Oleh : M.Fadlan Ansori (Kader IMM Sukoharjo)
Pendidikan seharusnya menjadi jalan untuk membebaskan manusia, bukan sebaliknya. Namun hingga hari ini, sistem pendidikan di Indonesia masih menunjukkan wajah yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, kita mengaku menjunjung nilai-nilai luhur Ki Hajar Dewantara. Di sisi lain, praktik di lapangan justru menunjukkan betapa pendidikan kita masih sangat berorientasi pada kepatuhan, hafalan, dan pencapaian angka, bukan pada pembebasan dan pertumbuhan manusia seutuhnya.
Ki Hajar Dewantara menggagas pendidikan yang berpijak pada kemerdekaan berpikir. Filosofinya yang terkenal “Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” bukan sekadar semboyan, tapi semestinya menjadi pedoman etis dalam interaksi guru dan siswa. Namun yang terjadi hari ini, guru seringkali dijadikan pelaksana kurikulum semata, tertekan oleh target administrasi dan penilaian. Peserta didik pun dibentuk menjadi individu yang patuh pada sistem, bukan kritis terhadapnya.
Situasi ini diperparah dengan kurikulum yang berubah-ubah, tidak konsisten, dan kadang tidak kontekstual. Seringkali, peserta didik dibebani materi yang banyak tapi tidak relevan dengan kehidupan nyata mereka. Alih-alih mendidik menjadi manusia merdeka, sekolah justru menyiapkan lulusan yang hanya terampil mengikuti perintah, bukan memimpin perubahan.
Dalam pandangan Paulo Freire, ini adalah bentuk “pendidikan gaya bank” di mana siswa dianggap sebagai wadah kosong yang harus diisi oleh guru, tanpa ruang untuk dialog maupun kesadaran kritis.
Freire mengingatkan bahwa pendidikan adalah tindakan politik. Ia tidak pernah netral. Ketika sistem pendidikan menjauhkan manusia dari realitas sosialnya, maka pendidikan tersebut sedang melanggengkan penindasan.
Hal ini masih sangat relevan di Indonesia. Banyak siswa yang tidak memahami mengapa mereka belajar suatu hal, dan banyak guru pun tak diberi ruang untuk menyampaikan pendidikan kontekstual. Semua diarahkan pada angka, nilai, dan peringkat.
Pendidikan nasional kita juga belum berhasil mengatasi ketimpangan. Di pelosok, banyak anak yang kesulitan mengakses pendidikan yang layak. Fasilitas minim, kurangnya kuantitas guru, bahkan kualitas pengajaran sangat timpang dibanding kota-kota besar. Ini menandakan bahwa sistem pendidikan kita belum adil. Lalu untuk apa kita terus berbicara soal “merdeka belajar” jika kenyataannya akses dan kualitas masih ditentukan oleh lokasi dan ekonomi?
Sebagai calon pendidik, saya merasa sistem ini harus dikritisi secara serius. Tidak cukup hanya mengganti istilah atau menyusun slogan. Diperlukan keberanian untuk mengembalikan pendidikan pada tujuannya: membentuk manusia yang berpikir bebas, berkarakter kuat, dan mampu menghadapi realitas sosial dengan kesadaran. Pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang memberi ruang bagi dialog, kreativitas, dan penemuan jati diri.
Kita harus kembali pada semangat Ki Hajar Dewantara, yang melihat pendidikan sebagai tuntunan hidup, bukan sekadar kegiatan kelas. Kita juga harus belajar dari Paulo Freire, bahwa pendidikan tanpa kesadaran adalah pendidikan yang mematikan potensi. Jika pendidikan terus dilandasi oleh ketakutan, sistem nilai yang mekanis, dan kurikulum yang kering dari makna, maka yang lahir bukan generasi merdeka, melainkan generasi yang dikondisikan untuk tunduk.
Sudah waktunya mendidik bukan untuk menghafal, tapi untuk memahami. Bukan untuk menurut, tapi untuk berpikir. Dan bukan untuk sekadar lulus, tapi untuk menjadi manusia yang utuh. Pendidikan yang sejati, sebagaimana diimpikan Ki Hajar dan Freire, adalah pendidikan yang tidak membuat kita takut salah, tapi berani mencoba dan berubah.
Editor: Astyra Gita Kinanti
