembang dan bertransformasi menjadi organisasi ‘Aisyiyah, yang hingga kini konsisten bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kehadiran ‘Aisyiyah bukan sekadar pelengkap dalam struktur Muhammadiyah, melainkan bagian integral dari gerakan dakwah Islam yang berorientasi pada pembebasan dan kemajuan umat.
Namun, seiring perkembangan zaman, muncul pertanyaan-pertanyaan baru mengenai relevansi organisasi perempuan dalam konteks kesetaraan gender. Suatu ketika, seorang teman bertanya kepada saya, “Apakah Muhammadiyah sudah menerapkan kesetaraan gender?” Hampir saja saya menjawab, “Ya, tentu saja.” Akan tetapi, sebelum jawaban itu terucap, muncul pertanyaan lanjutan, “Jika sudah setara, mengapa masih perlu ada ‘Aisyiyah dan Nasyiatul ‘Aisyiyah? Bukankah kesetaraan berarti tidak perlu ada organisasi khusus perempuan?”
Pertanyaan tersebut membuat saya terdiam. Saat itu, saya justru merasa gagal memahami Muhammadiyah secara utuh. Hampir sepuluh tahun hidup di lingkungan Muhammadiyah ternyata tidak otomatis membuat saya benar-benar mengenal nilai-nilai yang menjadi fondasinya. Kegelisahan itu kemudian menjadi titik awal bagi saya untuk membaca ulang, merenung, dan mengenal Muhammadiyah secara lebih dewasa.
Selama ini, kesetaraan gender sering dipahami secara sempit sebagai persamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan. Jika kesetaraan dimaknai demikian, maka keberadaan organisasi khusus perempuan dianggap tidak relevan, bahkan dipersepsikan sebagai bentuk pemisahan. Padahal, cara pandang ini justru berisiko mengaburkan persoalan yang lebih mendasar.
Muhammadiyah memaknai kesetaraan gender bukan sebagai keseragaman, melainkan sebagai keadilan. Keadilan berarti memberikan ruang, akses, dan kesempatan yang proporsional sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan yang ada. Dalam realitas sosial yang timpang, memperlakukan semua pihak secara “sama” justru dapat melanggengkan ketidakadilan. Perempuan, baik pada masa awal berdirinya Muhammadiyah maupun hingga hari ini, masih menghadapi hambatan struktural dalam pendidikan, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan.
Dalam konteks tersebut, kehadiran ‘Aisyiyah menjadi sangat relevan. ‘Aisyiyah tidak lahir karena Muhammadiyah meragukan kemampuan perempuan, melainkan karena kesadaran bahwa perempuan membutuhkan ruang yang aman, mandiri, dan strategis untuk bertumbuh. Melalui ‘Aisyiyah, perempuan didorong untuk mengembangkan kapasitas intelektual, kepemimpinan, dan kemandiriannya, sehingga mampu tampil sebagai subjek dakwah dan agen perubahan sosial.
Lebih dari itu, keberadaan ‘Aisyiyah menunjukkan bahwa Muhammadiyah sejak awal memiliki kesadaran gender yang melampaui zamannya. Ketika banyak organisasi dan struktur sosial masih menempatkan perempuan di pinggiran, Muhammadiyah justru memberikan legitimasi dan kepercayaan kepada perempuan untuk mengelola organisasi, amal usaha, dan gerakan sosial secara mandiri. Ini bukan bentuk diskriminasi atau pemisahan, melainkan strategi gerakan agar perempuan benar-benar berdaya dan berkontribusi secara optimal.
Kesadaran inilah yang semestinya terus dipelihara dan dikembangkan. Kesetaraan gender dalam Muhammadiyah bukan sekadar pertanyaan “sudah” atau “belum”, melainkan sebuah proses panjang yang menuntut refleksi kritis dan pembaruan berkelanjutan. Kehadiran ‘Aisyiyah bukanlah tanda ketidaksetaraan, melainkan bukti bahwa Muhammadiyah memilih jalan keadilan yang kontekstual, progresif, dan berkemajuan.
Dengan demikian, kegelisahan yang pernah saya rasakan bukanlah kegagalan dalam mengenal Muhammadiyah, melainkan awal dari proses pendewasaan dalam memahaminya. Muhammadiyah bukan sekadar tentang struktur organisasi atau simbol-simbol formal, tetapi tentang cara berpikir, cara membaca realitas sosial, dan cara meresponsnya dengan nilai-nilai Islam yang hidup, adil, dan membebaskan—termasuk bagi perempuan.
Editor: Arsy Sekar Kemuning