Beberapa pekan ini masih menarik untuk memperbincangkan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) pasalnya terus memicu kontoversi bahkan demonstrasi.
Hal ini disebabkan Pancasila yang seharusnya memiliki kedudukan sebagai dasar negara, falsafah bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum. Nampaknya telah direduksi menjadi rancangan sumber hukum serta perekat keberagaman yang terdiri 17.504 pulau seantero negeri ini menjadi riuh setiap daerah-daerah yang turun aksi ke jalan menolak rancangan tersebut.
Tapi penulis akan lebih menyoroti persatuan Indonesia ditengah hiruk pikuk beberapa rancangan undang undang yang dihadirkan oleh perwakilan rakyat yakni DPR. Rasanya sudah bukan rahasia lagi jika kinerja anggota dewan kita di senayan sana amburadul adanya. Mungkin saja juga diikuti beberapa daerah lainnya.
****
Rapor buruk kinerja DPR itu disoroti betul oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang menyebutkan bahwa kinerja DPR, utamanya di tahun ini benar-benar kacau. Dari mulai minimnya jumlah UU yang disahkan, sampai ketidakhadiran para anggota DPR dalam agenda rapat. Formappi mencatat, pada masa sidang 2018/2019 saja, dari 24 Rancangan Undang-undang (RUU) yang seharusnya dibahas oleh DPR, hanya 16 yang masuk dalam pembahasan, dan hanya 3 yang berhasil disahkan menjadi UU.
Dari segi kehadiran jauh lebih memprihatinkan lagi. Dalam berbagai rapat sidang yang diselenggarakan oleh DPR, banyak anggota dewan yang tidak hadir. Bahkan, hampir seluruh sidang hanya dihadiri kurang dari separuh jumlah keseluruhan anggota DPR.
baca juga PKI atau Ateisme Baru?
Menurut hemat penulis, DPR yang kinerjanya kurang optimal dan justru seringkali membuat gaduh seantero negeri ini.
Hal ini dengan adanya RUU yang kurang matang dan kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada dan seakan-akan persatuan Indonesia sedang diuji oleh wakil rakyat yang kemudian terjadi kontroversi bahkan demonstrasi secara berangsur-angsur.
Merawat Persatuan Indonesia
Jauh sebelum negeri ini merdeka, bangsa kita telah hidup rukun dan tenteram dalam kebersamaan yang bernuansa keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang menjadi semboyan bangsa kita adalah penanda yang sangat jelas betapa sesungguhnya keberagaman yang ada di Indonesia atau Nusantara pada saat itu tak pernah menjadi sebuah persoalan.
Keberagaman yang sudah terpikirkan dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang telah diaplikasikan dan diwariskan dalam Pancasila. Kalimat sakti Bhinneka Tunggal Ika didengungkan sebagai semboyan negara. Mungkin di awal kemerdekaannya Indonesia menjadi negara yang sangat maju falam sistem kebangsaan. Hal jni karena Indonesia mampu menjadi contoh persatuan dalam keberagaman disaat negara-negara lain tengah diguncang peperangan dan perpecahan yang salah satunya faktornya disebabkan oleh fanatisme SARA.
Kebanggaan bagi kita terlahir di negeri yang punya semangat persatuan dalam kemajemukan yang melebihi negara manapun. Sebuah amanah besar untuk merawat persatuan bangsa yang telah kita pangku sebagai generasi penerus bangsa. Tentunya bakan ada saja pihak yang tidak senang melihat persatuan bangsa ini dan mencoba menguji bahkan merusaknya. Pihak-pihak tersebut bisa berasal dari internal atau eksternal bangsa ini dan jadi tugas besar bagi kita generasi penerus bangsa. Untuk menghadang berbagai pengaruh buruk yang bisa persatuan dan kesatuan Indonesia.
****
Jika membicarakan persatuan Indonesia sampai hari ini seperti ada perasaan sedih seperti saat mengiris bawang. Bangsa kita kini seperti sudah lupa makna persatuan sebenarnya. Kita cukup sering melihat diberbagai media adanya berita perkelahian antar kelompok bahkan dengan aparat, mulai tawuran antar kampung, tawuran pelajar, dan lain sebagainya. Apakah untungnya menyelesaikan masalah dengan nalan perkelahian massal seperti itu ? Yang ada malah kerugian, entah kerusakan infrastruktur bahkan korban jiwa melayang.
baca juga Melawan Kejokeran Ego
Usaha-usaha menjaga dan merawat Kebhinnekaan sudah dilakukan dengan adanya edukasi ke masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan kesadaran nasional. Baik melalui kegiatan formal, non formal maupun informal. Hal ini dilakukan supaya masyarakat memiliki jiwa nasionalisme, patriotisme dan kesadaran multikultur. Sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mencekram dalam kaki burung Garuda bukanlah sebatas wacana.
Paradoks
Disisi lain para pejabat, petinggi negara sebagai dewan perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat harusnya merumuskan kebijakan kebijakan yang berorientasi pada cita-cita bangsa Indonesia. Bukan justru membuat gaduh dengan merusak dan memecah belah untuk mengedepankan kepentingan individu dan kelompok tertentu.
Penting diingat sekarang negeri ini belum usai menghadapi ujian pandemi covid 19. Alangkah baiknya para dewan lebih fokus bagaimana kita bersatu dalam bingkai persatuan Indonesia. Untuk melewati virus yang mencekam ini dan kembali hidup dengan damai seperti semula tanpa ada rasa takut dan kekhawatiran terinfeksi virus tersebut.
Upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari situasi yang seperti ini. Tentunya menjadi tanggung jawab bersama dalam rangka menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, terkhusus sila ketiga. Menurut hemat penulis saat ini juga, jika RUU HIP dipaksakan menjadi undang-undang maka akan sia-sia upaya yang dilakukan.
Editor: Arief M