Oleh: Putu Ayu Suniadewi (Mahasiswa INTI University Malaysia)
“Kasus keracunan MBG masih batas wajar, hanya 4.711 porsi dari satu miliar porsi.”
Kalimat itu mungkin terdengar menenangkan. Namun, di balik retorika angka yang rapi, tersembunyi tragedi yang seharusnya membuat kita muak, karena sudah ribuan anak yang muntah, demam, pingsan, bahkan dilarikan ke rumah sakit, lalu semua diredam dengan kata “masih wajar”.
Angka memang bisa menyelamatkan, tapi juga bisa menyamarkan. Data serupa bisa memoles kegagalan menjadi prestasi, dan menjadikan derita manusia sekadar persentase kecil di laporan statistik.
Secara matematis, klaim itu benar.
Jika 4.711 dibagi 1 miliar, hasilnya 0,000004711, tentu angka yang nyaris tak terlihat. Namun secara moral, kemanusiaan, dan prinsip kesejahteraan sosial, itu besar. Kesejahteraan sosial bukanlah soal angka agregat, melainkan tentang jaminan keamanan, kesehatan, dan martabat bagi setiap individu tanpa terkecuali. Sebuah bangsa tidak bisa dikatakan sejahtera ketika ribuan anaknya justru dirugikan oleh program yang dirancang untuk menyejahterakan mereka. 4.711 bukan angka, melainkan ribuan anak sungguhan yang menjadi korban dari sebuah sistem yang gagal menjalankan mandat sosialnya.
Statistik, bila digunakan dengan tidak jujur, menjadi alat politik yang ampuh: ia bisa menciptakan kesan sukses di atas tumpukan kegagalan dan mengikis pondasi kesejahteraan sosial yang sejati. Dan di sinilah masalah besar MBG (Makan Bergizi Gratis) bermula, yaitu ketika logika angka menggantikan logika nurani dan tanggung jawab sosial.
Dari “Program Gizi” ke Proyek Politik
MBG yang lahir dari janji mulia: mengentaskan gizi buruk dan kelaparan anak-anak Indonesia. Sejak diluncurkan, program ini diklaim menjangkau 20 juta penerima manfaat di 38 provinsi, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, dan menggerakkan petani serta UMKM lokal.
Namun di lapangan, nyatanya fakta berbicara lain.
Hingga September 2025, lebih dari 8.000 anak dilaporkan mengalami keracunan akibat makanan MBG di berbagai daerah dari Sleman hingga Bengkulu, dari Medan hingga Lombok. Uji laboratorium menemukan kontaminasi bakteri seperti E. coli, Staphylococcus aureus, hingga Clostridium perfringens di sejumlah dapur penyedia makanan.
Ironisnya, alih-alih introspeksi, sebagian pejabat justru merespons dengan alasan yang tak masuk akal. Sebuah pernyataan yang sempat beredar dari Presiden Prabowo menyebut bahwa “Anak-anak ini tidak terbiasa makan enak dan bergizi, jadi lambung mereka kaget.”
Pernyataan ini bukan hanya tidak ilmiah, tapi juga mencederai empati publik dan prinsip kesejahteraan sosial yang inklusif. Ia menunjukkan betapa jauhnya ruang kekuasaan dari realitas rakyat yang mereka wakili, dan bagaimana sebuah program sosial bisa berubah menjadi alat pencitraan yang mengabaikan keselamatan penerima manfaatnya.
Masalah MBG bukan semata pada nasi dan lauk yang basi. Masalahnya ada pada sistem: dari manajemen pengawasan, distribusi pangan, hingga tata kelola kebijakan.
Pertama, ketidakcocokan jabatan dan keilmuan. Program sebesar MBG dijalankan tanpa memastikan bahwa penanggung jawab memiliki kapasitas teknis di bidang keamanan pangan dan gizi masyarakat. Banyak jabatan diisi berdasarkan loyalitas politik, bukan kompetensi profesional.
Kedua, minimnya transparansi. Koalisi warga menemukan bahwa 70% sekolah penerima MBG tidak mengetahui asal bahan makanan, standar higienis dapur, atau menu yang disajikan. Per 30 September 2025, baru 198 dari lebih dari 10.000 dapur MBG yang memperoleh sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi dari Dinas Kesehatan. Artinya, lebih dari 9.800 dapur masih beroperasi tanpa jaminan keamanan pangan.
Ketiga, kebijakan yang hanya memotong di hilir. Pemerintah sebenarnya mencoba menyembuhkan gejala kelaparan dan gizi buruk tanpa menyentuh akar persoalan: kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya pendidikan. Ketika anak lapar, solusinya bukan sekadar memberi makan, tapi memberi kesempatan agar orang tuanya mampu membeli makanan sendiri.
Lalu apa solusi yang tepat untuk Menuju Program yang Benar-Benar Bergizi?
Setidaknya ada lima langkah realistis yang bisa diambil pemerintah dalam menyelesaikan maslaah program. Yang pertama adakan Transparansi Total. Semua data dapur MBG menu, bahan, standar gizi, jadwal, hingga hasil uji laboratorium harus dibuka untuk publik. Orang tua berhak tahu apa yang dimakan anaknya.
Yang kedua perkuat Sertifikasi & Pengawasan Ketat. Tidak ada dapur yang boleh beroperasi tanpa sertifikat higienis dan sanitasi dari dinas kesehatan. Audit mendadak harus dilakukan secara berkala oleh tim independen, bukan hanya laporan administratif .
Yang Ketiga, Komite sekolah dan masyarakat lokal harus menjadi bagian dari pengawasan harian, agar MBG tidak dikelola seperti proyek tertutup, tetapi seperti kerja gotong royong untuk anak bangsa.
Yang keempat, konsisten dan responsif melalukan Perbaikan Akar Masalah. Program pangan gratis tidak akan efektif jika tidak disertai peningkatan ekonomi keluarga miskin. Pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan lokal, dan memperluas pendidikan gizi keluarga yang kesemuanya perlu di lakukan segera dan konsisten.
Dan yang Kelima, Pisahkan Regulator dan Operator. Dewan atau badan gizi nasional seharusnya menjadi pengawas, bukan pelaksana langsung.
Dengan langkah-langkah ini, MBG tidak lagi menjadi sekadar program bagi-bagi nasi, melainkan sebuah manifestasi nyata dari kesejahteraan sosial yang inklusif, akuntabel, dan memanusiakan. Setiap porsi makanan yang aman dan bergizi bukan lagi tentang memenuhi target statistik, tetapi tentang memulihkan kepercayaan dan memenuhi janji negara untuk melindungi masa depan anak bangsanya.
Editor: Astyra Gita Kinanti
