KALIMAHSAWA.ID. Berbicara soal kinerja kerja pemerintah, mungkin dari kita semua bukan tidak mungkin jika kita tidak merasakan langsung tindakan dari kinerja pemerintah.
Mulai dari hal kecil dalam rumah tangga, seperti pelayanan jasa dalam pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan lain sebagainya.
Hal-hal kecil seperti itu, sepertinya sudah di lakukan dengan baik oleh sebagian pemerintah dan tidak dimintakan dana atau pungli yang berbentuk infak atau sumbangan sepeser pun dari warga ataupun masyarakat.
Masyarakat merupakan suatu kelompok atau unsur penting dalam negara demokrasi yang dapat peran penting atas terhadap fungsi ataupun kinerja pemerintahan.
Oleh sebab itu, pemerintah tidak dapat melalukan kerja dengan sebaik mungkin atau sesuai dengan apa yang telah diberikan amanah atau kepercayaan oleh negara, tanpa adanya campur tangan dan kontribusi masyarakat dalam membantu kinerja atau fungsi pemerintahan.
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah diberikan kepercayaan dan tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan dari negara dan kepercayaan masyarakat. Misalnya, dalam menyejahterakan masyarakat baik dari segi pendidikan, pembangunan, maupun ekonomi masyarakat.
Lalu, apakah pemerintah sudah melakukan fungsi atau kinerja kerja dengan baik?
Dari tindakan-tindakan kinerja pemerintahan yang kecil tersebutlah yang dapat menumbuhkan sedikit rasa percaya masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
Namun, semua masyarakat ingin hal-hal tersebut terus ada dan konsisten serta terus diperbaiki hingga benar- benar musnah dan hilang dengan adanya transparansi, tanpa ada lagi pungutan liar ataupun pembayaran yang tidak jelas di kemanakan.
Berdasarkan sumber yang dikutip, Raymond Siva, hasil survey nya dalam Edelman Trust Barometer yang baru di rilis pada tahun 2017, Indonesia mendapatkan poin 4 (empat) penting sebagai negara yang memiliki kepercayaan terhadap pemerintahan. menurutnya, dalam hal ini, Indonesia mendapatkan nilai persentase yang lumayan tinggi jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya, yaitu sebesar 76%.
Untuk persentase yang sebesar itu, apakah semua masyarakat mengetahuinya dan benar-benar percaya?
Jawabannya, tentu tidak semua mengetahui, apalagi masyarakat yang sangat sulit sekali dalam mendapatkan informasi dan komunikasi dengan pemerintahan.
Dalam hal ini, yang tidak mengetahui mungkin, tidak merasakan ataupun tidak mendapatkan informasi langsung apa yang telah pemerintah berikan. Misalnya, daerah pelosok yang sangat sulit untuk mengakses apa pun yang rasa-rasanya penting untuk masyarakat.
Lalu nilai persentase 24% itu bagaimana? apakah belum percaya dengan pemerintahan?
Nilai persentase 24% tersebut dari warga Indonesia, dalam kacamata saya mungkin masyarakat belum sepenuhnya percaya pada kinerja pemerintah. Sebab di daerah tertentu yang di tempati masyarakat masih terdapat hal-hal kecil kecurangan atau non transparansi yang di lakukan oleh pemerintahan terhadap masyarakat.
Sehingga pemerintah harus terus membenahi dan memperbaiki sistem kinerja yang lebih baik lagi. Agar kelak masyarakat sepenuhnya percaya pemerintah, pendidikan, pembangunan perekonomian, serta di berbagai sektor lainnya.
Bagaimana ternyata jika pemerintah tidak sepenuhnya bekerja dengan baik? Atau bahkan malah melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat.
Masyarakat di berikan hak untuk memilih dan mempercayai seseorang untuk memimpin dan menjalankan tugas yang sepenuhnya untuk negara. Namun, setelah melakukannya masyarakat tidak langsung lepas tangan begitu saja.
Banyak hal atau kontribusi yang seharusnya dapat di lakukan oleh masyarakat untuk terus tegas terhadap kinerja pemerintahan hingga setiap pemerintah baik dari kota ataupun daerah pelosok sekalipun dapat bekerja dengan baik hingga konsisten akan terus terjadi.
Kontribusi masyarakat dalam kinerja pemerintahan, tentunya akan mempermudah sekaligus mempercepat terlaksananya pembangunan, pendidikan, dan perekonomian negara ini.
Tetapi, pemerintah tidak bisa sewenang-wenangnya untuk memanfaatkan kontribusi masyakat ini. Jelas kerja sama yang baik akan membuahkan hasil yang baik juga nantinya dan kepercayaan akan terbentuk.
Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga harus tetap terjaga dengan baik. Dengan terus menjalin komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahan. Mulai dari transparansi anggaran dana, baik dana yang pemerintah berikan kepada masyarakat maupun hasil negara, akuntabilitas, dan kredibilitas.
Sehingga masyarakat mudah mempercayai kinerja pemerintah. Maka dari itu, pilihlah pemimpin yang terus menjalin komunikasi bukan pemimpin yang egois yang tidak mau mendengarkan suara masyarakat.
Apalagi kita sudah mulai memasuki atau mendekati tahun demokrasi, yakni menjelang pemilu tahun 2024. Sudah siapkah kita untuk menghadapi itu? Jika belum siap masih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mencari tahu pemimpin yang akan mencalonkan. Supaya kelak pemerintahan yang memimpin negara ini, dapat terus bekerja semakin baik sehingga negara ini akan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran.
Editor: Izzul Khaq