Oleh: Ikhsanul Amal
Memprioritaskan kesehatan atau ekonomi adalah dikotomi yang keliru. Ekonomi dan kesehatan tidak bisa dilihat seperti “neraca” yang berada di timbangan yang berbeda, karena logika yang tepat adalah “menyelamatkan kesehatan” terlebih dahulu maka sekaligus akan menyelematkan ekonomi di masa depan.
Memang, negara yang memprioritaskan kesehatan terlebih dahulu harus mengorbankan pertumbuhan ekonominya sementara waktu. Tapi faktanya, negara-negara yang saat ini ekonominya mulai pulih adalah negara yang kompeten menangani kesehatan (Tiongkok misalnya sudah pulih di angka 4.9% di kuartal III ekonominya, setelah sebelumnya tumbuh minus, begitu juga Jerman, Italia, Spanyol-yang meskipun masih minus, tetapi sudah menunjukkan pemulihan ekonomi).
Ini berbeda dengan negara-negara, yang tidak kompeten bahkan menyepelekan pandemi di awal seperti AS, Indonesia, dan India. Ekonominya tetap terjun bebas di angka minus. Mengapa demikian? Karena sentimen pasar yang negatif: bagaimana mungkin bisnis bisa berjalan efektif kalau pandemi masih merebak? Faktanya, Indonesia sampai mengalami defisit ekonomi berturut-turut sampai kuartal III. Karena salah dalam pendekatan.
Covid-19 membuka dan mempertajam kontradiksi akibat krisis yang semakin memburuk baik secara global maupun nasional. Krisis yang dialami oleh rakyat akibat akumulasi kapital dan produksi yang dilakukan oleh kapitalis monopoli internasional semakin menajam.
Baca Juga: Kemuliaan Seorang Habib, Perspektif Teologis & Kultural
Hasilnya adalah kontradiksi antar negeri, antar korporasi, dan rakyat dengan pemerintah semakin meruncing. Sehingga kemunculan berbagai aspirasi demokratis dari rakyat di berbagai belahan dunia menjadi hal yang tidak terhindarkan.
Mayoritas rakyat sangat rentan terhadap hilangnya sumber pendapatan dan kehidupan mereka saat terjadi pengangguran. Hal ini menjadi sangat terlihat saat adanya kebijakan lockdown di mana orang tidak dapat pergi bekerja dan tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan untuk Covid-19 atau penyakit lainnya.
Hal tersebut diperburuk dengan hancurnya sektor kesehatan publik karena tergerus oleh privatisasi dan liberalisasi. Sektor kesehatan di berbagai negeri termasuk Indonesia menjadi sangat rentan dan rapuh dalam menghadapi serta mengatasi berbagai penyakit. Yang terjadi adalah kurangnya tenaga medis, alat kesehatan, fasilitas kesehatan, obat-obatan hingga pengetahuan yang mumpuni. Di Indonesia tentu kondisinya jauh lebih buruk dari negeri-negeri maju lainnya.
*****
Di tengah krisis dan kegagalan tersebut, langkah serentak juga diambil oleh mayoritas pemerintah di berbagai negara, termasuk pemerintah Indonesia. Yaitu melindungi bisnis korporasi besar dan sektor keuangan dengan stimulus ekonomi berupa keringanan pajak, subsidi, dan kebijakan lainnya.
Sementara rakyat dibiarkan bertarung sendiri menghadapi krisis dan wabah corona ini. Lalu untuk menutupi kegagalannya, pemerintah melimpahkan urusan kesehatan masal rakyatnya kepada individu rakyat itu sendiri.
Pemerintah menghimbau pembatasan sosial, pelarangan berkumpul, penggunaan masker, menjaga kebersihan dan lainnya. Tetapi mengabaikan kehidupan rakyat yang hancur karena aturan karantina wilayah atau di Indonesia menggunakan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Sementara rakyat sedang dalam kondisi krisis seperti saat ini, kapitalis monopoli internasional dan borjuasi besar dalam negeri bersama tuan tanah tetap mendapatkan keuntungan besar. Di Indonesia, rakyat pun telah diperlihatkan bahwa propaganda pemerintah tentang ekonomi Indonesia yang kuat dan stabil, perkembangan ilmu pengetahuan dan sektor industrial yang maju, adalah omong kosong.
Nyatanya pemerintah Indonesia tidak memiliki daya untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat di masa krisis saat ini. Sedangkan dalam proses alokasi dana terbesar tetap diperuntukan bagi kepentingan para kelompok korporasi dengan jumlah total anggaran 405 Triliun.
Baca Juga: Solidaritas Masyarakat, Upaya Menghadapi Pandemi Covid-19
75 T dialokasikan pada sektor kesehatan, 110 T untuk anggaran bantuan sosial untuk masyarakat, sedangkan untuk menumbukan stimulus ekonomi di masa pandemi pemerintah menyiapkan dana sebesar 70,1 T khusus untuk intensif pajak dan 150 T utuk pemulihan ekonomi sehingga total dana yang diberikan oleh pemerintah untuk menguatkan kondisi ekonomi Indonesia sebesar 220,1 T/54,3% dari jumlah anggaran penanganan virus Covid-19 secara keseluruhan.
Penulis adalah Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang
Ilustrasi: Bengkulutoday.com
Editor: Dartim I.R.