KALIMAHSAWA.ID, Yogyakarta – Filsuf sekaligus akademisi Rocky Gerung menilai demokrasi Indonesia tengah mengalami krisis etos republikanisme. Demokrasi, menurutnya, kian direduksi menjadi sekadar prosedur kekuasaan dan kemenangan elektoral, tanpa pijakan nilai yang berpihak pada kepentingan publik.
Pandangan tersebut disampaikan Rocky saat menjadi pembicara kunci dalam Konferensi Akademik “Masa Depan Demokrasi: Polisi, Militer, dan Gerakan Sosial” yang digelar di Auditorium FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (3/2/2026).
“Republik itu bukan sekadar bentuk negara atau menang pemilu, tetapi etos bernegara. Tanpa republikanisme, tidak ada NKRI,” kata Rocky di hadapan lebih dari 300 peserta yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, aktivis, dan praktisi.
Rocky menyinggung figur-figur sejarah seperti Jenderal Sudirman dan Sutan Sjahrir yang dianggapnya telah mempraktikkan etos republikan melalui pengorbanan, keberpihakan pada rakyat, dan nilai kemanusiaan. Ia menilai etos semacam itu semakin hilang dalam praktik politik nasional saat ini.
Dalam konteks demokrasi kontemporer, Rocky juga mengkritik lemahnya oposisi serta minimnya peran akademik dalam mengawal kebijakan negara. Menurutnya, absennya kontrol intelektual membuat kekuasaan cenderung bergerak tanpa etika publik.
Isu relasi aparat keamanan dan ruang sipil turut menjadi perhatian dalam konferensi tersebut. Akademisi Universitas Indonesia Robertus Robet menyoroti lemahnya kerangka teoritik dalam memahami posisi polisi dalam masyarakat demokratis. Ia menilai polisi hidup berdampingan dengan warga sipil, namun sering kali dipraktikkan tanpa fondasi demokrasi yang jelas.
“Situasi menjadi tidak sehat ketika kita tidak pernah membahas secara paradigmatik siapa itu polisi dalam demokrasi,” ujar Robertus. Ia mengemukakan dua paradigma kepolisian, yakni paradigma normatif-institusional yang menekankan kewenangan dan legitimasi, serta paradigma kritis yang melihat polisi sebagai instrumen yang sangat dipengaruhi struktur sosial dan politik.
Sementara itu, perspektif institusi negara disampaikan oleh Ahmad Dofiri, yang menegaskan komitmen reformasi kepolisian agar selaras dengan prinsip demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Ia menyampaikan sejumlah arah pembenahan internal Polri sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil.
Diskusi berlangsung dinamis dengan sesi tanya jawab yang kritis dari peserta, mencerminkan kegelisahan publik terhadap arah demokrasi dan peran aparat negara di ruang sipil.
Kontributor: M. Faozan Syifaur Rohman
