Oleh: Rahmat Balaroa
“It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen.” Demikianlah Orwell membuka novel 1984-nya. Namun hari ini, di penghujung Agustus 2025, bukan lagi April yang dingin, melainkan Agustus yang panas dan lembap, di mana jarum jam tidak menunjuk pada tiga belas, tetapi pada angka-angka yang semakin menggelisahkan. Mulai dari berjuta-juta tagihan royalti sampai berliter-liter darah mengalir tanpa henti, yang baru saja terjadi, driver ojol meninggal dilindas mobil besi polisi, miris.
Bulan kemerdekaan dan bulan lahirnya pria bernama Agus ini datang dengan ironi yang pahit. Di satu sisi, tema besar peringatan kemerdekaan adalah “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, dengan agenda Doa Kebangsaan di Tugu Proklamasi yang menghadirkan 1.500 umat beragama untuk menegaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, ribuan buruh turun ke jalan Kamis kemarin, 28 Agustus, dengan tuntutan “Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah” dan kenaikan upah minimum, menandakan ketegangan sosial yang menggeliat.
Seperti dalam novel Orwell, kita hidup di tengah paradoks yang menggelisahkan: perayaan kemerdekaan di atas, ketidakpuasan rakyat di bawah.
Newspeak di Bulan Kemerdekaan
Dalam dunia Big Brother, Newspeak berfungsi menyembunyikan makna sejati di balik retorika yang menyihir. Perhatikan bagaimana tema kemerdekaan tahun ini dirangkai: “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Kata-kata yang mengalir seperti mantra, namun seperti dalam novel Orwell kita perlu bertanya: apakah yang “bersatu” itu benar-benar bersatu? Apakah “rakyat sejahtera” benar-benar merasakan kesejahteraan?
Sementara itu, di jalanan Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan kota-kota lain, aksi HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) menggemakan aspirasi yang berbeda tuntutan kenaikan upah minimum 8,5% hingga 10,5% yang menandakan kesenjangan antara retorika kesejahteraan dan kenyataan ekonomi.
Bahasa resmi mengatakan satu hal; realitas berkata lain. Ini bukan sekadar perbedaan perspektif ini adalah fenomena yang oleh Orwell disebut doublethink: kemampuan untuk memegang dua kebenaran yang bertentangan secara bersamaan.
Dalam 1984, teleskrin mengawasi setiap gerakan Winston Smith. Hari ini, kita tidak memiliki teleskrin dalam bentuk literal, tetapi panoptikon digital telah menjadi kenyataan. Media sosial yang dulu kita anggap sebagai ruang kebebasan, kini menjadi arena pengawasan yang halus, namun intensif.
Perhatikan bagaimana narasi kemerdekaan disebar melalui berbagai kanal resmi. Setiap postingan, setiap komentar, setiap kritik dipantau dan dikategorikan. Yang sejalan dengan narasi resmi diperkuat; yang tidak sejalan diminggirkan atau dicap sebagai “tidak konstruktif.”
Bahkan aksi buruh yang mengusung isu pembentukan Satgas PHK, pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, dan revisi RUU Pemilu untuk desain sistem pemilu 2029 segera dikategorikan sebagai “gangguan ketertiban” alih-alih dipandang sebagai ekspresi demokrasi yang sehat.
Yang paling menggelisahkan dari Agustus ini adalah bagaimana Ministry of Truth bekerja dalam kemasan patriotisme. Setiap kritik terhadap kebijakan pemerintah dengan mudah dicap sebagai “tidak nasionalis” atau “merusak persatuan.” Seolah-olah cinta tanah air hanya bisa diwujudkan dengan menerima semua kebijakan tanpa reserve.
Padahal, seperti yang ditulis Orwell, “The best books… are those that tell you what you know already.” Kita sebenarnya tahu bahwa patriotisme sejati bukan kepatuhan buta, melainkan keberanian untuk mengkritisi apa yang salah demi perbaikan bangsa.
Demonstrasi buruh 28 Agustus menjadi ujian nyata: apakah kita akan melihatnya sebagai ancaman terhadap “persatuan,” ataukah sebagai manifestasi demokrasi yang sehat? Apakah tuntutan mereka akan didengar sebagai aspirasi legitimate, ataukah akan dikategorikan sebagai “noise” yang mengganggu keharmonisan semu? Ah, jangan terlalu berangan-angan, sekali lagi, mobil besi itu sudah merenggut nyawa!
Room 101: Ruang Interogasi Virtual
Dalam novel Orwell, Room 101 adalah tempat di mana seseorang dihadapkan pada ketakutan terbesarnya. Hari ini, Room 101 kita adalah ruang virtual di mana siapa saja yang berani mengkritik bisa mendapat serangan sistematis tidak dari polisi pikiran, tetapi dari buzzer, bot, dan massa digital yang dimobilisasi.
Kritik terhadap ketimpangan ekonomi? “Anda tidak bersyukur hidup di negara yang merdeka.” Pertanyaan tentang transparansi anggaran? “Anda tidak mendukung pembangunan nasional.” Kegelisahan tentang kebebasan pers? “Anda terlalu banyak membaca media asing.”
Mekanisme ini bekerja dengan sangat efektif. Seperti dalam novel Orwell, pada akhirnya banyak orang memilih diam, bukan karena mereka setuju, tetapi karena mereka takut.
Namun dalam kegelapan ini, masih ada cahaya. Dalam 1984, Orwell menulis: “If there was hope, it must lie in the proles.” Kaum proletar rakyat biasa yang belum sepenuhnya terkontaminasi oleh sistem.
Puluhan ribu buruh yang turun ke jalan pada 28 Agustus adalah representasi dari “proles” kita. Mereka yang masih memiliki naluri untuk menuntut keadilan, yang tidak terhipnotis oleh retorika kemerdekaan yang kosong makna.
Namun yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat merespons. Apakah kita akan melihat demonstrasi mereka dengan kacamata Big Brother sebagai ancaman terhadap stabilitas ataukah dengan mata hati yang jernih: sebagai jeritan nurani bangsa yang menginginkan perbaikan nyata?
Dalam Newspeak, banyak kata yang sengaja dihilangkan karena dianggap berbahaya. Kata-kata seperti “kebebasan,” “keadilan,” dan “kebenaran” digantikan dengan istilah-istilah yang lebih “netral” dan mudah dimanipulasi.
Dalam konteks Indonesia hari ini, perhatikan bagaimana kata-kata seperti “kritik konstruktif,” “transparansi,” dan “akuntabilitas” semakin jarang digunakan dalam diskursus resmi. Sebaliknya, kata-kata seperti “stabilitas,” “harmonisasi,” dan “persatuan” diulang-ulang hingga kehilangan makna.
Bahkan kata “kemerdekaan” sendiri telah mengalami penyusutan makna. Kemerdekaan tidak lagi dipahami sebagai kebebasan untuk berpikir, berpendapat, dan berorganisasi, tetapi sekadar “bebas dari penjajahan asing” seolah-olah penjajahan hanya datang dari luar negeri.
Agustus yang Panas
Agustus ini panas. Bukan hanya karena cuaca, tetapi karena ketegangan yang mengental. Demo buruh 28 Agustus menjadi ujian bagi pemerintah dan DPR dalam merespons aspirasi pekerja yang menyuarakan tuntutan bukan hanya soal upah, tetapi juga pajak, keadilan sosial, hingga arah demokrasi Indonesia ke depan.
Seperti dalam novel Orwell, kita berada di persimpangan. Akankah kita memilih jalan yang mudah menerima narasi resmi, tutup mata terhadap ketimpangan, dan puas dengan slogan-slogan indah? Ataukah kita akan mengambil jalan yang sulit tetap kritis, peduli pada yang marginal, dan berani bertanya ketika sesuatu tidak masuk akal?
Winston Smith, pada akhirnya, menyerah pada Big Brother. Dia bahkan mencintai Big Brother. Tetapi kita tidak harus mengikuti jalan Winston. Kita bisa memilih jalan yang berbeda.
Berbeda dengan dunia Orwell di mana jam berdetak tiga belas, jam kita masih berdetak normal. Masih ada waktu untuk memperbaiki yang rusak, masih ada ruang untuk mengkritisi yang salah, masih ada kesempatan untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati kemerdekaan yang tidak hanya dari penjajah asing, tetapi juga dari ketidakadilan, dari kemiskinan, dari ketakutan untuk bersuara.
Agustus kemerdekaan ini, sementara bendera merah putih berkibar di setiap sudut, mari kita ingat bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal upacara dan parade. Kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga negara bisa hidup dengan bermartabat, bekerja dengan layak, dan berbicara tanpa takut.
Orwell menulis 1984 bukan sebagai ramalan, tetapi sebagai peringatan. Kita masih bisa memilih: menjadi Winston Smith yang pada akhirnya menyerah, ataukah tetap menjadi manusia yang utuh dengan segala keraguan, kritik, dan harapannya.
Jam masih berdetak normal. Tiga belas belum tiba. Masih ada waktu.
Editor: Rafidah Azis
