Akhir Bulan Ramadhan 2021 yang sejatinya menjadi momen beribadah bagi masyarakat Muslim Palestina berubah menjadi hari-hari yang penuh dengan penderitaan. Serangan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap jamaah di Masjid Al Aqsa menjadi awal mula babak baru konflik antara Israel dan Palestina. Tercatat hingga hari Selasa (18/5) korban dari konflik tersebut telah mencapai angka 212 meninggal dunia yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat sipil.
Namun, banyak yang belum mengetahui, apa yang sebenarnya mendasari Israel melakukan serangan terhadap masyarakat Palestina khususnya yang berada di Jalur Gaza.
Dalam buku yang berjudul “How Democracies Die” karya dari Levitsky dan Ziblat (2018), ada hal menarik yang tertulis didalamnya, yaitu adanya istilah “Rally Round the Flag Effect” yang memiliki makna kurang lebih “Bersatu di bawah bendera yang sama”.
Lantas apa maksud dari istilah tersebut? Istilah tersebut merupakan sutau strategi dari seorang pemimpin ketika mulai merasa tidak mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya langkah untuk menaikkan kepercayaan publik secara cepat. Isu seperti peperangan dan serangan teroris merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengambil kepercayaan tersebut.
Namun, apa hubungannya dengan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina? Seorang analis Geopolitik asal Malaysia bernama Ayman Rashdan menuliskan bahwa, serangan Israel ke Palestina merupakan Calculated Move atau sesuatu yang sudah diperhitungkan sebelumnya oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Hal ini tidak terlepas dari kondisi politik dalam negeri Israel yang cenderung tidak menguntungkan bagi Netanyahu dan Partainya.
Ada dua alasan kenapa kondisi tersebut tidak menguntungkan bagi Netanyahu dan Partaniya. Pertama, dalam pemilu beberapa tahun terakhir, Netanyahu dan Partai Likudnya gagal dalam membentuk koalisi dalam pemerintahan. Sebagai gantinya, Partai bannet (Partai Yamina) dan Partai Lapid (Yesh Atid) ditunjuk untuk memegang kendali pemerintahan.
Masalahnya ialah, Partai Ra’am (Partai orang Arab yang memiliki 4 kursi di dalam Parlemen Pemerintahan) diperkirakan akan bergabung dengan koalisi dua partai tersebut. Artinya, koalsi yang dijalin oleh tiga Partai tersebut akan menjadi koalisi yang memegang suara mayoritas dalam pemerintahan, yaitu 61 kursi dari total 120 kursi. Jika itu benar-benar terjadi, maka usaha Netanyahu dan koalisi untuk menjadikan Israel sebagai Negara eksklusif bagi kaum Yahudi terancam gagal.
Kedua, kemungkinan pemerintahan Joe Biden yang akan mengaktifkan kembali perjanjian nuklir dengan Iran (putus saat pemerintahan Trump). Serta keinginan dari kalangan progresif Partai Demokrat yang ingin Amerika Serikat mengurangi komitmen dengan Israel. Disaat bersamaan, Arab Saudi juga dikabarkan ingin membuka hubungan baik dengan Iran.
Hal ini menjadi situasi yang berbahaya bagi Israel, karena dengan kondisi tersebut akan melemahkan daya tawar mereka sekaligus mengurangi kontrol Amerika Serikat dan Arab Saudi terhadap Hamas (sayap perlawanan Palestina) yang akan mempersulit rencana aneksasi Israel terhadap Palestina.
Maka dari itu Israel kemudian melakukan provokasi di Masjid Al Aqsa dengan harapan ada perlawanan dari Hamas. Hal ini dapat memberikan justifikasi bagi Israel agar dapat melakukan serangan ke Gaza, serta menyeret Amerika Serikat dan mendukung mereka dalam konflik tersebut. Kondisi dalam negeri Israel sendiri saat ini juga terjadi konflik sipil antara etnis Arab dan Yahudi yang juga akan dimanfaatkan oleh Netanyahu untuk memberikan label buruk terhadap etnis Arab.
Dengan tindakan tersebut, Netanyahu ingin hadir sebagai juru selamat bagi Israel agar mendapatkan kepercayaan publik lagi. Walaupun sejatinya ini merupakan perjudian bagi Netanyahu dan Partai Likudnya untuk survive. Mengingat kondisi publik saat ini satu suara meminta untuk menakhiri tensi ketegangan.
Apapun alasan dari konflik tersebut, segala bentuk kejahatan di muka bumi ini tidak bias ditoleransi keberadaannya. Cukup menjadi manusia untuk kita dapat melihat keadilan.
Editor: Yusuf
