Oleh: Gigih Imanadi Darma
Sewaktu SMA saya pernah membayangkan potret dunia yang buram: kemiskinan, peperangan dan wabah penyakit. Daftar bertambah ketika saya masuk dalam dunia aktivisme kampus (sekalipun saya tidak suka disebut aktivis), saya mulai mengenal kata politik di sana.
Tetapi, saya terlanjur akrab dengan kata yang pertama, tidak hanya melihat saya adalah objek yang mengalami kemiskinan itu. Dan, situasi yang sulit belakangan ini, kembali mengingatkan saya tentang salah satu potret dunia yang buram itu: “Pandemi Covid-19”.
Beberapa hari yang lalu, pada Kamis (19/3/2020) dalam sebuah konfrensi pers yang bertempat di Graha Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta Pusat. Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto memaparkan data akumulasi penularan Covid-19. Yang sudah menyebar ke 16 Provinsi di Indonesia. Dengan rincian 309 pasien dirawat, di antaranya 15 orang dinyatakan sembuh dan 25 lainnya berujung kematian.
Pertumbuhan Wabah yang Tinggi
Data tersebut, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kematian (cash fataliy rate) tertinggi ke-2 di dunia, berada pada kisaran presentase 8,37 %. Ada banyak variable yang menjadi penyebab. Tetapi kita bisa menaruh asumsi awal, bahwa pemerintah lamban dan tidak cukup membantu tenaga medis dalam mensuplai keperluan penyembuhan pasien Covid-19.
Kendati demikian, selaku pihak yang punya otoritas, meski belum berjalan dengan baik, pemerintah bukan tanpa tindakan. Sejauh ini Presiden Joko Widodo, melalui banyak Kementrian terkait melakukan himbauan dan intruksi berupa kebijakan sosial distancing.
Tetapi kita semua tahu, alih-alih melakukan penjarakan sosial, sejumlah masyarakat justru memanfaatkan momen ini. Tak ubahnya seperti liburan akhir pekan atau perayaan tanggal merah. Himbauan yang pada mulanya dimaksudkan untuk menjauhi kerumunan masa, justru tidak begitu diindahkan.
Baca Juga: Hindari Penggunaan Hadits Dhaif dalam Kasus Corona
Sebagai upaya preventif untuk menekan penyebaran Covid-19, sosial distancing hanyalah salah satu upaya kecil. Ada banyak strategi lain dan lock down jadi salah satu wacana alternatif. Suara itu bersumber dari keriuhan sosial media. Twitter misalnya belakangan ramai dengan cuitan lock down melalui #Indonesia_lockdown please. Tagar serupa bahkan sempat menduduki trending topic.
Saya menduga reaksi warganet karena terpantik oleh situasi negara lain yang lebih memilih untuk menerapakan kebijakan lock down ketimbang hanya sosial distancing. Dan itu saya pikir wajar, tetapi pertanyaannya, berangkat dari kondisi hari-hari ini, tepatkah jika Indonesia mengambil keputusan lock down?
Lock down atau Social Distancing
Agar tidak terkesan asal-asalan, mari kita awali diskursus ini dengan mendudukan secara adil istilah lock down dan sosial distancing. Kita mulai dari yang pertama, pada mulanya istilah lock down berkonotasi negatif. Yakni digunakan untuk mengurung narapidana dalam sel untuk sementara waktu, belakangan maknanya jadi lebih luas. Lock down adalah upaya membatasi bahkan menghentikan pergerakan masyrakat dari, ke, dan di dalam suatu wilayah.
Sedangkan sosial distancing sederhananya dapat diartikan sebagai pembatasan terhadap ruang ramai. Guna meminimalisir kontak jarak dekat atau pertemuan fisik manusia dalam jumlah besar. Johns Hopkins Medicine, mengartikulasikan pengertian tersebut ke dalam beberapa jenis kegiatan :
- Menutup semua jenjang institusi pendidikan atau mengalihkannya ke online.
- Menunda atau membatalkan konfrensi dan rapat yang menghimpun jumlah massa besar.
- Bertemu orang lain lewat telepon atau video call, ketimbang secara langsung.
Dari penjelasan di atas, maka jelaslah benang pembeda antara sosial distancing dan lock down. Keduanya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Pada dasarnya keduanya bertujuan sama. Melindungi masyarakat dari paparan Covid-19, baik dari yang sudah terkena atau baru terduga (suspect).
Lebih detailnya, sosial distancing hanya membatasi ruang. Sementara lock down berarti hampir menutup akses. Social distancing memungkinkan kita untuk tetap beraktifitas tetapi melalui jarak jauh. Lock down mengharuskan kita menetap. Itu artinya kita tidak diperbolehkan berpergian sama sekali. Kecuali dalam keadaan yang sangat darurat, itupun harus melewati izin ketat dari otoritas yang bersangkutan.
Jadi, dari sini kita bisa menimbang ulang usulan, apakah sosial distancing masih relevan atau justru lock down lebih mendesak?
Menimbang Ulang Kebijakan Lock down
Membayangkan Indonesia lock down jelas sulit. Ingat, kita bicara pada tataran negara. Indonesia sebagai negara-bangsa yang utuh. Jika kelak lock down diberlakukan, kondisi sosial-budaya kita tidak mendukung. Letak geografis wilayah-wilayah kita yang berbeda jauh, tenaga kesehatan dan persediaan pangan belum memadai. Ujung-ujungnya adalah ketidaksiapan ekonomi pemerintah, juga setumpuk persoalan pelik lain.
Baiklah, jangan dulu bicara Indonesia lock down, yang tepat mungkin adalah lock down dalam skala wilayah atau provinsi. Inipun dengan catatan yang harus benar-benar layak. Jika kita cari pembanding dari negara lain, Italia misalnya.
Menaikan status lock down ketika jumlah kasus positif Covid-19 mencapai angka 2.158 jiwa, dengan jumlah kematian 349 orang hanya dalam waktu 24 jam. Jangankan wilayah, statistik kita yang teridentifikasi secara nasionalpun, tidak lebih besar dari angka kematian di Italia.
Baca Juga: Coronavirus Mengajarkan Bahwa Bumi adalah Masjid
Ada beberapa catatan jika lock down diambil sebagai sebuah pilihan, maka konsekuensi jangka pendeknya, daerah yang melakukan hal ini harus serius memikirkan skenario berikut. Ada banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara Work form Home: pekerja manufaktur, driver ojek daring, kuli bangunan, pedangan gerobak dorong, warung asongan, penjaja makanan kaki lima dan masih banyak pekerjaan sektor informal lainnya.
Selama mereka tidak berpenghasilan, siapa yang bakal menanggung? Semasa para pelaku usaha tidak beraktivitas, bukankah itu artinya perputaran ekonomi kita akan mandek bahkan tidak berjalan sama sekali? Di tengah hidup yang dari sananya memang tak mudah, baru sosial distancing saja ekonomi kita sudah lesu, bagaimana jika lock down.? Lagi pula pemerintah daerah tak punya otoritas untuk mengambil keputusan ini.
Seandainya Lock down
Baiklah, anggaplah lock down nantinya akan benar-benar ditetapkan, kira-kira apa yang bakal terjadi, skenario lainnya boleh jadi begini. Ada masa jeda untuk transisi, jadi kemungkinan untuk panic buying sangat besar. Gejalanya bisa kita baca dengan jelas, saat kondisi belum terlalu parah.
Kita sudah mulai kesulitan mencari masker dan hand sanitaizer di supermarket, apotek, swalayan dan tempat-tempat pembelian lainnya. Orang-orang menimbun masker seenak hati, kemudian melipatgandakan harga beli secara gila-gilaan.
Bayangkan, jika ini terulang pada persediaan kebutuhan pokok pangan. Logika ekonomi yang paling sederhana. Hanya mereka yang punya akses keuangan lebih bisa memborong persediaan makan. Kemungkinan lain dan yang buruk tentu adalah penjarahan besar-besaran. Kemiskinan dan kepanikan yang berlebihan akan mengaktifkan alam bawah sadar manusia, bahwa seolah sedang berada dalam keadaan bencana besar.
Masih terang dalam ingatan kita, beberapa kasus penjarahan swalayan ketika bencana alam, misalnya saat gempa-tsunami di Palu, pada Oktober 2018 yang lalu. Memang begitulah tipologi orang-orang panik dalam melakukan survival.
Dunia belum berakhir, riwayat panjang wabah penyakit Covid-19 pasti akan terlewati, tapi jangan sampai abai bahwa kita sedang berkejaran dengan waktu. Dan jelas lock down bukan solusi terbaik.
Ini bukan persoalan mudah, negara punya banyak pertimbangan dan begitulah hidup, memang selalu penuh pertimbangan dan akan selalu begitu.
Penulis adalah Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Sumber Ilustrasi: detik.news.com
