‘China Politik’ menjadikan ekonomI sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. ‘Arab Politik’ menggunakan agama untuk mendapatkan kekuasaan.
Arab politik dan China politik bukan menunjuk pada ras atau etnis tapi sebagai idiom dan simbol sosiologis atau strategi merebut kekuasaan. Satu dari sekian implikasi politik identitas yang harus dibayar tuntas. Politik identitas adalah sebuah keniscayaan politik yang masif dan boleh jadi sangat rentan dengan konflik horizontal. Daniel Bell pernah mengklaim bahwa politik ideologi telah mati. Meski kemudian harus direvisi dengan hati-hati dan teliti.
Lain lagi dengan Robert N Bellah yang memberi catatan khusus tentang politik identitas yang memiliki daya rusak sekaligus ancaman bagi pluralitas dan kebhinekaan. Bellah melakukan banyak riset di negara-negara berkembang justru kerap mengalami banyak masalah karena politik identitas kerap mengganggu stabilitas politik, sosial, budaya, dan agama.
Apapun yang diusung sebagai identitas, apakah ras, suku, kaum, kabilah atau agama dan aliran telah demikian menggejolak. Sebut saja Afghan, Suriah, Sudan, dan negara-negara Arab teluk lainnya. Di mana demokrasi dibenam oleh monarki dan kerajaan dimiliki keluarga-keluarga. Politik identitas identik dengan konflik persaingan dan perselisihan yang tak kunjung berakhir.
Arab politik dan China politik berebut kekuasaan untuk mendapat kekayaan di tanah Jawa. Hipotesis ini memang terkesan tergesa-gesa meski semua indikasi ke arah sana demikian massif dan terang. Parahnya keduanya bawa dua ideologi besar yang hendak dibenturkan. China Politik identik dengan ideologi komunis. Arab Politik identik dengan Islam. Jika keduanya bertengkar siapa paling dirugikan?
Benar pula, jika ini adalah Pilpres terburuk. Bukan KPU-Bawaslu-MK-aparat keamanannya yang buruk. Tapi narasi politiknya yang kelewat buruk. Kampanye yang tidak produktif dan egoisme masing-masing identitas yang gagal dikendalikan.
Entah siapa mulai duluan, dua capres di tuduh China. Ini adalah bukti bahwa masing-masing membawa identitas ras untuk dipersalahkan. Kita lihat ada puluhan bahkan ratusan habaib di belakang Prabowo dan ada puluhan atau ratusan taipan dibelakang Jokowi. Seteru Anis Baswedan dan Ahok Cahaya Purnama pada pilgub DKI juga kurang lebih sama. Persaingan hegemoni Arab dan China terus menguat.
Narasi kesukuan, ras dan agama terus digemakan oleh elite politik dan itu sangat mengkhawatirkan. Pancasila sebagai falsafah bangsa entah dikemanakan, sebab masing-masing tak rela capresnya kalah dan lantas berebut menghitung sendiri perolehan suaranya.
Hipotesis ini tidak sepenuhnya benar tapi juga tidak bisa disalahkan semuanya. Sejarah perebutan kekuasaan raja-raja Islam di Jawa memang menarik. Yang membedakan adalah kongsi Wali Songo dan China pada era Demak Bintoro. Jin Boen telah muslim sehingga punya ikatan emosional dengan Arab Muslim sangat kuat. Berbeda dengan kondisi sekarang. Di mana China masih menggunakan atribut kesukuan dan menganut ‘agama kafer‘. Di situlah letak masalahnya. Andai Ahok dan kroninya muslim mungkin peta politiknya akan beda? Apakah kekuasaan untuk tegakkan agama, atau malah sebaliknya? Tapi sejarah politik kekuasaan selamanya tak pernah jujur menegakkan kebaikan, jadi apa maksudnya ?
Editor: Yusuf
