Sabtu, November 21, 2026
Kalimahsawa.ID
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
Kalimahsawa.ID
No Result
View All Result

UU TNI: Saat Rakyat Marah, DPR Tak Mendengar

Ramadhanur Putra by Ramadhanur Putra
April 6, 2025
in Esai, Narasi
0
Rasa dan Rasional: Romansa Intelektual di Kedai Kopi
11
SHARES
67
VIEWS

Oleh: Ramadhanur Putra (Peneliti Pusat Studi Sosial IMM DIY)

DPR telah mengundang amarah rakyat dengan mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurnanya pada Kamis (20/3/2025). Pasalnya, DPR tidak mengindahkan kritik dan saran yang disampaikan oleh berbagai kalangan saat undang – undang ini masih dirancang. Alhasil, gelombang demonstrasi penolakan dan permintaan untuk membatalkan UU TNI ini sedang terjadi di beberapa kota di Indonesia.

TulisanTerkait

Ketika Jari Kehilangan Adab di Ruang Digital

Dialektika Ekologi Dan Nalar Baru Cara Pulihkan Hutan

Menjadi Seseorang di Tengah Ketakutan: Menemukan Makna Tanggung Jawab melalui Nilai-Nilai Profetik

Sikap keras kepala DPR ini ditamengi dengan pernyataan bahwa RUU TNI yang disahkan ini sangat menjamin supremasi sipil. Akan tetapi, tabiat yang ditunjukkan oleh DPR dalam penyusunan revisi undang – undang ini justru menunjukkan hal sebaliknya. Mulai dari rapat panja DPR dan Pemerintah yang diselenggarakan secara tertutup, pembahasan yang terkesan buru – buru, minimnya keterlibatan masyarakat, dan diabaikannya suara sipil.

Tindakan – tindakan ini sangat bertentangan dengan supremasi sipil yang akan dijamin oleh DPR tersebut dalam UU TNI yang baru ini.

UU TNI yang baru ini setidaknya mengalami perubahan krusial pada tiga pasal. Pertama adalah Pasal 7 yang mengatur tentang operasi militer selain perang (OMSP). Kedua adalah Pasal 47 yang mengatur perluasan jabatan sipil yang boleh diduduki oleh parajurit aktif dari 10 menjadi 14 lembaga/instansi. Ketiga adalah Pasal 53 terkait batas usia pensiun prajurit.

Kilah yang Bikin Resah

Setidaknya, ada dua kilah yang membuat resah mengenai UU TNI ini. Mulai dari kilah yang dapat diperdebatkan secara konstitusional dan kilah yang terlihat sangat bernuansa politik praktis.

Pertama, mengenai perluasan jabatan TNI di beberapa pos tertentu pemerintahan yang ‘sebaiknya’ diambil alih oleh tenaga profesional militer, dari 10 menjadi 14. Akan tetapi, perluasan ini berpotensi untuk terlanggarnya ayat 1 Pasal 47 undang – undang tersebut. Pasal ini menyebutkan bahwa. “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”

Hal ini ditunjukkan dari beberapa kasus ‘kecolongan’ jabatan sipil lain yang sudah dimandatkan pada prajurit TNI. Menurut catatan Imparsial, setidaknya terdapat 2.569 prajurit aktif TNI di jabatan sipil pada tahun 2023, dimana 29 perwira aktif menduduki jabatan sipil di luar lembaga yang telah diatur oleh UU TNI. Mengenai ini, mantan Presiden RI Ke – 6 Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pentingnya prajurit aktif untuk mengundurkan diri apabila menduduki jabatan sipil yang diatur di luar UU TNI untuk menjaga amanat reformasi.

Kedua, perpanjangan batasan usia masa dinas TNI untuk memberikan keadilan dan perlakuan sama dihadapan hukum kepada para prajurit TNI, khususnya demi optimalisasi sumber daya manusia di institusi TNI dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga TNI.

Disisi lain, kilah ini dihadapkan dengan munculnya narasi perwira aktif tidak produktif (baca: menganggur). Kecurigaan publik mengarah pada terbukanya keran dominasi dan bagi – bagi ‘kue’ di kalangan militer dalam jabatan sipil. Sehingga, hal ini dianggap menciderai demokrasi dengan adanya praktik KKN dalam pemerintahan Prabowo.

Dwifunsi ABRI (TNI) Gaya Baru yang Mengkhawatirkan

UU TNI memang tidak mengarah untuk terbentuknya Fraksi TNI di dalam parlemen. Akan tetapi, dominasi militer dalam jabatan sipil akan membuka pengaruh sosial, ekonomi, dan politik TNI dalam Republik Indonesia.

Bivitri Susantim, pengajar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera mengungkapkan kekhawatian revisi UU TNI ini dapat memicu kembalinya dwifungsi ABRI. TNI, sebagai alat kekuasaan memiliki legitimasi untuk melakukan kekerasan dan mempunyai akses terhadap senjata. Hal ini tentu akan membahayakan jika tidak didukung dengan profesionalisme yang tinggi dalam tubuh TNI. Apalagi karakter birokrasi TNI yang top – down atau komando.

Sebagai bentuk kekhawatiran, misalnya dalam perluasan jabatan TNI di Badan Nasionalisme Penanggulangan Terorisme (BNPT), penangkalan radikalisme dengan deradikalisasi bisa saja terjadi kembali. Hal ini sudah pernah terjadi di Indonesia, penanggulangan terorisme dihadapi dengan kekuatan militer (deradikalisasi), kekerasan dilawan dengan kekerasan.

Tentu, ini sangat bertentangan dengan konsep moderasi yang sudah mulai dibangun untuk menanggulangi masalah terorisme.

Hannah Arendt, dalam Eichmaan in Jerusalem; Report on the Banality of Evil (1963) juga telah mengungkapkan bagaimana watak komando dalam militer bisa membuyarkan pengetahuan prajurit tentang kejahatan. Ia melaporkan persidangan Adolf Eichmaan, salah satu pimpinan militer Nazi Jerman yang merasa tidak bersalah di hadapan hukum karena telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap orang – orang Yahudi. Sebab, ia hanya melakukan tugasnya sebagai seorang militer.

Siapa yang Menjamin Supremasi Sipil?

Amanat reformasi yang menuntut profesionalisme TNI dalam bidang pertahanan, kini kian diperhitungkan. Apakah UU TNI ini sudah mengkhianati amanat reformasi 1998 atau justru mampu meningkatkan produktifitas pemerintahan?

Ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami, revisi undang – undang TNI mestinya dilaksanakan dengan kehati – hatian, penuh pertimbangan, dan mendengar aspirasi publik – jadi wajar saja jika hari ini penolakan muncul di sana – sini.

Apalagi dalam sejarah Republik Indonesia, hubungan militer dan sipil pernah berada di jurang kesuraman. Baik itu sejarah kelam pasca tragedi 1965 yang melibatkan kekuatan militer untuk melakukan pembersihan terhadap antek – antek PKI dan juga kekerasan yang dilakukan ABRI selama periode pemerintahan Orde Baru.

Dalam konsep negara ideal yang digagas oleh Plato, kekuatan militer memang sangat diperlukan. Menurut Plato, militer diperlukan untuk menjaga pertahanan negara. Disamping filsof sebagai pemimpin dan petani sebagai penyangga ketahanan pangan. Namun, apakah UU TNI ini dapat memastikan agenda reformasi TNI berjalan semakin baik? Khususnya dalam melahirkan hubungan harmonis antara militer dan sipil dalam sebuah negara.

Siapa yang akan menjamin supremasi sipil jika UU TNI ini tetap akan dijalankan dan kritikan publik tidak juga dipertimbangkan oleh DPR. Tentu, kita hanya bisa berharap – harap kalau UU TNI disahkan ini tidak mencederai demokrasi kita nanti. Tentara memang harus mengerti politik. Tetapi, apabila tentara aktif ikut dan berpolitik, inilah yang sangat mengkhawatirkan.

Mengutip pidato panglima besar Jenderal Sudirman di depan para taruna Akademi Militer di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 1996, “Tentara akan hidup sampai akhir zaman. Jangan menjadi alat oleh suatu badan atau orang. Tentara akan timbul dan tenggelam bersama – sama negara.”

Terkait

Tags: IndonesiaIslamPeradabanPolitik
Previous Post

Rasa dan Rasional: Romansa Intelektual di Kedai Kopi

Next Post

Haid Tak Menghalangi Tilawah? Mengulas Perbedaan Pandangan Ulama

Ramadhanur Putra

Ramadhanur Putra

Next Post
Rasa dan Rasional: Romansa Intelektual di Kedai Kopi

Haid Tak Menghalangi Tilawah? Mengulas Perbedaan Pandangan Ulama

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Tentang Kalimahsawa.id
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Kirim Tulisan
Contact Person: 085850332866

© 2020 Kalimahsawa.ID - Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.

No Result
View All Result
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan

© 2020 Kalimahsawa.ID - Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.