Dalam sebuah diskusi virtual bertema “Menyoal RUU tentang Pemilu dan Prospek Demokrasi Indonesia” pada Selasa (9/6) muncul pertanyaan apakah demokrasi yang kita laksanakan sudah sesuai dengan sila ke-4 Pancasila?
Adakah pemilu telah menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar membela kepentingan rakyat? Serta sejumlah pertanyaan lain yang intinya mengkritisi praktik demokrasi yang berlangsung selama ini di tanah air.
Demokrasi yang Menyimpang dari Pancasila
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, menyebut politik dan demokrasi kita sudah sangat liberal, jauh dari falsafah Pancasila dan melenceng dari cita-cita pendiri bangsa. Padahal jika kita merunut pada pemikiran ‘the founding fathers’ Soekarno dan Hatta, demokrasi kita lahir dari perlawaanan imperaliasime yang bermuatan kapitalisme dan sekulerisme.
baca juga: Masih Relevankah Demokrasi?
Pada masanya, Muhammad Hata menyebut demokrasi yang manipulatif yaitu mengatasnamakan rakyat tapi justru menguntungkan kalangan tertentu yakni kaum borjuis. Demokrasi seharusnya tidak memisahkan antara politik dan ekonomi sebagai kesatuan yang utuh. Keduanya saling berkaitan erat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hubungan politik dan ekonomi tercermin sangat jelas dalam Pancasila, yakni sila ke-4 yang berbunyi: ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan’ dan sila ke-5 yang berbunyi: ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Sinyalemen para pendahulu bangsa yang merasa cemas dengan munculnya oligarki dalam demokrasi saat ini semakin terasa.
Kenyataannya demokrasi kita semakin jauh dari amanat dasar negara yang menyatukan politik dan ekonomi. Sistem pemilu yang berlaku saat ini memberikan kebebasan antar parpol atau antar caleg dalam satu dapil dan memaksa untuk mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya sebagai amunisi guna merebut suara rakyat.
Perlombaan mengumpulkan kapital, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menarik investor tak bisa dihindari. Implikasinya akan terjadi simbiosis antara politisi dengan pemodal sehingga kepentingan rakyat banyak terabaikan. Muncul kepentingan mempertahankan kekuasaan bagi politisi dan kepentingan pemodal membesarkan usahanya.
Kondisi ini seharusnya disadari oleh berbagai pihak untuk segera melakukan perbaikan dalam menata demokrasi agar tidak semakin memburuk. Pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilu sepatutnya dapat meluruskan kembali hakikat demokrasi agar sesuai dengan haluan dasar negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.
Rasanya semua permasalahan yang terjadi dalam praktik demokrasi sudah teridentifikasi. Butuh kesadaran dan kolaborasi dari semua elemen bangsa guna mencari solusi untuk mengatasinya. Berikut sejumlah catatan sebagai renungan untuk mewujudkan demokrasi substansial demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Pertama, Membangun Partai Politik yang Sehat
Partai politik sebagai instrumen demokrasi idealnya dikelola dengan profesional dan modern. Pengelolaan manajemen parpol modern harus berlandaskan ideologi partai politik yang jelas.
Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan Partai Politik adalah organisasi yang sifatnya nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara. Parpol berkewajiban memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Parpol semestinya melakukan fungsi rekrutmen dan kaderisasi yang baik dan berjenjang, bukan hanya merekrut caleg secara instan menjelang pemilu. Parpol sebagai sebuah sekolah menjadi tempat di mana masyarakat dididik dan dilatih menjadi calon pemimpin. Parpol mempunyai standar yang baku, kapan seorang kader pantas dicalonkan menjadi kepala daerah atau anggota legislatif.
Tantangan yang dihadapi saat ini adalah ketika masyarakat masih menggantungkan pilihan kepada figur karismatik sebagai pimpinan parpol. Perekrutan anggota partai politik sebaiknya memiliki ketentuan berintegritas, berpendidikan, dan cerdas karena hal ini merupakan perekrutan calon pemimpin sejak dini.
Calon pemimpin negara direkrut sejak awal oleh partai politik. Mereka digodok dalam partai dengan tugas menyebarkan ideologi partai dan mendiskusikan isu-isu terkini serta memobilisasi dukungan agar terpilih. Parpol yang profesional dan sehat mempunyai sumber-sumber dana yang memadai sehingga mempunyai kemandirian dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Kedua, Menerapkan Sistem Pemilu yang Hemat
Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau mencoblos para wakil rakyat. Kita sudah mempunyai pengalaman menggunakan sistem proporsional daftar tertutup di masa orde baru dan sistem proporsional terbuka pada pemilu era reformasi. Harus diakui bahwa setiap sistem mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Sistem proporsional tertutup menjadikan elit parpol memiliki kekuasaan yang luar biasa untuk menentukan kader menempati nomor urut tertentu. Sistem ini memberi peluang menguatnya oligarki di tubuh partai politik, namun dinilai mampu menekan biaya politik lebih rasional.
Sistem proporsional daftar terbuka yang diterapkan pada pemilu era reformasi menyulap pesta demokrasi tidak ubahnya seperti pasar bebas. Caleg yang mempunyai modal jumbo memiliki peluang besar terpilih. Sistem ini dianggap mampu mendekatkan pemilih dengan wakil rakyat yang dipilihnya. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit yang menilai model ini justru hanya menguntungkan para cukong/bandar politik dalam demokrasi.
Banyaknya varian sistem pemilu pada akhirnya kita harus mempertimbangkan pilihan yang paling rasional dan hemat dalam pelaksanaan. Secara prinsip pemilu harus memberikan jaminan bagi pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan lebih mudah dan sederhana.
Ketiga, Memastikan Rakyat yang Berdaulat
Demokrasi modern memposisikan rakyat sebagai aktor kunci pembangunan. Bukan malah dimarjinalkan sebagai pemanis polesan gincu demokrasi prosedural. Rakyat seharusnya menjadi subjek dalam praktek berdemokrasi yang sebenarnya.
Demokrasi yang dipahami secara teori ‘one man one vote’ menegaskan bahwa rakyat yang menjadi tuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan jargon demokrasi yang menyatakan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka kewajiban bersama untuk membuktikan. Bung Karno pernah mengatakan ada parlemen tapi tidak membawa keadilan bagi rakyat.
Pelaksanaan pemilu sebagai implementasi kebijakan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan sebagai ruang bagi rakyat berperan aktif dalam menentukan jalannya pemerintahan. Pemilu harus memberikan jaminan bahwa kedaulatan rakyat benar-benar tercermin dalam penyelenggaraan negara yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dan mewujudkan keadilan sosial.
Bung Hatta menyebut bahwa demokrasi dapat berjalan baik apabila ada rasa tanggung jawab dan toleransi pada diri pemimpin politik. Tanggung jawab dan toleransi elite adalah energi terpenting demokrasi yang seharusnya senantiasa terjaga dan semakin menguat. Tantangan demokrasi kontemporer adalah mengembalikan keduanya untuk memulihkan daya dukung permusyawaratan rakyat agar esensi demokrasi tidak terpenjara oleh kontestasi kekuasaan.
baca juga: Muhammadiyah sebagai Katalisator Demokrasi
Pemilu adalah sarana untuk mengamalkan demokrasi sebagai sistem yang telah dipilih dan disepakati para pendiri bangsa. Tantangan saat ini adalah merumuskan aturan pemilu yang simpel dan sederhana serta melaksanakan dengan konsisten sehingga kedaulatan rakyat semakin menguat. Mengutip perkataan Leonardo da Vinci, simplicity is the ultimate sophistication (Simplisitas adalah kecanggihan tertinggi)
editor: Yusuf R Y