Khilafah adalah salah satu konsep keagamaan yang terus menerus diperdebatkan sejak runtuhnya pada tahun 1924 hingga dewasa ini. Tentu yang dimaksud adalah kekhilafahan sunni sebagai kelompok Islam terbesar di dunia. Bagi orang yang menganggap Islam di luar sunni sudah bukan Islam lagi, mereka akan meyakini bahwa khilafah yang sah sudah runtuh sejak tahun 1924.
Namun, bagi mereka yang meyakini bahwa Islam tidak hanya terdiri dari kelompok sunni, melainkan ada banyak kelompok lain seperti Syiah dan Ahmadiyah, mereka akan menganggap bahwa Islam masih memiliki kekhilafahan, meskipun mereka tidak harus bergabung dengannya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah kekhilafahan Ahmadiyah.
baca juga: Takwil Lailatul Qadar Menurut Muhammad Syahrur
Di Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Ahmadiyah sering mendapatkan diskriminasi sosial. Kelompok ini tidak mendapatkan legitimasi yang cukup kuat. Ahmadiyah memiliki sistem kekhilafahan yang pusatnya berada di London. Pusat kekhilafahan dulu awalnya berdiri di Qadian. Namun, setelah perpecahan India dan Pakistan, mereka mendirikan kota di Pakistan yang mereka namakan Rabwah. Setelah masa kepemimpinan Zia Ul Haq, mereka terpaksa keluar dari Pakistan menuju London hingga hari ini.
Dalam tuisan ini, penulis akan menjelaskan seluk-beluk khilafah Ahmadiyah yang bersumber dari tulisan Prof. Ahmad Najib Burhani yang berjudul Khilafah Ahmadiyah: Menerapkan Sistem Papacy (Kepausan) dalam Islam. Tulisan ini adalah bahan untuk buku Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila.
Urgensi Khilafah sebagai the Divine System
Dalam keyakinan Ahmadiyah, khilafah adalah the divine system (sistem ilahi). Kedudukannya tepat dibawah konsep kenabian mengingat khalifah merupakan pelanjut nabi sebagai pembimbing umat. Kekhalifahan menjadi doktrin yang sedemikian kuat karena ia merupakan sumber kekuatan dan alat pemersatu umat. Tanpa khilafah, Ahmadiyah akan mengalami kehancuran dan disintegrasi. Doktrin ini juga diyakini oleh sementara kalangan sunni yang masih berusaha mendirikan khilafah sendiri. Para Ahmadi meyakini bahwa kekhalifahan akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Khalifah juga akan mendapatkan bimbingan dan pertolongan ilahi secara langsung, karena ia dipilih oleh Allah.
Menurut Najib Burhani, para Ahmadi, sebutan untuk warga Ahmadiyah, meyakini bahwa khilafah adalah sistem kelanjutan dari kenabian. Mereka meyakini bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bimbingan dari Allah. sehingga, khalifah dianggap sebagai orang yang melanjutkan tugas kenabian pasca meninggalnya Mirza Ghulam Ahmad. nama-nama khalifah berturut-turut adalah Hakim Nuruddin (memimpin sejak tahun 1908 sampai 1914), Bashiruddin Mahmud Ahmad (1914-1965), Nasir Ahmad (1965-1982), Tahir Ahmad (1982-2003), Masrur Ahmad (2003 – sekarang). Kecuali Hakim Nuruddin, semua Khalifah Ahmadiyah itu adalah keturunan Mirza Ghulam Ahmad.
Doktrin inilah yang menyebabkan Ahmadiyah terpecah menjadi dua kelompok. Yaitu Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qadian adalah yang masih setia dengan kekhilafahan. Mereka ini yang sekarang pusat kekhilafahannya berpindah ke London. Sedangkan Lahore berisi orang-orang yang menolak konsep khilafah. Dalam khazanah Sunni, kelompok Lahore ini sering disamakan dengan orang-orang liberal karena tidak tunduk pada otoritas Ahmadiyah.
Di Indonesia, Ahmadiyah Qadian membentuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan jumlah anggota sekitar 400.000. Sedangkan Ahmadiyah Lahore membentuk Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) dengan anggota kurang dari 10.000 orang. JAI dipimpin oleh seorang khalifah sebagai penerus Mirza Ghulam Ahmad, sedangkan GAI dipimpin oleh seorang Presiden dan tidak mengakui kekhalifahan London.
Penunjukkan Khilafah
Najib Burhani menjelaskan bahwa Ahmadiyah menggunakan sistem perwakilan dalam menunjuk khilafah. Lembaga Pemilihan (Electoral College) didirikan oleh khalifah kedua. Meskipun berada dibawah supervisi khalifah, namun ketika khalifah meninggal, lembaga ini secara independen menunjuk khalifah pengganti. Sekilas, mereka seperti menggunakan sistem demokrasi perwakilan. Namun, para Ahmadi meyakini bahwa secara substansial khalifah dipilih langsung oleh Allah dengan cara meggerakkan hati Lembaga Pemilihan. Lama masa jabatan khalifah adalah seumur hidup. Khilafah hanya akan digantikan ketika ia meninggal dunia.
Karena khalifah ditunjuk oleh Tuhan, maka konsekuensinya adalah bahwa masyarakat tidak berhak untuk menggulingkan khalifah dan menggantikannya. Najib Burhani, mengutip pendapat Nasir Ahmad ketika menggarisbawahi ketidakmungkinan untuk melengserkan Khalifah ini menyatakan:
Hak untuk menurunkannya hanya ada pada Allah saja. Jika Allah merasa perlu untuk mengganti Khalifah, Dia akan membuatnya meninggal dengan berbagai sebab dan menunjuk Khalifah lain pilihan-Nya melalui perantaraan pilihan orang-orang yang beriman. Khalifah, oleh karenanya, tidak bisa disingkirkan oleh masyarakat sendiri dan barangsiapa yang menentang hal ini berarti ia munafik dan durhaka (Bashir 2010, 101).
Ahmadiyah adalah salah satu kelompok keagamaan yang memiliki militansi dan kesetiaan terhadap pemimpin cukup tinggi. Khalifah harus mengetahui apapun yang berkaitan dengan kehidupan muballigh Ahmadiyah, bahkan sampai hal-hal yang sangat privat. Seorang Ahmadi harus memberikan kesetiaan secara penuh terhadap khalifah. Bahkan, jika khalifah memintanya untuk mati, maka ia harus dengan senang hati menyerahkan nyawanya.
Tiga Konsep Khilafah
Menurut Najib Burhani, umat Islam dalam memahami khilafah setidaknya ada 3 makna. Pertama, khilafah dalam konteks politik seperti Dinasti Abbasiyah, Umayyah, hingga terakhir Turki Utsmani. Kelompok yang meyakini hal ini hingga hari ini masih konsisten memperjuangkan bentuk khilafah secara formal. Kedua, khilafah sebagai tugas manusia untuk menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi, yang bertugas untuk merawat alam semesta. Menurut kelompok ini, bentuk formal khilafah Islamiyah bukan hanya tidak penting, justru itu adalah hal yang kontraproduktif, ahistoris, dan mengganggu ketenteraman hidup berbangsa dan bernegara.
Ketiga, kelompok yang masih mengakui bentuk formal khilafah untuk mengatur kehidupan beragama saja. Bentuk khilafah seperti ini adalah seperti kepausan di Vatikan. Ahmadiyah mengaku menggunakan konsep yang ketiga ini.
Khilafah Ahmadiyah tidak mengganggu konsep negara bangsa. Ia berfungsi untuk mengatur kehidupan keberagamaan jamaah Ahmadiyah di seluruh dunia, dan tidak memiliki peran apapun dalam konsep kenegaraan. Namun, kekhalifahan ini masih mengakui negara bangsa di seluruh dunia.
Najib Burhani menulis: “Ketika ada tiga orang Ahmadi yang terbunuh di Cikeusik tahun 2011 lalu, maka khalifah dan anggota Ahmadiyah di berbagai negara menyuarakan keprihatinan mereka, menuntut pemerintah setempat (Indonesia) untuk menghukum pelakunya, dan meminta berbagai lembaga internasional agar menekan Indonesia untuk menegakkan keadilan. Jadi, meski secara langsung khilafah Ahmadiyah memang tidak mencampuri urusan dari negara-negara yang menjadi tempat hidup warganya, namun jaringan dan pengaruh internasional yang dimiliki khalifah dan khalifah ini tentu mempengaruhi kebijakan berbagai negara”.
baca juga: Membumikan Budaya Literasi: Bergerak dan Menghampiri
Hal yang tak luput dari perhatian Najib Burhani adalah betapa karismatiknya khalifah Masrur Ahmad. Bahkan, menurutnya, jika dibandingkan dengan ulama NU yang paling karismatik, maka akan tetap lebih karismatik khalifah Ahmadiyah. Padahal di Indonesia, NU terkenal memiliki kultur ta’dzim yang sangat kuat terhadap ulama.
Para Ahmadi rela datang jauh-jauh bahkan ke luar negeri sekedar untuk bertemu khalifah, didoakan, dan bisa melihatnya secara langsung. Ini adalah salah satu kekuatan utama Ahmadiyah dalam menghadapi diskriminasi yang sering mereka dapatkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Di tengah gempuran diskriminasi itu, mereka menyuarakan semboyan “Love for All, Hatred for None“. Suatu slogan agar jamaah Ahmadi tetap sabar dan tetap menyebarkan kebaikan kepada semua makhluk.