Pada masa kolonial, keadaan kaum perempuan di Indonesia sangat memprihatinkan. Mereka dianggap sebagai kaum yang lemah. Maka tidak heran jika dalam status sosial, kedudukan kaum perempuan berada di bawah kaum laki-laki.
Ketika Indonesia memasuki masa penjajahan, kedudukan perempuan sampai akhir abad ke-19 belum membawa banyak perubahan. Bahkan pemerintah kolonial juga membedakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan yang salah satunya mengenai pendidikan. Perempuan cukup di rumah dengan mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus suami.
Perjuangan RA Kartini
Berdasarkan keadaan tersebut, ada beberapa tokoh perempuan yang berjuang untuk kesejahteraan kaum perempuan. Tokoh yang menjadi pelopornya adalah Raden Adjeng Kartini atau disingkat RA. Kartini. Beliau merupakan seorang tokoh asli Indonesia yang berusaha membangkitkan martabat kaum perempuan Indonesia.
Dengan gigihnya beliau memperjuangkan keberadaan kaum wanita di Jepara, Jawa Tengah. Di mana perempuan pada saat itu masih terkekang oleh aturan yang menghambat peranan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Melalui perjuangan RA. Kartini ini, maka seiring berjalannya waktu martabat perempuan Indonesia mulai bangkit.
Pada masa reformasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 dirasa membawa banyak perubahan. Namun mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi kaum perempuan masih dirasa belum optimal. Hal ini mengakibatkan masih banyak ditemui kasus ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan.
Kesetaraan Gender: Isu yang Hangat Hingga Saat Ini
Pembicaraan mengenai ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan dari dulu hingga kini masih menjadi pembicaraan yang hangat. Salah satu peneliti dari CEDAW (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) Working Group, Estu Fanani, mengatakan bahwa tindakan diskriminatif terhadap kaum perempuan saat ini masih banyak terjadi di masyarakat.
Menurutnya, diskriminasi tersebut terjadi di berbagai bidang. Diantaranya bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil. Bentuknya pun bermacam-macam, antara lain kekerasan fisik, psikis, stigma negatif, domestikasi, dan marginalisasi.
Persoalan diskriminasi juga terjadi dalam peraturan perundang-undangan. Estu menuturkan, bahwa saat ini banyak peraturan yang cenderung mengkriminalisasi kaum perempuan. Pemerintah Indonesia sudah memiliki komitmen untuk mengangkat isu hak perempuan dalam beberapa peraturannya. Namun dalam implementasinya, Estu menilai belum sesuai dengan semangat kesetaraan gender dan persamaan hak.
Komnas Perempuan mencatat dalam Catatan Tahunan 2021 bahwa jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, yang terdiri dari kasus yang ditangani oleh: Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus, Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus, Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender.
Keadaan ini harus segera diatasi agar tercapainya keadilan dan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki atau biasa disebut kesetaraan gender. Namun untuk mengatasinya memang membutuhkan waktu yang cukup lama.
Kesetaraan ini merupakan tujuan yang dicapai setelah keadilan ditegakkan sehingga dapat terwujud kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
Pelukah Mencapai Kesetaraan Gender?
Mengapa perlu dicapainya kesetaraan gender? Dengan adanya kesetaraan maka akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, mencapai keadilan, dan dalam pelaksanaan pemerintahan mampu dilaksanakan secara efektif.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan pemberdayaan perempuan penting bagi perekonomian sebuah negara. “Kesetaraan gender tidak hanya penting dari sisi moralitas, keadilan, tetapi juga sangat penting dan relevan dari sisi ekonomi,” tuturnya.
Hal ini disampaikan beliau dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) 2019 dengan tema “Kesetaraan Gender dalam Memperkuat Perekonomian sebuah Bangsa” di ICE BSD Tangerang pada Rabu, (24/04).
***
Lalu, bagaimana cara mengatasi diskriminasi terhadap Perempuan? Solusi diantaranya: Pertama, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitas. Kedua, menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa serta sunat perempuan. Ketiga, menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dll.
Dengan demikian, kesetaraan gender ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat sebagai strategi pembangunan, terutama dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat, diantaranya meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat. Terlebih lagi menurunnya kesenjangan hak akses dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan sumber daya antara perempuan dan laki-laki.
*Tulisan ini adalah juara 1 Sekolah Kepenulisan Essay PK IMM Ma’had Abu Bakar Putri UMS