Ketika membicarakan tentang konsep walfare state (Negara Kesejahteraan), konsep ini tidak terlalu asing bagi penulis. Yang mana penulis kutip dari bukunya Rusdiyanto, S.I.P yang berjudul “Kepemimpinan dan Gerakan Kaum Muda untuk mewujudkan Walfare State”.
Istilah atau konsep walfare state, secara akademik berasal dari tradisi keilmuan barat. Walfarestate atau Negara kesejahteraan merupakan sistem pemerintahan, negara bertanggung jawab besar terhadap kesejahteraan warganya.
Ada bermacam macam model negara kesejahteraan, yang pastinya kita selaku pembaca akan bertanya dimanakah posisi Indonesia selama ini dalam konsep negara kesejahteraan. Normatifnya negara kesejahteraan memiliki tipe yang ideal (ideal type), yang tunggal sesuai dengan pengertiannya.
Namun, faktanya negara kesejahteraan tidak memiliki prakter yang tunggal. Berbagai model diterapkan oleh kebanyakan negara, tergantung pengaruh ideologi dan tuntutan peradaban.
Model Negara Kesejahteraan
- Model Institusional (Universal)
Model ini dipengaruhi oleh paham liberal. Kesejahteraan dipandang sebagai hak setiap warga negara, baik miskin atau kaya. Sehingga pelayanan sosial dilakukan secara permanen dan tidak memandang strata sosial dan ekonomi, Negara yang menerapkan adalah negara negara Skandinavia (Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia).
- Model Residual (Model selektif)
Dalam model ini pelayanan sosial diberikan secara singkat (short time) yang dipandanng sebaga pemborosan yang menciptakan ketergantungan terhadap warganya. Model ini diterapkan dinegara negara Anglo-saxon ( AS, Australia dan Selandia Baru).
- Model Korporasi
Model ini diterapkan dengan memberikan jaminan sosil kepada warganya atas skema kontribusi kerja. Sehingga, kontrbusi jaminan sosial berasal dari tiga belah pihak yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja. Model ini diterapkan di Jerman dan Austria.
- Model Minimal
Model ini diterapkan di negara negara Latin dan Asia. Pelayanan dan jaminan sosial diberikan secara temporal, minimal, dan sporadis. Karena tidak memiliki political will terhadap pembangunan sosial. Biasanya model minimal sebagian besar dipraktekkan di negara negara berkembang yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan Indonesia masuk dalam model minimal tersebut.
Kontekstualisasi Semangat Islam Untuk Mensejahterakan
Secara epistimologis pada dasarnya Islam telah mendukung tewujudnya masyarakat yang sejahtera. Sebagaimana yang telah di cita-citakan oleh negara kesejahteraan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa konsep negara kesejahteraan sejatinya sangat dekat dengan tradisi, sebagaimana yang telah banyak tersebut dalam al-Qur’an dan Hadist.
Seperti terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.Semangat keberpihakan terhadap kaum mustadh’afin atau kaum yang lemah, menjadi modal penting dalam pembangunan negara kesejahteraan.
Baca Juga: Ketika Ideologi Pancasila dalam Genggaman Rezim Kekuasaan
Dengan dasar inilah, Indonesia secara normatif dan substantif termasuk salah satu konsep negara kesejahteraan dalam koridor. Sehingga melahirkan ideologi yang mana terdapat konsep kepermanenan nilai-nilai dalamPancasila.
Telah dikemukakan bahwa ideologi nasional indonesia adalah Pancasila. Berkenaan dengan fungsinya sebagai dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam konteks kemajemukan Indonesia.
****
Ketika melihat pada kesadaran, bahwa Pancasila dari beberapa fungsi dan kedududukanya, merupakan titik temu (kalimah sawa’) antara berbagai komunitas kemasyarakatan dalam bangsa Indonesia terutama komunitas keagamaan. Hal tersebut telah menjadi perintah Allah swt kepada Rasul-Nya Muhammad saw:
“Katakanlah olehmu, Muhammad: “Wahai para pengikut kitab suci! Marilah kamu semua menuju kepada ajaran dasar kesamaan antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan bahwa sebagian dari kita sesama manusia tidak mengangkat sebagian yang lain sebagai tuhan tuhan selain Allah Tuhan Yang Maha Esa!” tapi jika mereka (para pengikut kitab suci) itu menolak maka katakanlah olehmu sekalian wahai kaum beriman, kepada para pengikut kitab suci itu: “Bersaksilah kamu semua bahwa kami adalah orang orang yang beserah diri (kaum Muslim).” (QS. Ali Imran: 64)
Dari firman tersebut lahirlah konsep pemahaman setiap orang dalam menafsirkan dan menakwilkan. Ketika kita beranjak keranah intelektual bahwa ada pesan atau perintah yang dapat diserap yaitu mencari titik temu antara para penganut berbagai agama samawi.
Kepermanenan Nilai Islam dalam Pancasila
Kemudian, apa yang dimaksud sebagai titik temu tersebut, bahwa itu merupakan bentuk pengokohan yang menyeragamkan semua umat menjadi satu bentuk keyakinan, yaitu Tauhid atau paham Ketuhanan Yang Maha Esa (Monoteisme).
Karena tauhid merupakan prinsip paling dasar yang mempertemukan agama-agama dalam keasliannya. Sehingga Tauhid tersebut menghilangkan suatu bentuk pemitosan sesama manusia atau sesama makhluk.Dan jika usaha titik temu tersebut gagal, maka “kami adalah orang orang yang berserah diri” yakni masing-masing berhak mempertahankan keimanannya terhadap apa yang dianutnya.
Ketika mengalihkan sebuah pemahaman tentang dan substansi ideologi. Bahwa, ideologi dasar bangsa kita Indonesia adalah Pancasila, dan tepat pada sila pertama, menurut penyumbang pikiranya yang utama, Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Umum PP Muhammadiyah Saat Itu), dimaksudkan sebagai Tauhid.
Dan Pancasila merupakan ideologi terbuka yang sesuai dengan rancangan kehidupan sosial politik yang plural dan modern. Dengan demikian, semua masyarakat menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara atau bisa disebut fase kemantapan.
****
“Suatu bentuk landasan yang mantap saja belum cukup, tetapi yang harus membangun dan mengisinya dengan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan lahir batin.” (Ucapan Presiden Soeharto, dalam kongres dan seminar HIPIS di Ujung Pandang 1986).
Dari konsep diatas telah memberikan penjelasan singkat, tentang apa makna pandangan Pancasila. Yang merupakan sebuah idelogi terbuka, yang mana tidak diberikan penafsiran secara detail dan nyata (sekali untuk selamanya yang tidak bisa diubah).
Baca Juga: Fakhruddin Ar Razi, Kiprah di Dunia Filsafat dan Tafsir Al-Qur’an
Maka Pancasila pun tidak mengizinkan adanya indoktrinasi, akan tetapi bisa berkembang secara dinamis dalam menghadapi setiap konsep, gagasan dan kenyataan dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika seseorang benar memahami hakikat dari Pancasila. Maka akan menemukan nilai-nilai yang permanen yang tidak bisa dipisahkan dari dasar lima sila tersebut.
Bahkan, konsep negara kesejahteraan sangat berperan aktif dalam nilai nilai walfare state yang menjadi landasan negara kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia.
Sumber Ilustrasi: ibadah.co.id