Oleh: Fauzan Addinul Jihad
Ruang digital dibanjiri kabar tentang aksi pembakaran “sarang tikus” di berbagai daerah. Tindakan represif dari aparat pun semakin dikerahkan. Gas air mata satu demi satu terbang diudara, membuat para demonstran terpontang-panting merangsek maju dengan linang air mata. Dari setiap peluh yang menetes, gelora dalam jiwa mereka kian menyala. Meski berbekal segenggam batu, namun itu sudah cukup menjadi senjata tandingan. Meluncur laksana puluhan peluru, terbang bersama dengan tongkat kayu.
Momentum ini terekam dalam jejak digital dengan label anarkis. Kekerasan, provokasi, dan vandalisme menjadi ciri khas utamanya. Entah kericuhan ini dipicu oleh provokator yang menyusup sambil berkelakar, ataupun lahir murni dari luapan emosional, mereka tetap akan dicap sebagai anarkis sebagai tindak kekerasan. Dimanapun ada kericuhan, disitulah label anarkis disematkan kepada mereka tanpa mamahami makna kata asalnya.
Padahal kata anarkis berakar dari istilah Yunani Kuno anarkhía, yang merujuk pada keadaan tanpa pemimpin dan dipahami sebagai lawan dari hierarki. Namun sialnya, makna anarki begeser jauh seiring berjalannya waktu. Hingga detik ini kata anarkis selalu diidentikkan dengan berbagai bentuk kekerasan karena kerap mengalami perubahan makna. Lantas muncul pertanyaan besar: apakah anarkis memang bermakna demikian?
Jacques Deridda mengatakan, “There is nothing outside of the text.” Tidak ada apapun yang pasti di luar teks (kata). Hal ini dikarenakan pergeseran makna pada kata memang sesuatu yang tak bisa dihidari dari waktu ke waktu. Pergeseran makna dapat terjadi karena makna selalu memerlukan relasi antar pasangan oposisinya, seperti hitam-putih, siang-malam, pemerintah-rakyat, dan hierarkis-anarkis. Pada awalnya, setiap relasi tersebut setara satu sama lain. Namun, salah satu pihak tersebut seringkali merendahkan pasangan oposisinya demi kepentingan tertentu karena lebih berkuasa. Sontak muncul proposisi janggal seperti hitam lebih kotor daripada putih, malam lebih buruk daripada siang, rakyat lebih rendah daripada pemerintah, anarkis lebih buruk daripada hierarkis.
Salah satu momen masyhur yang menggambarkan hal tersebut ialah pada saat peristiwa politik Inggris abad ke-17 dan Revolusi Prancis. Pada masa itu, kelompok hierarkis (pemerintah) dan kelompok anarkis (rakyat yang mengkritik pemerintah) memiliki kesetaraan dalam hak bersuara. Namun, stigma terhadap kata anarkis mulai dipandang negatif oleh pihak pemerintah untuk menuduh oposisi politiknya sebagai pembawa kekacauan. Sehingga kata anarkis dianggap berbahaya dan dipandang lebih rendah daripada hierarki pemerintah. Hal tersebut terjadi karena perlawanan kaum anarkis yang menentang kebobrokan sistem hierarkis yang otoriter dianggap berpotensi menimbulkan huru-hara. Maka kata anarkis yang semula bermakna “lawan dari hierarki” perlahan berubah menjadi “kekerasan”.
Pergeseran makna terjadi karena dalam perjalanan sejarah, beberapa negara-negara modern yang dibangun di atas hierarki membutuhkan legitimasi agar tatanannya tetap sah. Untuk menyudutkan kelompok yang menolak kebobrokan sistem hierarkis pemerintahan, makna anarkis digeser karena kepentingan tertentu. Kata anarkis mengalami degradasi karena kekhawatiran pemerintah akan kericuhan sehingga permainan kuasa menempatkan pihak oposisinya identik dengan aksi kekerasan. Sebagai konsekuensinya, segala bentuk penolakan terhadap kekuasaan harus ditempatkan sebagai ancaman.
Perlu kita ketahui bahwa tujuan awal kelompok anarkis ialah menyuarakan hak-hak masyarakat bawah agar terciptanya kondisi masyarakat yang bebas dari dominasi otoriter. Meskipun pada awalnya terdapat gagasan anarkisme untuk menolak kahadiran negara, bukan berarti seluruh gagasannya harus dipaksakan mentah-mentah. Kita perlu mengambil beberapa aspek saja sebagai langkah metodologis, terutama dalam aksi demonstrasi untuk mengupayakan aspirasi masyarakat tersampaikan langsung ke telinga pemerintah tanpa terhambat oleh sistem.
Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga awal September diwarnai oleh kekerasan, penjarahan, dan vandalisme hingga menjadi trending topik yang tak kunjung reda. Demonstran kerap menjadi bulan-bulanan di media sosial dengan label anarkis. Media memainkan label anarkis tersebut untuk melabeli aksi demonstrasi sehingga semakin disudutkan. Kedepannya, segala bentuk aksi apapun akan terus mendapatkan tindakan represif dan pembungkaman lantaran siapapun yang menyuarakan aspirasinya akan dinilai sebagai kriminal tanpa pandang bulu. Hingga pada 31 Agustus 2025, sebagaimana yang dilansir dari Tempo, ada pihak tertentu yang sengaja memanfaatkannya untuk menciptakan kekacauan massal yang bukanlah murni gejolak rakyat.
Siapapun dapat ditindas hanya karena dilabeli anarkis, bahkan hanya selangkah terjun ke jalan. Jika militer telah mengambil alih fungsi sipil, ruang publik akan dibatasi melalui dengan dalih menjaga stabilitas dari gerakan anarkis. Tentunya, label anarkis akan menjadi alasan bagi aparat untuk melakukan tindakan represif. Situasi ini pada akhirnya mejadikan rakyat kehilangan kebebasan dan kontrol atas hidupnya. Jika darurat militer sudah ditetapkan, maka kengerian besar akan terjadi. Jika disetujui, maka presiden bersama kabinetnya dianggap gagal oleh lawan poltiknya dan massa kolektif menjadi korban yang penuh dengan darah.
Dengan status itu, penyelewengan makna anarkis saat ini dijadikan sebagai legitimasi disahkannya darurat militer. Maka kata anarkis perlu dikembalikan ke makna asalnya agar terlepas dari skenario rekayasa makna dalam rangka menolak dominasi ataupun struktur hierarki kekuasaan yang menindas. Aspirasi mereka berhak didengar secara langsung oleh pemerintah tanpa ada halangan dari segi prosedur maupun struktur. Dialog antara dua kubu ini harus didudukkan secara inklusif tanpa represif. Kondisi anarkis yang demikian akan menciptakan kesetaraan tanpa kesenjangan status sosial.
Di penghujung tulisan ini, saya tegaskan bahwa demonstran wajib anarkis dalam makna asalnya, yakni penolakannya terhadap belenggu sistem hierarki dengan menyuarakan kebebasan tanpa terikat oleh prosedur formal. Sebab tak mungkin demonstran mengajukan aspirasinya melalui prosedur layanan pengajuan aspirasi ataupun mengikuti prosedur birokrasi. Justru demonstran menyuarakan aspirasinya secara langsung secara kolektif atas nama rakyat. Anarkis bukan sekadar menolak aturan, tetapi berusaha membangun tatanan sosial yang adil melalui prinsip kebebasan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama tanpa paksaan dari kekuasaan terpusat.
Editor: Astyra Gita Kinanti