Relasi atau hubungan antara Bung Karno, Pancasila, Islam, dan Muhammadiyah, jika ditilik dari sejarah yang mutawatir terlihat bahwa relasi yang dimaksud yaitu menggambarkan terdapat sanad yang menunjukkan kemutawatirannya itu. Pengungkapan relasi ini penting, karena akhir-akhir ini gerakan “otak-atik” (bahkan anti) Pancasila makin transparan, bukan hanya di kawasan domestic (Indonesia) tetapi juga sudah mendunia.
Entah benar atau salah, ketika musim kampanye pilpres 2019 kemarin, ada teman penulis di sebuah Negara di kawasan Timur Tengah yang, katanya, mengkampanyekan pentingnya negara Islam tegak di Indonesia. Bahkan ada juga kelompok yang mendekati istilah popular (yang belakangan ditakuti secara merata di segmen masyarakat tertentu) yaitu khilafah.
Mayoritas umat Islam di Indonesia, ada bahkan banyak yang meyakini masih sangat mudah untuk diajak secara perlahan mendirikan pemerintahan (khilafah) Islam yang dipimpin tidak lagi oleh seorang Presiden. Melainkan oleh seorang khalifah seperti halnya pada awal-awal perkembangan agama Islam.
Bahaya Gerakan Anti Pancasila
Dimulai dari zaman Rasulullah, berikutnya zaman khulafa’ur rasyidin, lalu ke khalifah dari kalangan tabi’in (dinasti Umayah atau Mu’awiyah), hingga ke khalifah dari kalangan (dinasti) Abbasiyah. Otomatis, temennya temen tadi, tak lagi peduli dengan Pancasila.
Di Indonesia sendiri, gerakan antipancasila, disebut dengan gerakan bawah tanah, sebenarnya dimulai sejak sehari sebelum Proklamasi kemerdekaan, ditandai dengan adanya para pejuang wilayah Indonesia bagian timur yang beragama Nasrani, meminta kepada Bung Karno supaya mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta. Yang –kala itu– secara historis telah terjadi ketegangan (urat-syaraf) antarpenandatangan Piagam Jakarta dengan utusan Bung Karno yang meminta mencabut tandatangannya dan ternyata memang gagal dan Piagam Jakarta tetap ada. Tetapi tidak dijadikan sebagai preambule (pembukaan) UUD 1945.
Baca Juga: Bung Karno dan Ki Bagus Hadikusumo: Kedekatan dan Peran Kemerdekaan RI
Kemudian, pada tahun 1980-an. Aura revolusi Islam Iran (tahun 1979) mulai marak ke dan di Indonesia. Wajah sekte Syi’ah (dari revolusi Islam Iran tersebut) terlihat ada bermunculan di Indonesia, yang mau tidak mau terimbangi pula dengan tampak pula gerakan Sunni yang diwakili oleh mereka yang serius mengadobsi pemikiran Ikhwanul Muslimin (MI) Hasan al-Banna. Dengan kata lain, bahwa mulai terasa ada gerakan dua wajah (syi’ah dan sunni) yaitu pada dan sepanjang tahun 1980-an, yang kebetulan pada masa-masa itulah saya masih (bahkan memulai) jadi aktivis kampus.
****
Prof. Din Syamsuddin dan Prof. Qomari Anwar (almarhum rahimahullah), pada tahun 1980-an, yang termasuk aktif memberi ceramah-ceramah dalam berbagai pengajian kampus (mahasiswa) yang kala itu dikenal dengan istilah “usrah”. Bersamaan dengan kian maraknya pengajian-pengajian di kampus, ada juga kelompok-kelompok yang dalam istilah sekarang dikategorikan sebagai kelompok radikal atau bahkan ekstrimis.
Yang memang saya rasakan betul, ada gerakan-gerakan yang bersimpul pada kehendak massa untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Atau tepatnya menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam, bukan lagi berasaskan Pancasila. Sepanjang tahun 1980-an, yanjg saya rasakan, memang tahun-tahun heboh ideologis.
Seingat saya, pada tahun 1980-an itu, ketika Menteri Agama dijabat oleh Letjen TNI (Purnawirawan) H. Alamsyah Ratuperwiranegara, sibuk sekali untuk memahamkan masyarakat supaya menerima dan meyakini bahwa Pancasila sebagai dasar NKRI. Saya yang waktu itu baru saja memasuki jenjang pendidikan tinggi (mengawali kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah – UIN Jakarta).
Setelah Propesa (Program Pengenalan Studi dan Almamater), langsung diikutsertakan latihan kepancasilaan yang disebut dengan Penataran P-4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) atau Eka Prasetia Pancakarsa (kalau tak salah). Tidak lama kemudian, pada tahun 1980-an juga ada kebijakan atau tepatnya penetapan UU Keormasan yang mewajibkan semua ormas mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal.
Hadiah Umat Islam untuk Indonesia
Menag Alamsyah Ratuperwiranegara, dalam hampir setiap kesempatan selalu mengatakan bahwa Pancasila adalah lima sila yang masing-masing sila merupakan rangkaian (kalimat) filosofis yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan memang saat itu MUI pun menerbitkan buku saku (buku kecil), kalau tak salah berjudul “Pancasila dan Islam”.
Yang sangat saya ingat dari almarhum Alamsyah Ratuperwiranegara (rahimahullah) bukan hanya itu tadi, melainkan, bahwa beliau berkali-kali, dalam setiap kesempatan, menegaskan bahwa Pancasila adalah hadiah terbesar dari umat Islam untuk Indonesia. Kebetulan pula, ketika saya diberi tugas mengampu mata kuliah PKN di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT Indonesia).
Baca Juga: Pancasila dan Muhammadiyah (1): Jejak Ulama Modernis
Penegasan Alamsyah itulah yang senantiasa menjadi topik pembejalaran bareng mahasiswa. Kemudian karena penyampaiannya saya lakukan di kampus Muhammadiyah, maka saya pun dengan penuh tanggung jawab akademis, menyampaikan bahwa yang dimaksud umat Islam oleh Menteri Agama itu adalah Muhammadiyah.
****
Alasan pokoknya – sebagaimana disinyalir di atas – bahwa Bung Karno telah menerima tekanan atau bahkan ancaman jika tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya) dalam Piagam Jakarta tidak dicoret. Lantaran itu, Bung Karno merasa galau dan langsung bergerak untuk menemui para penandatangan piagam Jakarta supaya mencoret tujuh kata yang dimaksud, tetapi tak satupun dari mereka yang bersedia.
Kemudian, Bung Karno –setelah gagal meminta persetujuan para tokoh– teringat, bahwa dirinya sebagai Ketua Majelis Pendidikan Muhammadiyah di daerah Bengkulu mempunyai atasan, yaitu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan saat itu pulalah Bung Karno meminta Mr. Kasman Singodimejo yang juga sebagai tokoh Muhammadiyah untuk menemui sekaligus memohon kepada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah kala itu; Ki Bagus Hadikusumo, supaya (dan ternyata beliau) menyetujui pencoretan tujuh kata tersebut. Sungguh nampak begitu Indah dan sangat bersahaja kisah ini.
Sumber Ilustrasi: detiknews.com
