Minggu, November 22, 2026
Kalimahsawa.ID
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan
No Result
View All Result
Kalimahsawa.ID
No Result
View All Result

Nikah Sirri di Masa Pandemi, Solusi atau Alibi?

RedaksiKS by RedaksiKS
Maret 29, 2021
in Report
0
Nikah Sirri di Masa Pandemi, Solusi atau Alibi?
39
SHARES
230
VIEWS

Kamis, 25 Maret 2021, Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam IAIN Surakarta ( PUSKOHIS ) gelar Seminar Nasional berjudul “Nikah Sirri Saat Pandemi, Solusi atau Alibi?” Acara yang dihadiri para pakar hukum, akademisi, politisi, mahasiswa, praktisi dan masyarakat umum dari seluruh Indonesia ini dipandu oleh Hafidz Nur Fauzi, S.H.

Seminar dibuka oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam IAIN Surakarta yaitu R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, S.H., M.H, beliau mengatakan, “Dengan adanya seminar ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi dan solusi atas permasalahan nikah sirri yang merebak di Indonesia, khususnya dimasa pandemi.”

TulisanTerkait

DAD PK IMM FSIP UMY: Tekankan Integritas Kader dan Pola Pikir Rasional

Pelantikan PC IMM AR Fakhruddin, Siapkan Gerakan Inklusif & Proaktif

RPK PC IMM Sukoharjo dan PSB PS UMS Gelar Kelas Riset, Perkuat Tradisi Intelektualitas Kader

“PUSKOHIS akan selalu mengawal kebijakan pemerintah, dan akan selalu memberikan usul,  rekomendasi atau masukan kepeda Pemerintah, DPR maupun lembaga kehakiman demi memberikan kebahagiaan hukum bagi masyarakat semua” ucap Pakar Hukum IAIN Surakarta ini.

Nikah Sirri Boleh, Asal Syarat dan Rukunnya Terpenuhi

Setelah dibuka oleh Moderator, acara pertama adalah Keynote Speaker yang disampaikan oleh Pakar Hukum Islam yaitu Bapak Ainun Yudistira, M.Si. beliau mengatakan  bahwa Latar belakang di angkatnya tema nikah sirri saat pandemi solusi atau alibi antara lain kita melihat di awal-awal pandemi covid 19 April 2020, dimana semua aspek kehidupan terdampak yang salah satunya tentang ‘pernikahan’.

Pada saat ini KUA selaku petugas pencatat perkawinan hanya melayani bagi pasangan pengantin yg mendaftar sebelum 1 April 2021. Setelah April 2020 dari pihak KUA belum bisa menerima dan melaksanakan pencatatan perkawinan. Dengan adanya latar belakang masalah tersebut maka bagi pasangan calon pengantin yg mau menikah secara sah di hadapan KUA untuk mendapatkan keabsahan secara legal formal harus menempuh cara yg lain ada yg menunda untuk menikah ataupun tetap menikah tetapi nikah sirri terlebih dahulu.

“Menurut hukum Islam nikah sirri diperbolehkan asal syarat dan rukunya terpenuhi.” Imbuhnya.

Nikah Sirri Bukan Solusi

Sesi berikutnya adalah penyampaian materi, oleh Pembicara pertama Dr. Arsyad Aldyan, S.H.,M.H., pakar Hukum Perdata yang dihadirkan ini mengatakan bahwa nikah sirri telah terjadi baik dimasa pandemic maupun diluar masa pandemi, menurutnya nikah sirri bukan solusi. Karena ketika orang melakukan nikah sirri maka ada dampak buruk. Misalnya tidak adanya pengakuan dari Negara atas anak yang dilahirkan, sehingga anak tersebut nasabnya hanya bisa bersambung kepada ibunya saja.

Menurut Ketua LPBH NU ini, jika orang melakukan nikah sirri tidak ada instrument hukum yang bisa dipakai ketika terjadi masalah hukum dalam berkeluarga.

Faktor-faktor Orang Melakukan Nikah Sirri

Acara dilanjutkan Pembicara ke kedua Roykhatun Ni’mah, M. H., Pakar Hukum Keluarga ini mengatakan bahwa faktor-faktor orang melakukan nikah sirri adalah pertama, Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang. Mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara.

Kedua,  adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. Ketiga, tidak ada izin istri atau istri-istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.

Empat, adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang bergaul rapat dengan calon istri / suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, dan dikawinkan secara diam-diam serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Lima, Karena sulitnya aturan berpoligami. Poligami liar dilakukan karena merasa sulit dan tidak nyaman mengurus ke pengadilan serta sulit untuk mendapatkan izin dari istri ketidakmampuan suami istri (keluarga) untuk membiayai pencatatan melalui Kantor Urusan Agama.

Enam, menurut Gus dur dipicu oleh faktor sosial politik dan sosial ekonomi. Seseorang yang memiliki kedudukan politik yang tinggi dan ekonomi mapan akan mudah ditawari untuk melakukan pernikahan sirri.

Perspektif Fikih : Perlu di Kontekstualisasikan dengan Kondisi Saat Ini

Seminar dilanjutkan pemaparan materi dari Pembicara ke tiga yaitu Fathurrahman Husein, M.S.I, Pakar Hukum Islam yang dihadirkan ini mengatakan Nikah sirri, jika dilihat dari perspektif fikih maka perlu dikontekstualkan dengan kondisi saat ini. Sebab secara istilahnya saja, nikah sirri yang dimaksud dalam fikih klasik (disebutkan dalam hadis kisah Umar bin Kattab) yaitu pernikahan yang tidak memenuhi rukun saksinya, yang demikian adalah terlarang.

Sepakat jumhur ulama bahwa pernikahan harus memenuhi rukun dan syaratnya. Lebih konkret, nikah sirri (dianggap memenuhi rukun dan syarat secara fikih klasik) dalam perspektif maqasid syariah yang ‘fresh ijtihad’ (meminjam istilah Prof. Amin Abdullah) maka ‘pencatatan nikah’ bisa masuk dalam kategori rukun atau syarat nikah, tentu dipertimbangkan dengan dalil-dali terkait. Artinya jika disepakati maka bisa dianggap tidak sah nikah sirri dalam pandangan fikih kontemporer.

Diskusi diakhiri dengan Tanya jawab antara peserta dan pembicara, dan ditutup dengan penyampaian kesimpulan oleh Moderator.

Seminar Nasional ini mendapatkan dukungan penuh dari Rektor dan Para Wakil Rektor serta Dewan Penasehat PUSKOHIS.

Rektor IAIN Surakarta Prof. Dr. KH. Mudhofir Abdullah, M. Pd. Memberikan apresiasi dan dukungan atas acara terselenggaranya acara ini, beliau berharap, dibawah kepemimpinan Bapak Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, maka PUSKOHIS IAIN Surakarta selalu produktif dalam melakukan kajian-kajian ilmiah khususnya dibidang Konstitusi dan Hukum.

Editor : Irawan

Terkait

Tags: alibiatauhukum islamnikah sirripernikahansolusi
Previous Post

Filsafat Perennial dan Polemik Manusia Modern-Postmodern

Next Post

Pergulatan Umat di Indonesia: Negara Agama vs Negara Sipil

RedaksiKS

RedaksiKS

Kalimahsawa.id hadir atas kesadaran bahwa pluralitas merupakan sesuatu yang tak terelakkan dan bahwa keragaman tak harus menjadi keseragaman. Dalam konteks keindonesiaan, Negara Pancasila merupakan titik temu pemikiran antara keislaman, kemoderenan dan keindonesiaan secara harmonis.

Next Post
pancasila dalam timbangan syariat

Pergulatan Umat di Indonesia: Negara Agama vs Negara Sipil

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Tentang Kalimahsawa.id
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Kirim Tulisan
Contact Person: 085850332866

© 2020 Kalimahsawa.ID - Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.

No Result
View All Result
  • Report
  • Video
  • Narasi
    • Esai
    • Cerpen
    • Sosok
    • Puisi
  • Ulûm ad-Dîn
    • Akhlak
    • Tafsir
    • Filsafat
    • Ibadah
  • Risalah
    • Khutbah
    • Doa
    • Kata Bersama
    • Muslimah
  • Kirim Tulisan

© 2020 Kalimahsawa.ID - Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS.