Oleh: Muhammad Afriansyah[1]
Agus Hadi Sujiwo atau yang lebih familiar kita kenal sebagai Sujiwo Tejo, hadir di acara ILC (Indonesia Lawyers Club) TV One pada Selasa 5 November 2019, di akhir pernyataannya, beliau berbicara demikian:
Boleh pakai celana cingkrang, boleh pakai cadar, yang penting jangan anti Pancasila. Pertanyaan saya sekarang, Pancasila itu ada gak si? Bagi saya gak ada pak, jujur. Yang ada gambar garuda Pancasila, ada. Teks Pancasila ada. Tapi Pancasila gak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang gak ada? Kalo Pancasila ada, air kita gak beli, lapangan kerja gampang, perusahaan-perusahaan saldonya nol, karena gak mengejar keuntungan, pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Itu baru Pancasila. Kalo Pancasila ada, masa iuran kesehatan sampai kejet-kejet masyarakat diancam gak boleh perpanjang SIM.
Selengkapnya, pembaca sekalian bisa menyaksikan sendiri video tersebut di laman Youtube secara lengkap. Sebagai warga negara biasa, yang tidak memiliki afiliasi politik dengan partai politik manapun, Saya menilai pernyataan Sujiwo Tejo merupakan pernyataan yang jujur dan murni dari seorang warga negara.
Dari sini Saya menyimpulkan bahwa suara Sujiwo Tejo merupakan representasi dari keresahan sebagian besar anak bangsa yang masih peduli dan memiliki kepekaan terhadap dasar negara kita.
Meski bukan pakar dalam bidang ketatanegaraan dan bahkan bukan juga seorang akademisi, keresahan tersebut memiliki kesamaan dengan keresahan yang sebenarnya sudah didengungkan sejak lama, bahkan semenjak umur negara ini masih sebiji jagung.
Ketidakhadiran Pancasila sudah lama dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila hanya menjadi ideologi pajangan dan hafalan. Keberadaan Pancasila oleh Kuntowijoyo dapat diukur melalui tiga kriteria, yaitu konsistensi, koherensi, dan korespondensi.
Dengan kriteria sederhana tersebut, kita bisa mengukur keberadaan Pancasila, tentunya keberadaan yang benar-benar ada sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi segenap rakyat Indonesia, dari zaman ke zaman.
***
Kalau kita mencermati pernyataan Sujiwo Tejo tersebut, penyataan yang sedemikian menohok muncul akibat berbagai carut marutnya pengelolaan penyelenggaraan negara ini dari berbagai lini kehidupan, sebut saja kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya.
Artinya, Pancasila tidak lagi dijadikan ruh dalam penyelenggaraan negara oleh para pejabatnya. Yang tersisa kini dari Pancasila hanyalah teks dan lambang garuda Pancasila. Kelima sila yang tentunya dengan mudah masih kita hafal mengendap di kerongkongan, tapi tidak termanifestasikan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Penyelewengan-penyelewengan yang pernah terjadi, terkhusus pada era rezim Orla dan Orba dengan jelas sudah menjelaskan Pancasila yang merupakan temuan para founding fathers dicampakkan.
Hal tersebut sudah dibaca dengan cermat oleh Kuntowijoyo pada masa itu, sehingga budayawan tersebut menggagas konsep “Radikalisasi Pancasila”. Radikalisasi yang dimaksud oleh Kuntowijoyo bukanlah semacam radikalisasi masa, buruh, tani, dan mahasiswa yang galak, beringas, tak terkendali, dan di luar hukum.
Karena radikalisasi yang dimaksud adalah revolusi gagasan, bukan revolusi orang. Oleh karena itu, radikalisasi memiliki arti membuat Pancasila tegar, efektif, dan menjadi petunjuk bagaimana negara ini diorganisasikan.
Ada lima konsep dasar mengenai Radikalisasi Pancasila, meliputi (1) mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, (2) mengganti persepsi dari Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu, (3) mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi, koherensi, dan korenspondensi dengan realitas sosial, (4) Pancasila yang semula melayani kepentingan vertikal menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, dan (5) menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara. Mari kita ulas bersama kelima konsep dasar tersebut.
Pertama, mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam hal ini, Kuntowijoyo membagi ideologi menjadi dua yaitu ideologi yang dimiliki oleh satuan besar yang bernama negara dan satuan kecil yang bernama partai, ormas, dan kelompok-kelompok sosial. Pancasila adalah ideologi dari satuan besar, artinya Pancasila memiliki jati diri untuk memberikan visi kenegaraan.
Ketika Pancasila melakukan ekspansi ideologi hingga menjangkau satuan kecil di atas, ia akan bertabrakan dengan wilayah etik dan agama. Hal ini pernah terjadi kala Orba dengan adanya Penataran P4 (Ekaprasetia Pancakarsa), yang dirinci menjadi butir-butir Pancasila.
Kedua, mengganti persepsi dari Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu. Ideologi memiliki sifat subjektif, dipaksakan terhadap fakta, dan tertutup. Ilmu mempunyai sifat objektif, menghormati fakta, dan terbuka. Sebagai ilmu, Pancasila dapat dianggap sebagai filsafat sosial, cara pandang negara terhadap gejala-gejala sosial.
Dari filsafat sosial dapat diturunkan menjadi teori sosial. Selanjutnya ada pendekatan (metodologi) dan ada metode. Adanya asas sekaligus tafsir tunggal atas Pancasila yang dilakukan oleh Orba menunjukkan inkorespondensi yaitu ketidaksesuaian antara ideologi dan kenyataan. Selain itu, Penataran P4 juga menjadi bukti adanya tafsir tunggal terhadap Pancasila.
***
Ketiga, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi, koherensi, dan korespondensi dengan realitas sosial. Tidak seperti Orla yang melakukan penyelewengan berupa inkonsistensi, inkoherensi, dan inkorespondensi karena kuatnya pengaruh PKI bahkan hingga akar rumput, penyelewengan Orba lebih pada inkorespondensi Pancasila yang selama 32 tahun “dikeramatkan” oleh penguasa. Penyelewengan yang dilakukan oleh Orba semuanya bersifat substantif kecuali penyelewengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
Keempat, Pancasila yang semula melayani kepentingan vertikal menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal. Maksudnya, sila-sila dalam Pancasila semata-mata ditujukan untuk kesejahteraan lahir-batin rakyat banyak. Bukannya sebagai alat legitimasi semu dari pemerintah untuk mendikte kesetiaan rakyat kepada penguasa, seperti yang pernah dan tengah terjadi kini.
Kelima, menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara. Pancasila sebagai ideologi negara haruslah menjadi kriteria, panduan, dan pegangan dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring, dan evaluasi kerja di tingkat, paling atas, non-teknis, dan kebijakan, baik itu di sektor eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Hal tersebut juga berlaku bagi media massa, partai politik, ormas, dan masyarakat pada umumnya yang akan mengajukan kritik kepada kebijakan pemerintah.
Bagi penulis, Radikalisasi Pancasila merupakan gagasan unik yang masih sangat relevan manakala diterapkan hari ini, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan belajar dari banyak penyelewengan yang pernah dilakukan oleh para pendahulunya.
Besar harapan segenap elemen bangsa Indonesia agar Pancasila kembali memiliki ruh dan hidup sebagai falsafah berbangsa dan bernegara bagi Indonesia, negara multikultural yang amat sangat majemuk.
Indonesia harus dibangun dengan visi jangka panjang yang sudah sedari dulu dicanangkan oleh para pendiri bangsa, tidak lain adalah Pancasila yang merupakan ideologi negara, maka kita perlu kembali kepada cita-cita Pancasila yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai luhur bangsa. Dengan catatan, radikalisasi Pancasila mesti berjalan dengan menghormati supremasi hukum.
Penulis adalah Anggota Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan PC IMM Kota Surakarta periode 2019/2020