Pada hari Sabtu (30/5), Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB) bersama LazisMu Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan kegiatan bertajuk Bincang JIB dengan tema “Mencari Negarawan”. Kegiatan ini memperingati ulang tahun tokoh bangsa, Ahmad Syafii Maarif. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir turut memberikan sambutan.
Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa Buya Syafii, panggilan akrab Ahmad Syafii Maarif, adalah sosok yang spesial, baik dalam perjalanan di Muhammadiyah, lebih-lebih dalam kehidupan bangsa. Buya adalah tokoh yang selalu disebut sebagai bapak bangsa. Karena kecintaannya, pemikirannya, sikap hidupnya, dan tindakannya dipandang oleh masyarakat luas sebagai sosok negarawan bangsa.
Kiprah Buya di Muhammadiyah
Menurut Haedar, Buya menjadi tokoh Muhammadiyah maupun tokoh bangsa, tidak dalam perjalanan yang singkat dan linier. Beliau menapaki perjalanan dan perjuangan hidup yang luar biasa, yang dalam puncak perjalanan itu kemudian membawa dirinya menjadi sosok yang memberi makna spesial bagi kehidupan bangsa.
Buya sebagai sosok Muhammadiyah telah ikut menorehkan pemikiran-pemikiran maju. Bahkan sebagian orang menyebutnya dengan pemikiran liberal dalam makna positif, yang sering keluar dari tatanan dan status quo pemikiran.
Baca juga: Abdul Karim Soroush: Tokoh yang Melawan Ortodoksi Syiah
Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan bahwa di era kepemimpinan Buya lah lahir pemikiran tentang khittah Muhammadiyah 2002 Denpasar sekaligus dakwah kultural yang sempat menjadi polemik di tubuh persyarikatan.
Tapi dalam konteks Muhammadiyah Buya paham betul bagaimana membingkai pemikiran-pemikiran itu dalam satu sistem dan konektivitas, sehingga menghasilkan pemikiran bersama yang memberi warna dalam perjalanan Muhammadiyah.
Yakni Muhammadiyah yang berwajah kultural tanpa wajah politik. Politik memang penting. Tapi ketika politik masuk kedalam pergumulan kekuasaan praktis dan terlibat dalam sikap-sikap partisan, disitulah bukan ranahnya Muhammadiyah.
Tradisi ini merupakan kelanjutan dan mata rantai dari khittah Muhammadiyah yang telah diletakkan oleh para pendahulu sejak tahun 1968, 1969, 1971 sampai seterusnya. Warna Muhammadiyah yang kultural itu sesungguhnya adalah karakter Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah bil hikmah, sekaligus mencerminkan kepribadian dan khittah Muhammadiyah.
Kiprah Buya dalam Kebangsaan
“Dalam konteks bangsa, Buya hadir menjadi sosok yang memberi warna yang menghadirkan pemahaman tentang pluralisme, atau kemajemukan dalam beragama, berbangsa bernegara, di satu pihak tetap pada prinsip-prinsip Islam, tetapi menghadirkan Islam yang inklusif. Warna ini sangat kuat yang kadang dalam beberapa hal kemudian menimbulkan salah paham dan kontroversi di sebagian umat, bahkan sebagian warga Muhammadiyah.
Tetapi, lama kelamaan kita memahami karakter pemikiran inklusif itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alam pikiran Muhammadiyah yang juga bersamaan dengan itu tumbuh menjadi pemikiran yang sebenarnya punya dasar pada apa yang dirancang oleh Kiai Dahlan, yaitu Islam yang inklusif dan berkemajuan”, lanjut Haedar.
Haedar meyakini bahwa kiprah Buya sebagai sosok yang mewakili kekuatan civil society, yang tidak anti kekuasaan dan anti rezim, tetapi juga tidak larut dan tidak masuk kepada kekuasaan. Buya ingin menghadirkan Islam, Muhammadiyah, dan wawasan kebangsaan yang merawat kemajemukan. Hal yang sangat penting kita pahami adalah bahwa kita tidak bisa mengingkari adanya kemajemukan.
****
Kemajemukan adalah sesuatu yang bersifat sunnatullah. Tinggal bagaimana bangsa Indonesia memberikan perspektif pemahaman dan pemikiran yang meluas, dimana masyarakat bisa hidup berdampingan dalam spirit Al-Hujurat 13.
Profesor di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini menyebut bahwa semangat kemajemukan yang bersifat universal menjadi perhatian dan keprihatinan pemikiran Buya. Buya membawa Islam pada kancah pemikiran kemanusiaan universal tanpa sekat. Pemikiran humanisme Islamnya telah memberi warna pada orientasi pemikiran kemanusiaan universal. Pondasi ini tentu perlu terus diwacanakan oleh generasi muda dengan kritik dan perspektif baru dan horison pemikiran yang semakin luas.
Mencari Negarawan
Dalam konteks kenegaraan, lanjut Haedar, Indonesia membutuhkan pemikiran sosok dan orientasi tindakan para elit bangsa yang betul-betul berjiwa kenegarawanan, yakni meletakkan kepentingan bangsa yang lebih luas secara jujur dan autentik di atas kepentingan kelompok, golongan, apalagi pribadi. Masuk pada wilayah ini memang tidak mudah karena memerlukan pembongkaran orientasi egoisme atau ananiyah baik dalam konteks pribadi maupun kepentingan kelompok.
Ia mengatakan bahwa kenegarawanan harus mampu mengeliminasi hasrat-hasrat pribadi jangka pendek atau terselubung yang membuat seseorang kehilangan kejujuran ketika berbicara tentang bangsa. Sikap kenegarawanan adalah kata sejalan dengan tindakan.
Indonesia memerlukan para elit bangsa baik didalam pemerintah maupun diluar pemerintahan yang menunjukkan konsistensi antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi konsistensi akan menunjukkan sikap kenegarawanan seseorang. Bahkan, siapapun elit bangsa, boleh jadi pernah berbuat salah. Tetapi, jujur terhadap kesalahan adalah jiwa kenegarawanan.
****
Indonesia juga membutuhkan jiwa kenegarawanan yang sifatnya teladan. Menjadi contoh bagi rakyat dan masyarakat banyak. Ketika bicara tentang demokrasi, negarawan harus menunjukkan sikap demokrat sejati. Bersedia menerima kritik dan dialog, bukan menghadirkan sifat digdaya dan anti kritik.
Masyarakat ingin menyaksikan para tokoh bangsa yang mampu menghadirkan uswah hasanah dimana gerakan kebangsaan apapun bentuknya, muaranya adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi yang menyelinap didalam pergerakan itu.
“Biarpun orang tahu dan sudah menjadi wajar bahwa orang memiliki kepentingan tertentu. Tetapi perbedaan antara negarawan dengan politisi adalah kepentingan politik itu, ketika dia menjadi politisi, harus terbuka di lahan parpol dan pergerakan politik. Tidak bersembunyi dibalik pergerakan massa atau pergerakan organisasi kemasyarakatan dimana disitu memang bukan ladangnya untuk pergulatan politik”, tegasnya.
Ia mengatakan: Menjadi politisi juga penting dan baik. Tetapi sikap autentik, jujur, dan menggunakan jalur yang semestinya itulah yang lebih penting. Tampillah anak-anak muda untuk perjuangan politik kekuasaan, terapi pergunakanlah kendaraan yang tepat, yakni partai politik atau yang secara terbuka dimaklumatkan sebagai pergerakan politik.
Kekuatan Civil Society
Jangan memanfaatkan Ormas dan kekuatan-kekuatan civil society yang murni dan autentik di bidang itu sebagai kendaraan politik. Disinilah pentingnya di tubuh politisi ada jiwa futuwwah. Kenegarawanan tidak mesti langka, tetapi harus menjadi milik kita bersama.
Menurut Haedar, wajar ketika manusia berjuang untuk meraih kekuasaan dengan dimulai dari janji yang melahirkan populisme. Tetapi setelah dia memegang jabatan itu, ia harus menunjukkan jiwa kenegarawanan. Populisme itu penting. Tetapi populisme yang betul-betul autentik dengan kekuasaan, dibuktikan dengan kebijakan dan langkah yang memihak kepentingan rakyat.
Bukan populisme parsial dan simbolik. Hanya menyenangkan hati rakyat seketika tetapi tidak pernah mengubah nasib rakyat yang menderita dari kemiskinan, marjinalisasi, dan hegemoni oleh banyak kekuatan politik dan ekonomi. Dan akhirnya rakyat hanya menjadi objek penderita pada setiap kontestasi politik atas nama populisme.
****
Baca Juga: Bagaimana Memahami Nilai-nilai Wasathiyyah di Tengah Wabah?
Haedar menyebut bahwa tidak salah ada pergerakan politik atas nama agama. Tetapi harus ditempatkan pada jalurnya. Agama tidak boleh hanya dijadikan alat, apalagi disertai dengan kepentingan politik terselubung yang membuat umat terombang-ambing dalam politisasi agama. Disinilah pentingnya tanggungjawab luhur para politisi, para negarawan, dan para elit bangsa termasuk di tubuh kekuatan agama.
Ia mengatakan bahwa kenegarawanan diperlukan ketika bangsa ini berada dalam proses perubahan yang belum selesai pasca reformasi. Reformasi merupakan pilihan niscaya dari pergerakan rakyat dengan seluruh komponen dan kekuatan bangsa, termasuk para tokohnya untuk mengubah rezim otoriter menjadi rezim demokrasi.
Tetapi reformasi tidak bisa dilepaskan dari konteks jiwa, landasan, dan cita-cita hidup bangsa. Reformasi harus membawa cita-cita menjadikan Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, adil dan makmur.
Reformasi tidak untuk reformasi. Demokrasi tidak untuk demokrasi. Tetapi harus membawa kemajuan. Dan kemajuan itu tidak semata-mata pragmatis. Tetapi harus punya pondasi dan visi kebangsaan yang kokoh.
Pancasila sebagai Jiwa Bangsa
Untuk apa bernegara jika hanya berpikir tentang nilai guna. Membangun Indonesia hanya sebatas fisik, tetapi lepas jiwa dan ruhnya. Buya sering mengatakan bahwa sila yang paling terlantar adalah sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nilai-nilai ketuhanan jangan dianggap sebagai sesuatu yang parsial. Bahkan, lanjut Haedar, dengan titik kompromi antara Ki Bagus, Bung Hatta, dan tokoh bangsa yang lain, dengan penghapusan tujuh kata, sesungguhnya Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki pondasi yang kuat untuk menjadi jiwa bangsa dan alam pikiran bangsa.
Ia mengatakan bahwa lima nilai dasar pancasila harus menjadi jiwa, filosofi, bingkai untuk kita berpikir dan bertindak dalam konteks bernegara.
Jangan sampai para elit bangsa, atas nama pancasila, pemikiran dan langkahnya tidak sejalan dengan lima visi dasar itu.
Pancasila tidak boleh dibaca pada tafsir-tafsir masa lalu. Kalau masing-masing membawa dan menafsirkan pancasila sesuai dengan selera kelompoknya, nanti akan terjadi konflik ideologi. Disinilah kecintaan kepada pancasila harus disertai dengan alam pikiran yang luas. Tantangan masyarakat sesungguhnya adalah bagaimana mewujudkan pancasila.
****
Jika Buya selalu menyoroti sila yang kelima, artinya negara harus peduli dan bertindak. Menurut Haedar, jangan sampai segolongan kecil orang menguasai hajat hidup rakyat dan kekuatan sumber daya alam. Negara harus bertindak imperatif agar tidak ada golongan kecil yang menguasai Indonesia. Itulah jiwa negarawan.
Baca juga: Keragaman Makna Kafir menurut Buya Syakur
Ia menyebut bahwa sistem politik ekonomi dan budaya sudah sangat liberal. Yang intinya adalah siapa yang kuat dia yang menang. Pasti, dia yang punya kekuatan politik akan menentukan merah hitam hijaunya negara ini. Tetapi pernahkah mau mendengar suara kebenaran diluar itu. Jika ada elit bangsa yang bersuara lain tetapi untuk meluruskan kiblat bangsa, maka harus didengarkan.
“Tetapi yang menyuarakan juga harus autentik. Jangan Menyelinap dengan kepentingan lain. Indonesia tidak bisa dibawa oleh satu golongan, kelompok, dan kekuatan saja. Bukankah Bung Karno pernah mengatakan bahwa Indonesia yang akan dibangun dan akan dimerdekakan adalah sebuah negara, semua untuk semua.
Bukan negara untuk satu orang, satu golongan saja. Mewujudkannya pun memang tidak gampang. Para tokoh bangsa yang dikenal sebagai negarawan pada periode pertama pemerintahan, juga ada kekeliruan dalam cara mengurus negara”, tutupnya.
Reporter: Yusuf R Y
