kalimahsawa.id – Convey Indonesia mengeluarkan hasil penelitian yang berjudul Resiliensi Komunitas Pesantren Terhadap Radikalisme. Hasil penelitian yang diterbitkan oleh Center for the Study of Religion (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 ini salah satunya menyoroti modal sosial pesantren Muhammadiyah dalam melawan radikalisme.
Modal sosial (social capital) pesantren adalah seperangkat nilai dan norma yang dipercaya, diyakini, dan dipraktikkan warga pesantren yang berfungsi mengikat mereka dengan komunitasnya (social bonding). Modal sosial pesantren Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari organisasi induknya, yaitu Muhammadiyah. Berbeda dengan pesantren tradisional dan pesantren salafi yang sifatnya lebih kultural, pesantren Muhammadiyah memiliki kaitan langsung dengan Muhammadiyah secara struktural.
Peran Muhammadiyah
Dalam hal ini peran Muhammadiyah menjadi penting, sehingga konsolidasi Persyarikatan Muhammadiyah berpengaruh secara langsung terhadap keberlangsungan pesantren yang ia miliki. Laporan yang ditulis Irfan Abubakar dan Idris Hemay ini mengatakan bahwa pembangunan identitas Pesantren Muhammadiyah dimulai dengan pembentukan LP3M (Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah). Sebuah organ khusus di PP Muhammadiyah yang diberi mandat untuk memajukan pesantren-pesantren Muhammadiyah.
Mereka menyebut Pesantren Muhammadiyah tidak bisa bersikap bebas tanpa aturan dari Muhammadiyah, termasuk dalam menentukan sikap politik. Pesantren Muhammadiyah, sebagaimana arahan dari pusat, tidak berafiliasi ke kubu politik tertentu. Sekaligus membebaskan seluruh civitas pesantren secara personal untuk berada di kubu manapun. Muhammadiyah menganggap bahwa politik adalah salah satu arena perjuangan untuk memajukan bangsa.
“Satu hal perlu dicatat terkait proses pembentukan nilai-nilai perekat di pesantren Muhammadiyah. Lembaga Majelis Tarjih PP Muhammadiyah memainkan peran penting dalam pembentukan identitas pesantren Muhammadiyah melalui distribusi Himpunan Putusan Tarjih ke lembaga-lembaga pesantren. Kepatuhan terhadap putusan Tarjih urgen bagi penguatan identitas pesantren Muhammadiyah terlebih untuk pesantren yang baru berdiri, seperti Darul Arqam Serang”, tulis Irfan Abubakar & Idris Hermay.
Mereka mengutip Iip Saepudin, salah satu pengasuh Pesantren Darul Arqam Serang yang berkata: Ya yang ada di Tarjih Muhammadiyah saja. Kita perkuat akidah. Kita kenalkan terkait Imam Samudra, NII, LDII, Wahabi. Kalo kita tidak informasikan ke anak-anak sejak dini bahaya”.
Relasi dengan Non-Muslim
Menurut penelitian tersebut, dalam hal penerimaan terhadap pluralitas, mereka menerapkan toleransi pasif. Pembiaran terhadap kelompok agama lain tanpa ada usaha untuk membangun hubungan yang lebih harmonis. Pasalnya, menurut salah satu pengurus pesantren Muhammadiyah di Gombara, Makassar, solidaritas harus dibangun atas dasar kesamaan Tauhid, bukan kesamaan suku atau bangsa. Adapun yang membolehkan civitas pesantren untuk bersinggungan dengan non-muslim hanya ada di PP Darul Arqam Garut.
Penelitian ini menyebut bahwa para santri di PP Darul Arqam Garut diperbolehkan untuk berkunjung ke Gereja dalam rangka riset di komunitas non-muslim. Dan ini tidak terjadi di Pesantren Muhammadiyah yang lain. Adapun hubungan pesantren dengan kelompok minoritas Syiah dan Ahmadiyah acapkali diwarnai ketidakpercayaan dan penolakan.
“Meskipun tidak diikuti oleh semacam kebencian dan permusuhan, jelasnya tidak tampak adanya dukungan dan pembelaan atas hak-hak dan kebebasan mereka. Ironisnya seorang guru dari Pesantren Darul Arqam Garut sekalipun menunjukkan sikap intoleran terhadap Ahmadiyah,” tulis Irfan & Idris.
Bahkan, dalam penelitian itu digambarkan bahwa guru tersebut merekomendasikan pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah. Di Pesantren Muhammadiyah lain, respon penolakan terhadap Syiah & Ahmadiyah ditandai dengan usaha memperkuat ketidakpercayaan tersebut ke dalam pandangan teologis para santri.
Baca juga: Muslim Puritan Membela Pancasila
Sebanyak 68,1% responden dari pesantren modern menolak untuk memberikan pemenuhan hak-hak beragama kepada Syiah & Ahmadiyah. Yang dimaksud dengan pesantren modern dalam penelitian ini adalah Pesantren Muhammadiyah, Persis, & Gontor. Sedangkan ada 41,39% responden setuju dengan pendirian Khilafah Islamiyah.
Penelitian ini diadakan selama paruh kedua tahun 2019 dengan melibatkan 42 pesantren di 8 Kota Provinsi yang meliputi Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. “Pemilihan kota-kota tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan daerah-daerah yang tersebut memang dikenal sebagai basis pesantren atau setidaknya memiliki jumlah pesantren yang cukup memadai,” tulis Irfan & Idris.
Reporter: Yusuf R Y
