Oleh: Noor Chozin Agham
Gerakan anti Pancasila, infonya ternyata bukan hanya di Indonesia, tetapi juga sudah mendunia. Entah benar atau salah, ketika musim kampanye pilpres 2019 kemarin.
Ada teman penulis di sebuah Negara di kawasan Timur Tengah yang, katanya, mengkampanyekan pentingnya negara Islam tegak di Indonesia. Istilah popular (yang belakangan ditakuti secara merata di segmen masyarakat tertentu) yaitu “khilafah”. Mayoritas umat Islam di Indonesia, menurut teman tadi, ada bahkan banyak yang meyakini masih sangat mudah untuk diajak secara perlahan mendirikan pemerintahan (khilafah) Islam.
Khilafah ini tidak lagi dipimpin oleh seorang Presiden, melainkan oleh seorang khalifah seperti halnya pada awal-awal perkembangan agama Islam, dimulai dari zaman Rasulullah, berikutnya zaman khulafa’ur rasyidin, lalu ke khalifah dari kalangan tabi’in (dinasti Umayah atau Mu’awiyah), hingga ke khalifah dari kalangan (dinasti) Abbasiyah.
Di Indonesia sendiri, gerakan antipancasila, disebut dengan gerakan bawah tanah, sebenarnya dimulai sejak sehari sebelum Proklamasi kemerdekaan, ditandai dengan adanya para pejuang wilayah Indonesia bagian timur yang beragama Nasrani, meminta kepada Bung Karno supaya mencoret 7 kata dalam Piagam Jakarta, yang – kala itu– secara historis telah terjadi ketegangan (urat-syaraf) antarpenandatangan Piagam Jakarta dengan utusan Bung Karno yang meminta mencabut tandatangannya dan ternyata memang gagal dan Piagam Jakarta tetap ada, tetapi tidak dijadikan sebagai preambule (pembukaan) UUD 1945.
Baca Juga: Muhammadiyah Sebagai Katalisator Demokrasi
Kemudian, pada tahun 1980-an, aura revolusi Islam Iran tahun 1979 M mulai marak di Indonesia. Wajah sekte Syi’ah (dari revolusi Islam Iran) terlihat bermunculan di Indonesia, yang mau tidak mau terimbangi pula dengan tampak pula gerakan Sunni yang diwakili oleh mereka yang serius mengadopsi pemikiran Ikhwanul Muslimin (IM) Hasan al-Banna. Dengan kata lain, bahwa mulai terasa ada gerakan dua wajah (syi’ah dan sunny) yaitu pada sepanjang tahun 1980-an, yang kebetulan pada masa-masa itulah penulis masih jadi aktivis kampus.
Prof. Din Syamsuddin dan Prof. Qomari Anwar (almarhum rahimahullah), pada tahun 1980-an, yang termasuk aktif memberi ceramah-ceramah dalam berbagai pengajian kampus (mahasiswa) yang kala itu dikenal dengan istilah “usrah”.
Tahun-tahun Ideologis
Bersamaan dengan kian maraknya pengajian-pengajian di kampus, ada juga kelompok-kelompok yang dalam istilah sekarang dikategorikan sebagai kelompok radikal atau bahkan ekstrimis, yang memang penulis rasakan betul. Ada gerakan-gerakan yang bersimpul pada kehendak massa untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta, atau tepatnya menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam, bukan lagi berasaskan Pancasila. Sepanjang tahun 1980-an, yang penulis rasakan, memang tahun-tahun heboh ideologis.
Pada tahun 1980-an itu, ketika Menteri Agama dijabat oleh Letjen TNI (Purnawirawan) H. Alamsyah Ratuperwiranegara. Ia sibuk sekali untuk memahamkan masyarakat supaya menerima dan meyakini bahwa Pancasila sebagai dasar NKRI.
Penulis yang waktu itu baru saja memasuki jenjang pendidikan tinggi (mengawali kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah – UIN Jakarta), setelah Propesa (Program Pengenalan Studi dan Almamater), langsung diikutsertakan latihan kepancasilaan yang disebut dengan Penataran P-4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) atau Ekja Prasetia Pancakarya. Tidak lama kemudian, pada tahun 1980-an juga ada kebijakan atau tepatnya penetapan UU Keormasan yang mewajibkan semua ormas mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal.
Menag Alamsyah Ratuperwiranegara, dalam hampir setiap kesempatan selalu mengatakan bahwa Pancasila adalah lima sila yang masing-masing sila merupakan rangkaian (kalimat) filosofis yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan memang saat itu MUI pun menerbitkan buku satu Pancasila dan Islam.
Yang sangat penulis ingat dari Alamsyah Ratuperwiranegara bukan hanya itu tadi, melainkan, bahwa beliau berkali-kali, dalam setiap kesempatan, menegaskan bahwa Pancasila adalah hadiah terbesar dari umat Islam untuk Indonesia. Kebetulan pula, ketika penulis diberi tugas mengampu mata kuliah PKn di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT Indonesia), penegasan Alamsyah itulah yang senantiasa menjadi topik pembejalaran bersama mahasiswa.
Kemudian karena penyampaiannya penulis lakukan di kampus Muhammadiyah, maka penulis pun, dengan penuh tanggung jawab akademis, tidaklah berlebihan jika menyampaikan bahwa yang dimaksud umat Islam oleh Menteri Agama itu adalah Muhammadiyah. Dengan kata lain, bahwa Muhammadiyah yang punya Pancasila dan menghadiahkannya kepada umat dan bangsa Indonesia.
3 Alasan Pancasila Hadiah dari Muhammadiyah
Alasan penulis ada tiga hal sederhana, tapi sangat bermakna. Pertama, perumus Pancasila pertama, bukan Moh. Yamin, melainkan Prof. Dr. Ir. H. Soekarno atau Bung Karno Rahimahullah, salah seorang tokoh besar yang dilahirkan oleh Muhammadiyah. Kedua, yang menyetujui pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu, Prof. Kibagus Hadikusumo Rahimahullah. Ketiga, yang menyelamatkan dan mengamankan negara Pancasila, yaitu Bapak TNI, Jenderal Besar Soedirman, tokoh Muhammadiyah juga. Allahu a’lam.
Penulis adalah Dosen Studi Islam Universitas Prof. HAMKA Jakarta