Oleh: Jovi Fernando Setiawan
Indonesia itu sebenarnya tidak pernah kekurangan orang pintar. Di setiap sudut negeri, dari Sabang sampai Merauke, selalu ada bibit-bibit jenius yang siap mekar. Ada yang jago merakit robot, ada yang jenius matematika, hingga seniman yang karyanya dipuja dunia. Tapi sayang, mereka tumbuh di tanah yang gersang apresiasi.
Masalah utamanya bukan pada kemampuan manusianya, melainkan pada ekosistem yang dibangun oleh penguasa. Kita punya ribuan pemuda yang mampu memenangkan olimpiade sains internasional, mengalahkan negara-negara maju. Namun, begitu pulang ke tanah air, piala mereka hanya jadi pajangan berdebu karena minimnya tindak lanjut dari negara.
Sering kali kita mendengar berita inovasi mobil listrik atau teknologi terbarukan karya mahasiswa yang berakhir tragis. Karya-karya futuristik itu bukannya didukung produksi massal, malah mati di meja birokrasi. Izin dipersulit, uji emisi dibuat berbelit, seolah negara ini alergi pada kemajuan buatan sendiri.
Sementara itu, para pejabat kita sibuk dengan agenda yang jauh dari kata mencerdaskan bangsa. Fokus utama mereka sepertinya hanyalah bagaimana melanggengkan kekuasaan lima tahunan. Anggaran negara yang seharusnya bisa menyokong riset dan pengembangan, malah bocor ke kantong-kantong pribadi lewat proyek fiktif.
Korupsi sudah menjadi penyakit kronis yang menyedot nutrisi bangsa ini. Bayangkan jika uang triliunan yang dikorupsi itu dialihkan untuk beasiswa atau dana riset. Mungkin kita sudah punya “Silicon Valley” sendiri. Tapi realitanya, uang itu lebih sering berubah menjadi mobil mewah pejabat atau rumah singgah istri simpanan.
Ironisnya, pemerintah seringkali baru “melek” ketika karya anak bangsa sudah dipuji oleh orang asing. Sindrom inferiority complex ini sangat kental terasa. Kalau belum viral di media internasional atau dibeli patennya oleh perusahaan luar, dianggap tidak berharga. Kita butuh validasi bule dulu baru mau bangga.
Fenomena “Brain Drain” atau kaburnya otak-otak cemerlang ke luar negeri adalah konsekuensi logis yang tak terelakkan. Jangan salahkan mereka jika memilih bekerja di Jerman, Jepang, atau Amerika. Di sana, keahlian mereka dihargai dengan gaji layak, fasilitas lengkap, dan jaminan hari tua yang jelas.
Di sini? Menjadi peneliti atau inovator sering kali berarti siap hidup pas-pasan. Gaji peneliti di lembaga resmi negara saja sering kali memprihatinkan, apalagi yang bergerak independen. Mereka harus memutar otak mencari sponsor sana-sini, sementara pejabat dengan mudahnya menghamburkan uang untuk rapat di hotel berbintang.
Yang paling menyakitkan hati adalah respons pemerintah ketika isu ini diangkat. Bukannya introspeksi, mereka malah sering kali bermain gaslighting. Pejabat dengan entengnya berkata bahwa pemuda yang pergi ke luar negeri itu “kurang nasionalis” atau “tidak cinta tanah air”. Ini adalah narasi manipulatif yang menjijikkan.
Padahal, cinta tanah air tidak bisa dibayar dengan perut lapar. Nasionalisme tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan potensi diri mati sia-sia. Mereka pergi justru karena ingin berkembang, sesuatu yang gagal difasilitasi oleh negara yang katanya “Gemah Ripah Loh Jinawi” ini. Mereka diusir secara halus oleh sistem.
Pemerintah seringkali berlindung di balik kata “regulasi” untuk menutupi ketidakmampuan mereka. Aturan yang tumpang tindih dijadikan kambing hitam. Padahal, merekalah yang membuat aturan itu. Jika ada kemauan politik (political will) yang kuat, regulasi bisa diubah dalam semalam, seperti saat mereka butuh undang-undang untuk investasi.
Kita juga sering melihat pejabat yang merendahkan inovasi warganya sendiri dengan komentar nyinyir. Masih ingat kasus-kasus di mana inovasi teknologi dibubarkan atau dilarang karena dianggap “menyalahi aturan”? Bukannya dibina agar sesuai aturan, malah dibinasakan. Seolah-olah inovasi adalah ancaman bagi kemapanan mereka.
Sikap out of touch para elit ini semakin terlihat jelas menjelang tahun politik. Mereka mendadak peduli pada anak muda, tapi hanya sebagai lumbung suara. Mereka bicara soal “Milenial” dan “Gen Z”, tapi kebijakan yang dibuat justru mencekik masa depan generasi tersebut. Janji manis soal lapangan kerja kreatif hanya tinggal janji.
Lihat saja bagaimana nasib atlet yang mengharumkan nama bangsa. Banyak dari mereka yang harus menjual medali atau menjadi buruh kasar di hari tua. Saat juara dielu-elukan, diajak foto bareng pejabat demi konten Instagram. Begitu pensiun dan sakit-sakitan, negara pura-pura lupa ingatan. Habis manis sepah dibuang.
Dunia seni dan kreatif pun setali tiga uang. Film atau musik karya anak bangsa seringkali kesulitan mendapat layar di negeri sendiri karena monopoli pasar. Pemerintah kurang hadir dalam memproteksi budaya lokal dari gempuran budaya asing. Tapi giliran ada yang sukses di Hollywood, pejabat paling depan klaim “Karya Anak Bangsa”.
Mentalitas “asal Bapak senang” di birokrasi kita juga menghambat inovasi. Ide-ide brilian dari staf muda sering kali dimatikan oleh atasan yang kolot dan takut tersaingi. Budaya feodal ini membuat birokrasi kita lamban seperti siput, sementara dunia luar berlari secepat kilat. Kita tertinggal bukan karena bodoh, tapi karena terhambat.
Pemerintah lebih suka impor barang jadi daripada susah payah membangun industri nasional. Alasannya klise: lebih murah dan efisien. Padahal di balik impor itu, ada rente dan komisi yang menggiurkan bagi segelintir orang. Kemandirian bangsa digadaikan demi keuntungan jangka pendek para makelar berdasi.
Narasi “Indonesia Emas 2045” terdengar seperti dongeng pengantar tidur jika melihat realita hari ini. Bagaimana mau emas kalau penambangnya para pemuda berprestasi dibiarkan pergi atau mati kelaparan? Emas itu akan dicuri orang lain, atau terkubur kembali ke dalam tanah karena tidak ada yang peduli untuk menggosoknya.
Sebenarnya rakyat tidak minta yang muluk-muluk. Mereka tidak minta digaji miliaran. Mereka hanya butuh ruang, fasilitas, dan sedikit penghargaan yang manusiawi. Mereka butuh kepastian bahwa jika mereka berkarya, negara akan hadir sebagai pelindung, bukan sebagai mandor yang siap memalak atau menghukum.
Sikap defensif pemerintah setiap kali dikritik soal ini menunjukkan ketidakdewasaan dalam bernegara. Kritik dianggap serangan, saran dianggap gangguan. Padahal, kritik dari para ilmuwan dan kaum terpelajar adalah obat pahit yang menyehatkan. Tapi penguasa kita lebih suka minum sirup manis pujian dari para penjilat.
Kita hidup di zaman di mana menjadi “viral” lebih penting daripada menjadi “substansial”. Pejabat berlomba-lomba membuat konten joget di media sosial, tapi abai pada substansi kebijakan riset. Prioritas yang terbalik ini adalah cermin dari kualitas kepemimpinan yang sedang kita hadapi saat ini.
Kemanakah perginya uang pajak rakyat? Sebagian besar habis untuk belanja pegawai dan bayar hutang bunga. Pos untuk riset dan pengembangan (R&D) selalu menjadi anak tiri dengan persentase super kecil dalam APBN. Tanpa dana riset yang kuat, mimpi menjadi negara maju hanyalah halusinasi kolektif di siang bolong.
Para pemuda yang frustasi akhirnya memilih jalan apatis. “Buat apa capek-capek berinovasi kalau ujungnya dipersulit?” pikir mereka. Akhirnya, energi kreatif itu tersalurkan ke hal-hal receh atau sekadar bertahan hidup. Potensi besar bangsa ini perlahan menguap, menjadi sekadar statistik demografi tanpa dampak nyata.
Ada semacam ketakutan di kalangan elit jika rakyatnya terlalu pintar. Rakyat yang cerdas dan mandiri sulit dikibuli dengan bansos atau janji politik murahan. Maka, membiarkan pendidikan dan riset jalan di tempat mungkin adalah strategi untuk melanggengkan status quo.
Kebodohan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, di tengah kegelapan itu, semangat anak muda Indonesia sebenarnya tidak pernah benar-benar padam. Mereka bergerak di bawah tanah, membentuk komunitas independen, dan berkarya lewat jalur alternatif. Mereka membuktikan bahwa mereka bisa hebat meskipun ada pemerintah, bukan karena pemerintah.
Kita sering melihat startup teknologi atau gerakan sosial yang tumbuh subur tanpa bantuan sepeserpun dari kas negara. Ini adalah tamparan keras bagi birokrasi. Bahwa rakyat bisa mengurus dirinya sendiri lebih baik daripada negara mengurus rakyatnya. Ketangguhan ini mengagumkan sekaligus menyedihkan.
Sampai kapan kita akan membiarkan mutiara-mutiara ini berserakan di jalanan atau dipungut orang asing? Sampai kapan kita membiarkan politik transaksional membunuh nalar sehat dan kreativitas? Pertanyaan ini menggantung di langit-langit istana, namun jawabannya sering kali hilang tertiup angin AC ruang kerja pejabat.
Jika pemerintah tidak segera berbenah, mengubah mindset dari penguasa menjadi pelayan, dan dari politisi menjadi negarawan, maka kita harus siap kehilangan satu generasi terbaik. Generasi yang seharusnya membawa Indonesia terbang tinggi, tapi sayapnya dipatahkan oleh keserakahan dan ketidakpedulian pemimpinnya sendiri.
Sudah saatnya kita berhenti memaklumi korupsi dan inkompetensi sebagai “budaya”. Kita harus menuntut lebih. Kita harus berisik. Karena diamnya orang-orang baik dan berprestasi adalah karpet merah bagi para koruptor dan politisi busuk untuk terus menari di atas penderitaan dan kebodohan bangsa ini.
Pada akhirnya, menghargai karya anak bangsa bukan cuma soal memberikan piagam atau piala. Ini soal memberikan harapan. Harapan bahwa di negeri ini, kerja keras dan kecerdasan masih punya tempat terhormat, lebih tinggi daripada sekadar koneksi politik atau jabatan bapaknya siapa.
Editor: Dwi Kurniadi
