Oleh: Muhammad Fijri Nurfadillah
Ada ironi besar dalam perjalanan sejarah manusia: semakin maju peradaban, semakin canggih pula cara manusia menghancurkan sesamanya. Teknologi berkembang pesat, diplomasi internasional dibangun dengan bahasa hukum yang kompleks, lembaga-lembaga global didirikan untuk menjaga perdamaian. Namun pada saat yang sama, suara bom dan rudal masih sering menjadi bahasa terakhir yang dipilih negara ketika konflik tak lagi menemukan jalan dialog.
Konflik yang kembali memanas antara Iran dan Israel menjadi potret nyata dari paradoks tersebut. Dunia menyaksikan bagaimana ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah tidak hanya menciptakan kekhawatiran regional, tetapi juga memunculkan kegelisahan global tentang stabilitas internasional. Serangan militer, ancaman balasan, hingga retorika politik yang semakin tajam menandakan bahwa konflik ini bukan sekadar pertikaian dua negara, melainkan cerminan krisis yang lebih luas dalam sistem peradaban modern.
Peradaban modern dibangun di atas keyakinan bahwa hukum dan rasionalitas dapat menggantikan kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik. Setelah tragedi besar perang dunia, masyarakat internasional berusaha menciptakan tatanan global yang lebih beradab melalui pembentukan lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa serta aturan hukum yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dokumen tersebut secara tegas menegaskan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain merupakan tindakan yang pada prinsipnya dilarang.
Namun realitas politik internasional menunjukkan bahwa norma hukum sering kali berbenturan dengan kepentingan kekuasaan. Negara tetap memandang kekuatan militer sebagai instrumen strategis untuk mempertahankan keamanan nasional dan pengaruh geopolitik. Dalam kondisi seperti ini, hukum internasional sering berada pada posisi yang sulit: ia diharapkan menjadi penengah, tetapi pada saat yang sama harus berhadapan dengan negara-negara yang memiliki kepentingan dan kekuatan yang tidak seimbang.
Dalam hukum internasional memang dikenal konsep hak membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Konsep ini memberikan legitimasi bagi negara untuk menggunakan kekuatan bersenjata ketika menghadapi ancaman nyata terhadap kedaulatannya. Namun persoalan yang muncul dalam banyak konflik modern adalah batas antara pembelaan diri dan agresi sering kali menjadi kabur.
Negara yang melakukan operasi militer hampir selalu mengklaim bahwa tindakannya merupakan bentuk perlindungan terhadap keamanan nasional. Di sisi lain, pihak yang diserang memandang tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Ketika dua klaim tersebut saling bertabrakan, hukum internasional tidak jarang berubah menjadi arena interpretasi politik yang penuh perdebatan.
Konflik Iran–Israel memperlihatkan dilema tersebut dengan sangat jelas. Ketegangan yang berlangsung selama bertahun-tahun kini kembali memasuki fase yang lebih berbahaya. Serangan dan balasan militer yang terjadi tidak hanya meningkatkan risiko eskalasi konflik regional, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas hukum internasional dalam mengendalikan konflik antarnegara.
Namun persoalan perang tidak berhenti pada perdebatan legalitas semata. Dalam setiap konflik bersenjata, yang paling merasakan dampaknya bukanlah para pemimpin politik atau perancang strategi militer, melainkan masyarakat sipil yang hidup di wilayah konflik. Kota-kota berubah menjadi ruang ketakutan, kehidupan sehari-hari terhenti, dan masa depan generasi muda menjadi tidak pasti.
Karena itulah komunitas internasional kemudian mengembangkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang salah satu fondasinya terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949. Konvensi ini menegaskan bahwa bahkan dalam perang sekalipun, terdapat batas-batas kemanusiaan yang tidak boleh dilanggar.
Prinsip utama dalam hukum humaniter adalah kewajiban untuk membedakan antara target militer dan warga sipil. Serangan militer harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh menimbulkan penderitaan yang berlebihan terhadap masyarakat sipil. Aturan ini lahir dari kesadaran bahwa perang tidak boleh sepenuhnya menghapus nilai-nilai kemanusiaan.
Namun dalam praktiknya, menjaga batas tersebut bukanlah perkara mudah. Perang modern sering kali terjadi di wilayah yang padat penduduk, di mana garis antara target militer dan ruang hidup masyarakat sipil menjadi sangat tipis. Ketika operasi militer dilakukan dalam kondisi seperti itu, risiko korban sipil hampir tidak dapat dihindari.
Inilah yang kemudian memunculkan kecaman publik internasional terhadap berbagai konflik bersenjata di dunia, termasuk konflik antara Iran dan Israel. Banyak pihak menilai bahwa eskalasi kekerasan yang terus terjadi justru semakin menjauhkan dunia dari cita-cita perdamaian yang selama ini diperjuangkan.
Di tengah kecaman tersebut, dunia sebenarnya sedang menghadapi pertanyaan yang jauh lebih mendalam: apakah hukum internasional masih memiliki kekuatan moral untuk menahan perang?
Jika hukum hanya dihormati ketika tidak bertentangan dengan kepentingan politik, maka keberadaannya perlahan akan kehilangan legitimasi. Dalam kondisi seperti itu, hubungan antarnegara berpotensi kembali pada pola lama dalam sejarah manusia—pola di mana kekuatan militer menjadi ukuran utama dalam menentukan kebenaran.
Dalam perspektif filsafat hukum, situasi ini menunjukkan bahwa peradaban modern masih berada dalam pergulatan panjang antara kekuasaan dan keadilan. Hukum berusaha membatasi kekerasan, tetapi kekuasaan sering kali menemukan cara untuk melampaui batas tersebut.
Konflik Iran–Israel menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi dan sistem politik modern tidak otomatis menjamin terciptanya dunia yang lebih damai. Tanpa komitmen moral yang kuat terhadap hukum internasional, peradaban manusia dapat dengan mudah kembali terjebak dalam siklus kekerasan yang sama.
Pada akhirnya, suara bom mungkin mampu menguasai langit dalam waktu singkat. Tetapi di balik dentumannya, selalu ada pertanyaan sunyi yang menggantung dalam kesadaran manusia: apakah perang benar-benar menjadi jalan keluar bagi konflik, atau justru menjadi bukti bahwa peradaban modern masih belum sepenuhnya belajar dari sejarahnya sendiri.
Jika bom terus berbicara lebih keras daripada hukum, maka paradoks terbesar peradaban manusia akan terus berulang—bahwa di tengah kemajuan yang luar biasa, manusia masih saja mencari jawaban konflik melalui kehancuran..
Bom mungkin dapat menghancurkan sebuah kota dalam waktu singkat, tetapi kehancuran nilai kemanusiaan akan meninggalkan luka yang jauh lebih panjang dalam sejarah manusia.
Karena pada akhirnya, perang tidak pernah benar-benar dimenangkan oleh siapa pun. Ia hanya meninggalkan satu kenyataan pahit: bahwa ketika senjata mulai berbicara, kemanusiaan sering kali terpaksa diam dalam sunyi.
Editor: Astyra Gita Kinanti