Kalimahsawa.id – Banyak sekali peristiwa dalam sejarah pendirian bangsa maupun peristiwa sejarah lain yang meminggirkan peran perempuan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Perempuan, seperti yang dibayangkan oleh masyarakat, adalah makhluk yang tidak berpolitik, tidak menjadi pemimpin, dan hanya ada di pinggiran untuk menonton.
Antarini Arna, seorang senior gender advisor mengatakan bahwa catatan sejarah dan realitas masyarakat sebenarnya menunjukkan bahwa ada perempuan-perempuan yang bersinar, memimpin, bisa menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat.
“Pendidikan Pancasila selama ini kurang sensitif gender, dan belum bisa menjadi instrumen untuk promosi kesetaraan gender. Padahal Pancasila sangat bisa digunakan sebagai instrumen untuk mempromosikan kesetaraan gender,” ujarnya.
Hal ini ia sampaikan dalam Webinar #PancasilaLahirBatin yang diadakan oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta (PSBPS UMS). Webinar ini diadakan secara daring pada Selasa (11/8).
Antarini menyebut Pendidikan Pancasila selama ini tidak di desain untuk melihat bahwa ada perbedaan pengalaman antara laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh norma-norma gender. Norma-norma gender mengharapkan perempuan dan laki-laki berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat kebanyakan.
“Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat perkara-perkara yang terjadi karena ketidaksetaraan gender. Bagaimana perempuan tidak bisa mengakses sumberdaya, perempuan yang tidak bisa menjadi pemimpin di berbagai sektor, perempuan mengalami kekerasan, dan perempuan mengalami peminggiran,” imbuhnya.
Menurutnya, ada persoalan tentang metode pembelajaran Pendidikan Pancasila yang seperti metode rekening bank. “Ketika kita membuka rekening bank, kita akan mengisi rekening dengan tabungan. Ketika kita butuh uang, baru kita akan menarik uang dari bank,” ujarnya.
Metode rekening bank yang ia maksud adalah mahasiswa diberikan berbagai macam ilmu. Kemudian ketika akan ujian, ilmu tersebut akan ditarik dari rekening. Sistem pembelajaran seperti ini membuat mahasiswa tidak bisa mengalami apa yang ada di luar tembok-tembok universitas. Tembok-tembok universitas membatasi cara pandang mereka terhadap dunia luar.
Ia menyebut jika para pendidik akan merevitalisasi Pendidikan Pancasila, maka harus mulai dari merevitalisasi paradigmanya. Paradigma Pendidikan Pancasila harus sensitif gender.
“Apakah situasi kesetaraan gender masuk di dalam imajinasi tentang masyarakat yang berkemanusiaan, berkeadilan, dan beradab? Pertanyaan itu harus ditanyakan dalam proses Pendidikan Pancasila. Kita bisa melihat bagaimana sebenarnya keadaban dan kemanusiaan yang kita harapkan dengan menggunakan lensa gender,” jelasnya.
Penulis buku Genosida dan Modernitas dalam Bayang-Bayang Auschwitz ini menyebut kebijakan yang bias gender berarti kebijakan yang menggunakan asumsi konstruksi sosial bagaimana laki-laki dan perempuan harus berperan.
Ketika dilakukan redefinisi standar keadilan, masyarakat akan mendapatkan situasi yang sensitif gender. Situasi yang sensitif gender misalnya berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka pemilihan kepemimpinan dalam berbagai aspek tidak boleh meminggirkan peran perempuan.
Ia memberikan contoh bagaimana para civitas di kampus membangun support group untuk korban kekerasan untuk perempuan di universitas. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, yang bersandar pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
Hal ini menjadi penting karena menurutnya masyarakat bisa melihat bagaimana kekerasan terhadap perempuan tidak hanya yang dilakukan secara terang-terangan. Tetapi juga dilakukan di dalam dunia maya. Orang mengirim foto-foto porno ke teman-teman perempuannya, misalnya. Orang tidak tahu bahwa itu adalah kekerasan terhadap perempuan dalam dunia maya.
“Maka, paling tidak, di setiap sila harus ada satu atau dua contoh relasi gender yang bisa dibahas sehingga dalam tahap pembahasan memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang relasi perempuan dan laki-laki. Sehingga, Pendidikan Pancasila bisa menjadi instrumen untuk mempromosikan kesetaraan gender,” tegasnya.
Ia menyebut syarat untuk integrasi perspektif kesetaraan gender dalam Pendidikan Pancasila adalah pendidik harus memiliki kesadaran gender terlebih dahulu. Memiliki kesadaran gender berarti mengakui bahwa ada ketidakadilan gender. Bahwa ada perbedaan pengalaman laki-laki dan perempuan di banyak sektor kehidupan.
“Maka, para pendidik bisa berkomitmen untuk merancang sebuah konsep Pendidikan Pancasila yang bisa digunakan sebagai instrumen untuk mempromosikan kesetaraan gender. Pendidikan pancasila juga harus menggunakan metode aksi-refleksi-aksi,” tutupnya.
Reporter: Yusuf