Pendidikan selalu dijanjikan sebagai tiket emas untuk memutus rantai kemiskinan dan mengubah nasib. Melalui sekolah, seseorang diharapkan dapat memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam imajinasi kolektif bangsa ini, pendidikan adalah tangga menuju mobilitas sosial. Namun, bagaimana jika tiket tersebut ternyata memiliki harga tersembunyi, dan tangga itu tidak berdiri di atas pijakan yang sama bagi setiap anak?
Realitanya, kualitas pendidikan kita belum merata. Data Bank Dunia mencatat Human Capital Index (HCI) Indonesia masih berada di angka 54 persen. Artinya, potensi produktif anak-anak Indonesia rata-rata baru berkembang sekitar setengah dari kapasitas optimalnya. Hal ini diperkuat oleh hasil survei PISA 2022, di mana Indonesia masih bertengger di peringkat 67 dari 80 negara. Angka-angka ini bukan sekadar persoalan capaian akademik, melainkan cerminan ketimpangan sistemik yang masih mengakar kuat.
Ketimpangan itu tampak telanjang dalam perbedaan akses antarwilayah dan antarkelompok ekonomi. Di banyak daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pendidikan berkualitas masih menjadi barang langka. Fasilitas terbatas, distribusi guru berpusat di kota, dan angka putus sekolah tinggi. Di perkotaan pun, kebijakan seperti Sistem Zonasi, yang niat awalnya menghapus “kasta” sekolah, kerap membentur tembok realitas karena kualitas pendidik dan fasilitas antar sekolah yang belum setara. Akibatnya, sekolah dengan fasilitas lengkap dan dukungan pembelajaran tambahan tetap eksklusif menjadi privilese kelompok tertentu.
Siklus Marginalisasi yang Menjerat
Dari sinilah logika kemiskinan yang diwariskan mulai bekerja. Anak dari keluarga kurang mampu cenderung terpaksa mengakses pendidikan dengan kualitas seadanya. Output pendidikan yang tidak optimal berdampak langsung pada rendahnya daya saing di pasar kerja. Ketika harus bersaing dengan lulusan yang memiliki modal akademik dan sosial lebih kuat, peluang mereka menyusut drastis. Jika akhirnya pekerjaan yang diperoleh juga berpenghasilan rendah, kondisi ekonomi keluarga tidak banyak berubah. Siklus marginalisasi ini berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Sebaliknya, anak dari keluarga mampu tumbuh dalam ekosistem yang memperbesar peluang keberhasilan mereka. Akses terhadap sekolah berkualitas, bimbingan belajar eksklusif, literasi digital yang memadai, serta jejaring sosial menjadi “modal tak terlihat” yang sangat menentukan. Bahkan ketika menghadapi kegagalan, selalu tersedia ruang dan kesempatan kedua untuk mencoba kembali. Bagi mereka, modal ekonomi dan budaya berfungsi sebagai bantalan risiko yang empuk.
Garis Start yang Tidak Pernah Adil
Meminjam kerangka berpikir filsuf politik John Roemer yang membedakan antara effort (usaha) dan circumstances (keadaan awal yang tidak dipilih seseorang), capaian hidup sejatinya tidak murni ditentukan oleh kerja keras. Latar belakang keluarga dan lingkungan sosial memegang peranan vital. Jika perspektif ini digunakan untuk membaca sistem pendidikan kita, maka kompetisi akademik tidak pernah benar-benar netral. Setiap peserta didik memasuki gelanggang dengan kondisi awal yang jauh berbeda.
Ambil contoh seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Standar penilaiannya memang seragam. Soal yang diujikan sama. Mekanismenya pun sama. Namun, keadaan awal para peserta tidak pernah sama. Selama akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas masih sangat dipengaruhi oleh kemampuan finansial dan lokasi geografis, maka hasil akhir seleksi tersebut cenderung sekadar mengesahkan ketimpangan yang telah terbentuk sejak lama, bukan mengapresiasi murni kemampuan otak.
Pendidikan Bukan Sekadar Kuota
Berbagai upaya pemerintah untuk membangun dan mentransformasi sekolah, termasuk afirmasi di wilayah 3T, patut diapresiasi sebagai bentuk kesadaran akan pemerataan. Namun, intervensi struktural ini tidak boleh setengah hati. Pekerjaan besar tidak berhenti pada sekadar membuka kuota akses masuk perguruan tinggi bagi siswa kurang mampu. Pemerataan yang hakiki harus dibangun sejak fondasi pendidikan dasar dan menengah secara setara.
Pendidikan pada hakikatnya harus kembali pada khitahnya, yaitu sebagai instrumen pemutus rantai kemiskinan serta pendorong mobilitas sosial, bukan pelanggeng status quo. Jika kualitas pendidikan masih eksklusif menjadi privilese kelompok berpunya, maka mobilitas sosial hanyalah mitos bagi mereka yang berada di piramida terbawah.
Pertanyaan mendasar yang perlu terus kita ajukan ke depan bukan lagi sekadar, “Siapa siswa yang paling berprestasi?”, melainkan, “Apakah setiap anak sudah diberikan garis start dan sepatu lari yang setara untuk berprestasi?” Tanpa komitmen pemerataan yang sungguh-sungguh, pendidikan hanya akan menjelma menjadi cermin raksasa yang memantulkan kesenjangan sosial kita, alih-alih menjadi solusi atasnya.
Editor: Ahmad Muwaffiqul Choir
