Di bumi ibu pertiwi, setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala jenis kekerasan. Ini sesuai dengan dasar negara kita Pancasila dan UUD 1945. Namun, hal itu belum dapat diimplementasikan dengan baik. Keterbatasan masyarakat dalam menerjemahkannya menjadi salah satu faktor sehingga tak semua manusia mengetahui batasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradap
Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya kasus dan korban kekerasan setiap tahunnya dengan motif yang berbeda-beda tanpa memikirkan dampak pada pelaku atau pun korban. Pada kenyataannya, segala hal yang berbentuk kekerasan akan berpengaruh terhadap psikologis, mental dan bahkan fisik. Maka perlu adanya aturan-aturan yang yang mengatur pola pikir dan perbuatan manusia. Karena setiap bentuk kekerasan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan HAM yang harus dihapus.
Sebagai makhluk Tuhan YME, kita sama-sama berpijak di muka bumi hendaklah saling membela kebenaran dan keadilan. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi manusia. Tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
Maka dari itu diperlukannya peraturan pelaksana yang operasional secara konkrit. Perlu adanya penanganan, perlindungan, kebebasan, keamanan, dan kenyamanan serta pemulihan. Melalui “kompensasi yang tidak merugikan” atas kewajiban negara yang dirancang dengan landasan filosifis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.
Upaya Dukungan Kedudukan Derajat Kemanusian
Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang yang bisa dikaji dan diperbaharui secara berkala. Dan salah satu yang mewadahi terkait kasus yang kita bahas diatas adalah RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual). Undang-undang tersebut disusun guna melindungi manusia baik perempuan maupun laki-laki yang jika dikaji secara mendalam akan memberikan kebermanfaatan dan kemaslahatan.
Tetapi pada nyatanya RUU PKS ini menjadi polemik yang tak mudah untuk diselesaikan. Sehingga banyak menimbulkan persepsi dan pro-kontra yang sengit karena narasi yang dikembangkan dari rancangan yang dibuat. Selain itu, perbedaan latar belakang perancang pun menjadi salah satu penyebabnya. Sehingga banyak dibumbui oleh politik, ego-sentris, ideologi, dan lain-lain yang membuat hal ini tak kunjung usai walaupun didesak oleh pihak masyarakat.
baca juga Komunisme Memang Gagal
Nasib RUU PKS ini berada diujung tanduk. Saat ini berada diantara titik kebermanfaatan dan kemudharatan sehingga mendapat banyak komentar karena dianggap tidak sistemtis, tidak konsisten, mengandung ketidakadilan, ketidakpastian, dan ketidakjelasan. Maka dari itu memang masih perlu banyaknya perbaikan yang harus dilakukan. Juga perlu menerima masukan melalui tahapan (public hearing) dalam rangka mengurangi resistensi di kalangan masyarakat agar hasilnya lebih efektif dan terintegrasi, serta terkoneksi dengan sistem hukum nasional.
Idealitas
Walau bagaimanapun, Undang-undang haruslah disusun dan dijungjung untuk kebaikan dan keadilan bersama bukan untuk alat menindas atau bahkan memperbudak sesama manusia. Melihat banyaknya kasus kekerasaan seksual yang terus meningkat di negara Indonesia menyebabkan dibutuhkannya kebijakan yang mengakomodir hak-hak korban kekerasaan seksual secara komprehensif.
Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasaan Seksual (RUU PKS) mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat termasuk aktivis perempuan. Hal tersebut merupakan dukungan dari masyarakat yang berharap besar akan adanya nilai keadilan bagi para korban pelaku kejahatan seksual. Data mengatakan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemukan 3.365 kasus pada 2018-2019, sekitar 400-500 kasus terkait dengan kekerasaan seksual.
Bila kita menilik berbagai kasus kejahatan seksual, hukum tidak lagi dapat menjangkau pemulihan bagi para korban kekerasaan seksual yang mengalami trauma fisik dan psikologi. Kemudian para korban kekerasaan seksual tersebut dibiarkan untuk menyelesaikan masalanya sendiri. Akibatnya, masyarakat berharap besar adanya RUU yang melindungi terhadap korban kekerasaan seksual. Tidak hanya dukungan dari masyarakat, dukungan dari berbagai fraksi di DPR juga menentukan nasib RUU PKS.
Upaya yang Tertunda
Dilansir dari laman alinea.id (7/20), berdasarkan hasil Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Menteri Hukum dan HAM. Yassona Hamonangan Laoly dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 2 Juli 2020 telah memutuskan untuk sepakat menganulir 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Prolegnas prioritas 2020. Salah satunya penghapusan kekerasaan seksual (PKS). Rancangan Undang-undang yang telah diusulkan untuk dilakukan pembahasan sejak tahun 2016, harus kita terima bahwa pembahasaanya harus digeser pada tahun depan.
Dinamika panjang pembahasaan RUU PKS juga terjadi dalam pembahasaanya khususnya dalam Komisi VIII DPR-RI. Adanya himbauan dari Baleg untuk meminta setiap komisi melakukan evaluasi terhadap seluruh RUU untuk bisa diselesaikan di Tahun 2020, dengan melihat progres pembahasanya terlihat RUU PKS belum adanya perkembanganya. Pada akhirnya dialihkan pada Prolegnas 2021.
Kesimpulan yang dapat kita pahami serta renungkan dalam pembahasan RUU PKS, bahwa keputusan telah ditetapkan. Semakin pemerintah dan DPR menunda pembahasaan mengenai RUU PKS, kita semua harus menerima konsekuensi bahwa akan terjadi kekosongan hukum pada kekerasaan seksual tentunya akan berdampak pada bertambahnya kasus kekerasaan seksual. Kita sebagai masyarakat berharap untuk adanya keseriusaan dari anggota DPR untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut demi perlindungan korban dan memberikan rasa keadilan bagi sesama.
Oleh: Rio Kurniawan, Ivata Anisa, dan Fauziah (Alumni Pelatihan Bina “Gen-P” (Generasi Pancasila) yang diselenggarakan oleh PSBPS bekerjasama dengan LPIDB UMS. Tulisan ini merupakan hasil diskusi mereka mengenai makna Sila Kedua Pacasila).