Oleh: Pradana Boy ZTF
ADA hal yang mengkhawatirkan dalam lanskap kehidupan beragama masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Hal itu adalah sektarianisme yang menguat dan kecenderungan untuk menghadapi perbedaan dengan penafian.
Oleh beberapa kelompok beragama, perbedaan faham seringkali dianggap sebagai legitimasi untuk menyingkirkan kelompok lain dalam ranah kehidupan sosial. Gelombang anti-kelompok agama tertentu yang belakangan ini mengemuka merupakan contoh tak terbantahkan.
Sesungguhnya, kondisi semacam ini sama sekali bukan hal baru. Sepanjang sejarah kehidupan umat beragama, tarik-menarik atas “kebenaran” selalu merupakan warna yang turut menyertai pelangi sejarah.
Namun, ada hal yang ironis. Eskalasi sektarianisme dan sikap anti-keragaman itu semakin menguat dan menemukan persemaian suburnya justru di tengah era keterbukaan politik yang selazimnya memberikan ruang kebebasan untuk berekspresi.
Tentu saja, ragam ekspresi seperti itu alamiah dan bersifat positif, sepanjang ekspresi itu dalam kerangka kompetisi menciptakan kebaikan (fastabiqul khairat) antarberbagai komunitas yang berbeda itu.
Indonesia adalah sebuah negara dengan masyarakat yang majemuk. Dalam situasi, interaksi antar-identitas yang berbeda adalah keniscayaan. Dalam berbagai ranah kehidupan, interaksi sosial yang melibatkan keragaman latar belakang tak mungkin dihindari.
Adalah kesebuah kemustahilan, dalam kehidupan sosial, sebuah kelompok masyarakat hidup dalam eksklusivisme. Khazanah kebangsaan Indonesia sejak masa lalu memberikan penghargaan yang tinggi kepada keragaman ini.
Maka lahirlah jargon bhinneka tunggal ika yang lalu menjadi salah satu falsafah kebangsaan Indonesia. Kenyataan ini bukanlah sebuah kebetulan sejarah. Falsafah ini tergali dari nilai dan merupakan bentuk objektivikasi dari fakta keras kehidupan bangsa-bangsa di Nusantara pra-negara bangsa yang di tengah keragaman identitas dan latar belakang, tetap mampu menghadirkan harmoni sosial.
Namun, jargon itu juga sekaligus cita-cita.Bahwa keragaman bukanlah alasan bagi tidak tercapainya kesatuan dan harmoni. Karena itu, sembari dipraktikkan, pencapaian kesatuan dan harmoni ini tak boleh berhenti untuk diangankan sebagai bagian dari visi kebangsaan.
Terlampau sering fakta seperti ini diungkapkan. Sayangnya, hal itu tak sekaligus menjamin kesadaran sebagian elemen bangsa akan arti perbedaan. Maka, bisa dikatakan bahwa penguatan sektarianisme merupakan manifestasi tertutupnya kesadaran akan perbedaan. Sikap itu juga sekaligus merupakan bukti kegagalan menerapkan retorika keragaman dalam tindakan sosial.
Di sisi lain, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Bukan agama yang harus disalahkan atas gejala pengerasan sikap dan sektarianisme itu. Karena agama terlampau agung untuk diperlakukan sebagai kambing hitam atas kegagalan manusia hidup rukun dalam perbedaan.
Mihnah sebagai Musuh Keragaman
Setiap zaman selalu melahirkan pemikiran yang senantiasa sinambung dengan kebutuhan masanya. Karena sejarah pemikiran adalah sejarah pergulatan doktrin dan zaman. Dengan sendirinya, zaman yang berbeda memerlukan pemikiran yang tak sama. Prinsip ini bisa diterapkan untuk memahami perkembangan, evolusi, bahkan revolusi pemikiran dalam satu individu atau kelompok sosial.
Dengan mengambil kasus dari khazanah intelektualisme Islam klasik, bisa ditampilkan kasus Imam Syafi’i dan al-Ghazali sebagai contoh betapa individu selalu mengalami perubahan orientasi pemikiran ketika berhadapan dengan latar sosial yang berbeda-beda.
Imam Syafi’i populer dengan perubahan fatwa-fatwa fiqihnya dari Qawl al-Qadim menjadi Qawl al-Jadid, sementara al-Ghazali ilmuwan Muslim serbabisa itu, pada awalnya dikenal sebagai filsuf, tetapi pada fase akhir karier intelektualnya lebih sering ditampilkan sebagai representasi kaum sufi yang mungkin cenderung memusuhi filsafat.
Dalam sejarah Islam, sebutlah mihnah sebagai contoh.Mihnah tidak lain adalah sebuah peristiwa politik yang berdampak besar pada penentuan corak pemikiran dalam Islam. Dengan kata lain, mihnah adalah suatu bentuk pemihakan rezim politik terhadap suatu kelompok atau aliran pemikiran tertentu. Yang kemudian meniscayakan keberpihakan itu kepada khalayak.
Akibatnya, silih bergantinya pemikiran kadang ditentukan pula oleh kuasa. Seperti dicatat oleh George Abraham Makdisi (2000) dalam The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West, empat khalifah Bani Abbasiyah yakni al-Ma’mun, al-Mu’tashim, al-Watsiq, dan al-Mutawakkil memberlakukan ajaran “Kaum Tradisionalis” sebagai faham resmi Negara. Pada saat yang samameminggirkan “Kelompok Rasionalis” yang diwakili oleh Mu’tazilah.
Pada dasarnya, fenomena seperti ini tidak hanya terjadi dalam sejarah.Ia selalu menjadi fenomena abadi sepanjang zaman. Fenomena pemikiran Islam di Indonesia kontemporer menunjukkan bahwa gejala mihnah itu makin hari makin menguat.
Perbedaannya adalah bahwa mihnah kontemporer mewujudkan diri dalam bentuk penghakiman yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam di luar kekuatan politik negara. Fenomena Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia, Gerakan Tarbiyah dan Salafi merupakan bukti nyata lahirnya mihnah kontemporer dengan aktor-aktor kelompok-kelompok masyarakat sipil dari kalangan Islam.
Di Indonesia, secara formal negara memang tidak terlibat secara langsung dalam proses mihnah ini. Tetapi lembaga keagamaan yang berafiliasi kepada negara seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya juga memiliki peran sebagai aktor mihnah.
Tetapi posisi MUI sedikit ambigu.Di satu sisi, MUI adalah suara negara. Tetapi di sisi lain, MUI merupakan kumpulan kelompok-kelompok masyarakat sipil Islam yang beroperasi di luar negara. Tetapi di luar soal ini, MUI juga merupakan salah satu aktor mihnah dalam latar Indonesia kontemporer.
Berdasarkan fakta-fakta sejarah, secara garis besar bisa disimpulkan bahwa mihnah dengan sendirinya menafikan perbedaan dan ruang untuk berdialog. Di dalamnya juga terkandung tendensi untuk memaksakan satu pemikiran sebagai kebenaran dan menafikan pemikiran lain yang dinilai sebagai salah.
Dalam latar Indonesia kontemporer, ruang untuk berbeda menjadi semakin sempit karena aktor-aktor mihnah kontemporer itu secara agresif memaksakan tafsir tunggal atas kebenaran dengan intensitas dan level mereka masing-masing.
Sejumlah bukti yang bisa ditampilkan misalnya adalah pengharaman suatu model pemikiran tertentu oleh sejumlah kelompok Islam. Implikasinya pada penghakiman oleh publik terhadap para penganut sejumlah model pemikiran tertentu yang berbeda dengan yang diyakini oleh kelompok-kelompok Islam aktor mihnah kontemporer tersebut.
Penulis adalah Kepala Pusat Studi Islam dan Filsafat, Universitas Muhammadiyah Malang (PSIF-UMM); Duta Internasional Perdamaian Agama Dunia pada King Abdullah bin Abdulaziz International Center for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID).