Oleh: Anas Asy’ari Nashuha (Mahasiswa Magister ilmu Hukum UMS)
Indonesia lahir dari pergumulan intelektual yang Panjang, bukan tidak mungkin harga sebuah kemerdekaan adalah kenyataan yang digenggam melalui daya juang dan militansi yang tinggi para pendahulu bangsa, ide dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan yang tertuang dalam pembukaan UUD Alinea ke IV “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.” Gema teriakan Merdeka atau mati serupa dengan kilatan yang menghidupkan jiwa yang terus berjuang. Hingga kemudian kemerdekaan di genggaman tangan.
Kisah indonesia Merdeka menjadi Pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat indonesia, bahwa ditangan pejuang dalam kesunyian mereka bertarung menghadapi kesewenang-wenangan. Bangsa yang diasuh dengan intelektualisme kini Tengah mempertaruhkan hidupnya, bencana ekologi yang menghantam ujung pulau Sumatera (Sumatera Barat-Aceh) bukan persoalan air yang mengalir deras tanpa sebab, disusul bulan januari di ujung Jawa Tengah tepatnya di kab. Pati, kab. Jepara, dan Kab. Kudus terjadi banjir yang cukup tinggi akibat hujan deras yang tak berhenti selama beberapa hari, dan anehnya banjir yang hadir juga membawa bongkahan pohon yang membahayakan Masyarakat.
Akumulasi dosa sosial Tengah menghantui Masyarakat indonesia, kegagalan sistemik yang yang dibangun pemerintah Tengah memperlihatkan dengan telanjang bagaimana sikap pemerintah yang sangat lambat terhadap persoalan diujung negeri, belum lagi eksploitasi alam yang ugal-ugalan, menandaskan bangsa ini belum cukup dewasa menghadapi kenyataan yang sedemikian rupa.
Alih Fungsi Lahan dan Kegagalan Tata Ruang dalam Mitigasi Banjir
Bencana banjir terus berulang di berbagai wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Pantai Utara Jawa. Aceh, yang secara geografis rawan longsor dan banjir bandang, serta wilayah Jepara, Kudus, dan Pati di Jawa Tengah, menjadi contoh nyata bahwa persoalan bencana bukan semata soal curah hujan, melainkan juga efektivitas regulasi pemerintah pusat dan daerah.
Secara normatif, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2008 telah mengatur penanggulangan bencana secara komprehensif, termasuk upaya mitigasi pra-bencana. Namun, implementasi di daerah seringkali belum berjalan optimal. Di Aceh, misalnya, banjir bandang dan longsor kerap terjadi di wilayah kabupaten seperti Aceh Tengah, Aceh Jaya, dan Aceh Selatan. Padahal, pemerintah daerah telah memiliki Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menetapkan kawasan hulu dan lereng curam sebagai kawasan lindung.
Masalahnya, alih fungsi hutan untuk perkebunan, pertanian, dan permukiman masih berlangsung. Lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi membuat ketentuan RTRW dan Perda Penanggulangan Bencana tidak efektif. Akibatnya, ketika hujan lebat turun, daerah hilir menerima dampak berupa banjir bandang, sementara kawasan perbukitan mengalami longsor yang merenggut korban jiwa dan merusak infrastruktur.
Regulasi Ada, Penegakan Lemah: Akar Masalah Banjir di Jepara, Kudus, dan Pati
Situasi serupa terjadi di Pantura Jawa Tengah, khususnya di Jepara, Kudus, dan Pati. Ketiga daerah ini hampir setiap tahun mengalami banjir, baik akibat luapan sungai maupun buruknya sistem drainase. Pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki Perda RTRW dan regulasi pengelolaan sumber daya air. Namun, pembangunan kawasan permukiman, industri, dan infrastruktur sering tidak diimbangi dengan perlindungan daerah resapan air dan normalisasi sungai yang berkelanjutan.
Di Kudus dan Pati, banjir kerap diperparah oleh sedimentasi sungai dan menyempitnya daerah aliran sungai akibat bangunan dan aktivitas ekonomi di sempadan sungai. Sementara itu, di Jepara, banjir tidak jarang dipicu oleh kerusakan kawasan hulu di lereng Gunung Muria, yang seharusnya dilindungi secara ketat melalui regulasi tata ruang. Ketidaktegasan dalam menegakkan aturan membuat pelanggaran terus berulang.
Persoalan lain adalah kurangnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. PP memberi kerangka umum, tetapi Perda sering belum dilengkapi peta risiko yang mutakhir, standar teknis pembangunan di kawasan rawan, serta mekanisme pengawasan yang jelas. Akibatnya, regulasi bersifat administratif dan tidak benar-benar berfungsi sebagai alat pencegahan bencana.
Banjir di Aceh, Jepara, Kudus, dan Pati menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya bekerja. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat, bencana akan terus berulang. Sudah saatnya kebijakan penanggulangan bencana bergeser dari pendekatan reaktif menuju pencegahan berbasis tata ruang dan perlindungan lingkungan yang tegas dan berkelanjutan.
Editor: Dwi Kurniadi