Oleh: Erlan Dwi Cahyo
Indonesia sedang mengalami masa sulit dengan berbagai demonstrasi besar-besaran pada awal tahun 2025. Masyarakat dari berbagai kelompok turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Aksi ini bukan hanya tentang penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR, tetapi juga tentang kebijakan ekonomi yang memberatkan, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan masalah pengangguran. Demonstrasi-demonstrasi ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat semakin menurun. DPR dan MPR yang seharusnya menjadi suara rakyat, justru dianggap sebagai bagian dari masalah.
Banyak kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan masyarakat, seperti revisi UU Minerba yang menguntungkan perusahaan tambang besar dan revisi UU TNI yang memperluas peran militer di bidang sipil. Hal ini membuat masyarakat merasa tidak dihargai dan diabaikan. Teori kelompok kepentingan (interest group theory) menjelaskan bagaimana kelompok elit dan oligarki telah menguasai proses pembuatan kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk rakyat.
Sementara rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membayar pajak dan membeli makanan, anggota DPR justru mendapatkan tunjangan yang meningkat. Ketidakadilan ini memicu kemarahan masyarakat. Teori deprivasi relatif (relative deprivation) menjelaskan bahwa kemarahan sosial muncul ketika masyarakat melihat kelompok elit hidup enak, sementara mereka sendiri sulit bertahan hidup. Situasi ini diperparah dengan mandeknya RUU Perampasan Aset yang seharusnya bisa digunakan untuk menyita harta koruptor dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Bukannya mendengarkan keluhan rakyat, aparat keamanan justru sering menggunakan kekerasan untuk membubarkan demonstrasi. Insiden seperti penabrakan demonstran oleh kendaraan Brimob di Pejompongan dan penangkapan massal menunjukkan bahwa negara lebih memilih pendekatan keras daripada dialog. Bahkan, anggota DPR memilih bekerja dari rumah (WFH) saat demonstrasi berlangsung, menunjukkan sikap tidak peduli dan menjauh dari masalah rakyat.
Oligarki atau kelompok kecil elit yang kaya dan berkuasa telah mengontrol banyak aspek kehidupan di Indonesia. Mereka menguasai sumber daya alam, seperti tambang dan hutan, melalui kebijakan yang mereka buat sendiri, seperti UU Minerba 2020. Teori oligarki politik menjelaskan bahwa kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, yang kemudian menggunakan pengaruhnya untuk melindungi kepentingan mereka. Dampaknya, kebijakan negara sering tidak memihak rakyat kecil.
Gerakan Sosial dan Perlawanan Rakyat
Gerakan sosial yang dipimpin oleh mahasiswa (BEM SI), serikat buruh, dan organisasi masyarakat sipil tidak hanya menuntut perubahan kebijakan, tetapi juga perubahan sistemik. Mereka menggunakan simbol-simbol populer, seperti bendera bajak laut (Jolly Roger) dari anime One Piece, untuk menyatakan perlawanan terhadap ketidakadilan. Teori gerakan sosial baru menekankan bahwa perlawanan ini bukan hanya tentang tuntutan materi, tetapi juga tentang identitas dan harga diri rakyat yang direndahkan.
Partai politik yang seharusnya menjadi wadah aspirasi rakyat justru telah kehilangan fungsi tersebut. Mereka lebih fokus pada memperebutkan kekuasaan dan sumber daya daripada melayani rakyat. Teori kartel politik menggambarkan bagaimana partai-partai berkoalisi untuk membagi-bagi kekuasaan, bukan bersaing secara sehat untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat. Wacana revisi UU Pemilu dan ambang batas parlemen justru dipolitisasi untuk menguntungkan kelompok oligarki.
Media sosial menjadi alat penting untuk menyebarkan kritik dan informasi, seperti tagar #IndonesiaGelap yang mencapai 14 juta tweet dalam 24 jam. Namun, banyak orang yang takut menyuarakan pendapat karena khawatir ditekan atau ditangkap. Teori spiral kebisuan menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, orang cenderung diam jika merasa pendapat mereka tidak didukung oleh mayoritas atau jika ada ancaman dari penguasa.
Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan perubahan besar-besaran. Pertama, pembubaran DPR dan MPR yang tidak representatif, dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dari tingkat RT hingga pusat tanpa dominasi partai politik. Kedua, mengesahkan RUU Perampasan Aset yang memungkinkan penyitaan harta koruptor tanpa perlu menunggu proses pidana yang lama. Ketiga, menghentikan sementara (moratorium) kebijakan yang menguntungkan oligarki, seperti revisi UU Minerba dan UU TNI.
Dinamika pergolakan sosial yang terjadi saat ini adalah cerminan dari kegagalan negara dalam menjalankan amanat konstitusi untuk memenuhi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hanya dengan mengurangi pengaruh oligarki dan menciptakan sistem demokrasi yang lebih partisipatif, Indonesia dapat keluar dari krisis ini. Peran serta masyarakat dalam mengawasi pemerintah dan menyuarakan aspirasi tetap kunci penting untuk perubahan yang berkelanjutan.
Selain masalah dalam negeri, Indonesia juga terkena dampak ketegangan global seperti perang ekonomi antara Amerika Serikat, China, dan Rusia. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan harga komoditas dan gangguan rantai pasok. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan stagnan di 3,2% dengan inflasi tinggi sebesar 4,5%. Situasi ini memperburuk kondisi ekonomi Indonesia yang sudah lemah.
Ketidakpastian politik dan kebijakan ekonomi yang tidak jelas menyebabkan investor asing menarik modal mereka dari Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 23%, penurunan terbesar sejak pandemi 2020. Pelarian modal ini memperparah nilai tukar rupiah dan mengurangi lapangan kerja yang tersedia.
Banyak generasi muda yang merasa tidak memiliki masa depan di Indonesia. Tagar #KaburAjaDulu menjadi viral di media sosial sebagai bentuk kekecewaan terhadap sulitnya mencari pekerjaan, tekanan akademik, dan ketidakpastian politik. Fenomena brain drain (pelarian talenta) terjadi ketika banyak tenaga kerja muda memilih bermigrasi ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
Pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dosen dan mahasiswa protes karena anggaran riset dan kesejahteraan dikurangi. Layanan kesehatan juga terganggu, membuat masyarakat kesulitan mengakses pengobatan yang layak. Pembangunan yang tidak merata menyebabkan kesenjangan besar antara kota dan desa. Masyarakat desa kesulitan mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Program industrialisasi pedesaan seperti Kampung Industri diusulkan untuk mengurangi ketimpangan ini, tetapi belum diterapkan secara maksimal.
Selain itu, revisi UU TNI yang memperluas peran militer di urusan sipil menimbulkan kekhawatiran akan militerisasi kehidupan masyarakat. Aktivis HAM menolak kebijakan ini karena dianggap mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.
Tekanan ekonomi dan politik menyebabkan peningkatan krisis kesehatan mental di kalangan masyarakat. Banyak orang mengalami stres, kecemasan, dan depresi karena ketidakpastian masa depan. Layanan kesehatan mental masih terbatas dan tidak terjangkau bagi semua orang. Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan beralih ke industri berbasis teknologi. Hilirisasi sumber daya alam seperti mineral dan kelapa sawit dapat menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru.
Korupsi yang merajalela di sektor publik memperparah krisis. Masyarakat menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran dan akuntabilitas pejabat negara. Tanpa ini, kebijakan apa pun tidak akan efektif.
Pemerintahan baru under Prabowo Subianto diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih berpihak pada rakyat. Namun, kebijakan yang diambil masih menggunakan landasan hukum era sebelumnya, yang dinilai tidak kompatibel dengan kondisi saat ini.
Indonesia aktif menjalin kerja sama ekonomi dengan negara-negara nontradisional seperti Afrika dan Timur Tengah untuk memperluas pasar ekspor. Diversifikasi pasar ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada negara maju yang sedang melambat.
Organisasi masyarakat sipil (OMS) seperti INFID berperan penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi. Mereka menghadapi tantangan seperti tuduhan “antek asing” dan represi dari penguasa. UMKM dan ekonomi digital menjadi kunci ketahanan ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu memberikan dukungan seperti akses pembiayaan dan pelatihan untuk membantu mereka bertahan dan berkembang.
Stabilitas politik adalah kunci untuk menarik investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Indonesia bisa belajar dari Vietnam yang memiliki sistem politik stabil sehingga ekonominya tumbuh rata-rata 6,05% dalam satu dekade terakhir. Teori konflik menyatakan bahwa konflik tidak selalu negatif, tetapi bisa menjadi alat untuk mencapai perubahan sosial. Konflik yang terjadi di Indonesia saat ini mungkin bisa memicu reformasi yang lebih baik jika dikelola dengan benar.
Pendidikan politik penting agar masyarakat tidak mudah terpecah belah oleh isu-isu politik. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat bisa lebih kritis dalam menilai kebijakan pemerintah. Perubahan iklim menyebabkan gangguan pada sektor pertanian dan energi, yang memperburuk krisis ekonomi. Indonesia perlu mengadopsi kebijakan ramah lingkungan untuk mitigasi dampaknya.
Generasi muda harus dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Program seperti beasiswa dan pelatihan dapat membantu mereka berkontribusi lebih besar bagi negara.
Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, institusi seperti DPR, MPR, dan kepolisian perlu menunjukkan komitmen terhadap reformasi. Tanpa ini, demokrasi Indonesia akan terus mengalami kemunduran.
Indonesia berada di titik kritis yang menentukan masa depannya. Dengan belajar dari kesalahan dan melakukan perubahan sistemik, Indonesia bisa keluar dari krisis dan membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Semua pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan hal ini.
Editor: Rafidah Azis
