Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatn paling senior di Indonesia, dan tinta sejarah telah mencatat bahwa Muhammadiyah telah berperan penting di dalam gelanggang politik kebangsaan Indonesia. Ketika itu beberapa tokoh Muhammadiyah memiliki peran yang sangat penting dalam berdirinya konstitusi Negara ini.
Sebut saja ada Jenderal Soedirman, Mr. Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo, Ir. Djuanda Kartawidjaja, Prof. Abdul Kahar Muzakkir, dan yang lainnya. Mereka semua adalah kader Muhammadiyah yang sudah memberikan begitu banyak kontribusi besar serta sumbangsih untuk bangsa dan negaranya. Dan Alhamdulillah mereka semua telah di nobatkan sebagai pahlawan nasional oleh Pemerintah Pusat.
Iya mereka pantas mendapatkan gelar pahlawan tersebut, karena jelas dan konkrit karya mereka untuk negeri ini, tanpa gerakan dari mereka entah bagaimana nasib negeri ini. Mereka semua telah berjuang berangkat dengan tujuan yang sama mengabdi untuk negeri dan agama, mereka telah berjuang di gelanggang sejarah dengan keahlian yang mereka miliki, dengan keahliannya itu bisa memberi sumbangsih besar bagi negeri tercinta.
Kontribusi Politik dari Tokoh Muhammadiyah
Namun, berjalannya waktu makin kesini, nampaknya kader-kader Muhammadiyah mulai surut kuantitasnya dalam pusaran pemerintahan pusat hingga daerah. Padahal, pendahulu Muhammadiyah yang dulu telah meletakkan batu pertama perjuangan dalam pusaran pemerintahan, kita tahu bersama, Presiden RI pertama Ir. Soekarno adalah warga Muhammadiyah, dan juga perlu diketahui ketua pertama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sekarang DPR-RI ialah, Mr. Kasman Singodimedjo.
Itu bukti sejarah, yang harus di refleksikan bersama oleh seluruh kader dan warga Muhammadiyah, bahwa kader Muhammadiyah di masa lalu ternyata melek politik alias pemain politik ulung nan sejati. Namun, yang disayangkan hari ini, nampaknya kader Muhammadiyah jarang kita lihat batang hidungnya dalam dunia Birokrasi dan Legislatif dari pusat hingga daerah.
Baca Juga: Jazilus Sakhok: Tata Nilai Pesantren Melawan Radikalisme
Di Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kader Muhammadiyah terlihat sedikit sekali, baik di pusat hingga daerah. Ini menunjukkan kepada khalayak umum bahwa Muhammadiyah sepertinya kurang begitu serius lagi mengutus kader-kadernya ke dalam gelanggang politik praktis. Padahal secara Jumlah warga Muhammadiyah di daerah-daerah memiliki banyak massa, sehingga tidak sulit untuk mendudukan beberapa kader di DPR-RI hingga DPRD Kabupaten/Kota.
Entah apa masalahnya, namun saya hanya ingin mengatakan bahwa Muhammadiyah secara history telah memulai perjuangan dakwahnya dalam dunia politik pemerintahan. Dari analisa yang saya baca, salah satu yang menguatkan eksistensi dan esensi Muhammadiyah di masa lalu itu karena kehadiran tokoh Muhammadiyah dalam pusaran pemerintahan politik.
****
Lihat ketika Mr. Kasman berpidato yang membuat wakil PKI di Parlemen tersudutkan. Ketika mengucapkan pidato pemandangan umum mengenai Dasar Negara yang mencakup berbagai masalah. Dalam pidato itu ada 11 poin yang di sampaikan, saya hanya terfokus ke poin delapan dan sembilan Mr. Kasman mengatakan demikian “8). Komunisme oleh Partai Komunis Indonesia sendiri dianggap tidak cukup guna dijadikan dasar negara. 9). Dengan kebebasan berkeyakinan hidup komunisme hendak membikin Pancasila menjadi atheis atau anti agama sehingga agama dan pancasila akan hancur atau di hancurkan.”
Juga ada sosok pahlawan dialah Ir. Djuanda Kartawidjaja Perdana Menteri ke-10 Indonesia. Ada satu momen yang langka yang di lakukan oleh pahlawan yang satu ini. Yaitu ketika Ir. Djuanda mengeluarkan Dekrit yang disebut dengan Deklarasi Djuanda, deklarasi itu di lakukan pada 13 Desember 1957 yang sontak sedikit menampar dunia, karena dengan deklarasinya yang luar biasa.
Salah satu isi Deklarasi Djuanda “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia , dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia .” Dengan lahirnya deklarasi itu, kemudian tidak sembarangan lagi kapal-kapal masuk ke perairan Indonesia dengan seenaknya mengambil kekayan bumi pertiwi. Sungguh kontribusi yang sangat mantap.
Pesan Terakhir Prof. Bahtiar Effendy untuk kader Muhammadiyah
Dalam suatu kesempatan saya pernah membaca artikel di Website IBTimes.ID yang di tulis oleh Biyanto (Wakil Sekretaris PWM Jawa Timur) Dalam tulisan itu membahas serta mengenang kepergian Alm. Prof. Bahtiar Effendy Pakar politik Indonesia yang dimiliki Muhammadiyah. Dalam suatu kesempatan beliau mengisi tausiah kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Di hadapan pimpinan dan keluarga besar Muhammadiyah Jatim, Bahtiar Effendy menyampaikan pentingnya Muhammadiyah menjadikan politik sebagai amal usaha. Bahtiar Effendy juga mengingatkan pentingnya Muhammadiyah memiliki sekolah politik untuk mendidik kader-kader Persyarikatan. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Bahtiar Effendy menyiapkan diri membantu perumusan kurikulumnya.
Bahtiar Effendy sosok cendekiawan dan pakar politik itu telah membaca situasi zaman bagaimana Muhammadiyah harus kembali menyiapkan kader-kadernya untuk terjun bebas ke dunia politik, tentu tidak ujuk-ujuk langsung terjun tetapi dengan membawa misi sebagai Dai politik seperti prinsip High Politic punya Prof. Amin Rais dan Moral Force milik Gus Dur.
Refleksi Kesadaran Politik Muhammadiyah
Penulis pun sepertinya agak sedih melihat fenomena yang terjadi, terlihat jelas sebagian warga Muhammadiyah agaknya pesimis dengan terjunnya kader-kader Muhammadiyah ke ranah politik. Padahal jelas sekali Kiai Ahmad Dahlan pernah menyampaikan maklumat sakralnya kepada kader Muhammadiyah secara umum bahwa
“Muhammadiyah pada masa sekarang ini berbeda dengan Muhammadiyah pada masa mendatang. Karena itu hendaklah warga muda-mudi Muhammadiyah hendaklah terus menjalani dan menempuh pendidikan serta menuntut ilmu pengetahuan (dan teknologi) di mana dan ke mana saja. Menjadilah dokter sesudah itu kembalilah kepada Muhammadiyah. Jadilah master, insinyur, dan (propesional) lalu kembalilah kepada Muhammadiyah sesudah itu.” (Abdul Munir Mulkhan, 2007)
Baca Juga: Azra: Pendidikan Islam Adalah Sistem Pendidikan Terbesar di Dunia
Pesan ini sesungguhnya harus di tangkap dan simak kemudian dicerna setelah itu direfleksikan oleh setiap kader dan warga Muhammadiyah, karena pesan yang di ucapkan oleh Kiai Ahmad Dahlan bukan “Quotes” biasa belaka, bukan kalimat keluar begitu saja, namun, itu kalimat yang keluar dari dalam diri kiai dahlan adalah kalimat penuh akan makna filosofis, kalimat itu keluar dari lisan sang kiai dengan perjalanan panjang sejarah masa lalunya dan hasil dari pengamatan alam, bangsa, dan agama untuk masa depan. bukan main-main kalimat itu.
****
Olehnya, mari sebagai kader dan warga Muhammadiyah yang sudah dibekali dengan semangat sejarah dan semangat dakwah, kita tatap masa depan bangsa Indonesia dengan penuh optimis dan keyakinan tinggi melalui jalan politik kebangsaan, dan ini adalah salah satu jalan harus di tempuh oleh kader Muhammadiyah agar tetap konsisten mengabdi di negeri yang subur ini.
Kuntowijoyo dalam bukunya Islam Sebagai Ilmu menuliskan bahwa jikalau suatu negara ingin maju dan memberikan kejayaan yang berarti, maka salah satu yang harus di tempuh oleh rakyatnya ialah kesadaran sejarah, dan ini sejalan dengan kader dan warga Muhammadiyah agar terus merefleksikan semangat sejarah, bahwa kader Muhammadiyah pernah bertengger dan mengabdi di dunia politik-pemerintahan, dan itu sukses di lakukan oleh kader Muhammadiyah di masa lampau.