Partai politik sebagai salah satu pilar utama dalam demokrasi memiliki peran strategis bukan hanya menentukan dinamika kehidupan politik kedepan, melainkan juga dalam merumuskan kebijakan publik yang terjadi sekarang. Seperti hal nya merumuskan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini terkait dengan agama dan pendidikan agama di Indonesia
Dalam buku “Partai Politik dan Pendidikan Agama Islam” yang di terbitkan oleh Convey Indonesia dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, tahun 2020. Menjelaskan pandangan partai politik peserta pemilu 2019, tentang wacana ke depan Pendidikan Agama di Indonesia. Secara sederhana berbagai pandangan parpol tersebut dapat dipilah ke dalam tiga tipologi yang meliputi Partai Islamis, Partai Nasionalis Religius dan Partai Nasionalis
Pandangan Partai Islamis
Pandangan partai islamis tentang pendidikan agama dapat dibagi dalam beberapa model : Pertama, Islamis-Modernis : PKS,PPP,PBB dan PAN, dalam hal ini PKS dan PPP fokus pada supremasi keunggulan Islam dalam pendidikan agama, adapun PBB adalah modernis-formalistik, modernis nya bernuansa keIndonesiaan, tidak setuju dengan adopsi keislaman salafi wahabi dari timur tengah (seperti dilakukakan PKS) tapi mereferensikan pada pikiran-pikiran Islam modernis pendiri bangsa, terutama M. Natsir (Pimpinan Masyumi) pasca kemerdekaan.
PAN juga mempunyai pandangan tentang pendidikan agama yang berwatak modernis dengan penekanannya kepada perlunya integrasi agama dalam semua mata pelajaran, tetapi sekaligus juga menekankan perlunya pendidikan agama di sekolah harus mendorong berkembangnya pluralisme yang menghargai kemajemukan bangsa.
Kedua, Islam moderat – tradisionalis, masuk dalam kategori ini adalah PKB. Partai dengan basis massa kaum nahdliyyin ini setuju adanya peranan aktif Negara dalam memperkuat pendidikan agama. Pembeda dengan parpol Islam lainnya, PKB sangat menggarisbawahi pentingnya memperkuat institusi pendidikan tradisional pesantrean dan madrasah sebagai ujung tombak pendidikan keagamaan. Selain itu, PKB juga menegaskan perlunya materi pengajaran agama yang bersifat akomodatif terhadap budaya bangsa.
Pandangan Partai Nasionalis Religius
Partai Nasionalis Religius secara umum berada di spektrum tengah, mendukung pendidikan agama dan agenda-agenda keagamaan dalam politik tetapi jangan masuk terlalu kedalam (intervensionis). Partai politik yang masuk dalam kelompok ini antara lain: Partai Golkar, Demokrat, Gerindra.
mereka menekankan pada perlunya keseimbangan antara negara/ kebangsaan dan religiusitas/ keagamaan. Mereka tidak mempersoalkan negara yang semakin religious, dan mereka juga relatif terbuka terhadap gagasan dan usulan mengenai regulasi-regulasi bernuansa keagaman. Mereka berbagi pandangan kritis dengan kelompok nasionalis dalam hal menolak terhadap politisasi agama secara berlebihan, termasuk tentang bahaya radikalisme yang mengancam NKRI. Meski begitu, secara umum pandangan mereka terhadap banyak segi pendidikan agama lebih dekat kepada golongan Islam dari pada golongan nasionalis dan sekuler.
Pandangan Partai Nasionalistik
Partai Nasionalistik, yang diwakili partai politik utama yaitu : PDI Perjuangan, Nasdem dan PSI, serta sejumlah parpol kecil lain. PDI Perjuangan dan PSI sering menyuarakan perlunya revisi sistem pendidikan nasional. Kedua parpol ini berbagi pandangan yang sama dalam hal pendidikan agama saat ini dianggap bermasalah, antara lain: kurang berhasil menumbuhkan toleransi dan dalam batasan tertentu jika dibiarkan akan berdampak buruk terhadap wawasan kebangsaan.
Hanya saja, titik tekan kedua parpol tersebut agak berbeda: PDIP lebih menekankan perlunya penguatan wawasana kebangsaan melalui Pancasila yang diinjeksi dalam pendidikan agama, sementara PSI lebih mementingkan perlunya model pengajaran agama-agama untuk menggantikan model pengajaran agama sangat kuat ortodoksinya. Bagi PDI Perjuangan, tujuan yang paling pokok dari pendidikan agama adalah membentuk manusia yang Pancasilais, sedangkan bagi PSI, melalui usulan religious studies nya, yakni manusia yang toleran dan pluralis
Adapun bagi Partai Nasdem, politik kebangsaan perlu dipisahkan dari campur tangan agama. Pandangan makro kebangsaan relatif sekular. Tetapi jika terkait pendidikan agama, campur tangan negara masih dirasakan perlu, bahkan meminta negara berperan lebih aktif, tetapi peranan ini dalam rangka membendung ideologi dan paham radikal yang dianggapnya telah membahayakan nasionalisme anak didik.
Secara eksplisit politisi-politisi Partai Nasdem menyebut faktor masuk dan berkembangnya paham salafi wahabi, yang disebutnya Islam Arab, sebagai permasalahan utama yang turut menumbuhkan intoleransi dan kekerasan. Negara perlu pertindak tegas terhadap paham keagamaan seperti ini. Pandangan mereka terhadap segi-segi pendidikan agama disekolah tidaklah se-radikal PSI maupun PDI Perjuangan, tetapi lebih dekat kepada kelompok nasionalis religius
Reporter : Irawan
