Oleh: Muhammad Izzul Muslimin
Tidak seperti biasanya, hari ini saya memutuskan mengantar istri dengan mobil sampai ke kantornya di kawasan Sudirman. Meskipun sudah ada edaran dari Menteri BUMN agar aktifitas kegiatan di BUMN dikurangi termasuk opsi work from home (WFH), tetapi hari ini ternyata kantor istri yang termasuk BUMN tetap masuk kerja seperti biasanya.
Saya memilih mengantar dan menjemput istri dengan mobil daripada naik ompreng atau bus umum seperti biasanya. Saya berkeyakinan dengan mengurangi interaksi dengan orang banyak dan meminimalisir berada di ruang publik bisa mencegah saya dan istri terhindar dari terjangkit virus corona atau Covid-19.
Boleh saja saya dibilang terlalu lebay atau paranoid. Mungkin sikap saya ini agak beda dengan seorang teman yang bilang bahwa di tiap virus sudah tercantum daftar nama yang akan dituju. Artinya kalau memang sudah nasib dan takdir kita bakal tidak bisa menolak.
Menghindari Wabah Juga Takdir
Saya mengikuti apa yang telah diajarkan Umar Bin Khatab saat menghadapi wabah di suatu daerah, bahwa menghindarinya adalah juga suatu takdir. Umar membuat perumpamaan, jika kita punya domba, kemudian ada lahan rumput yang kering dan yang hijau, jika kita memilih lahan yang kering itu adalah takdir.
Demikian juga jika kita memilih lahan yang hijau itu juga takdir. Manusia bisa berikhtiar untuk takdirnya, meskipun akhirnya semua kembali kepada Allah Sang penentu nasib.
Baca Juga: Muhammadiyah Amerika Serikat Serukan 14 Rekomendasi Hadapi Covid-19
Selama dalam perjalanan mengantar istri ke kantor, saya melihat Jakarta diselimuti awan kelabu yang merata. Tapi selebihnya saya tetap melihat Jakarta seperti biasanya. Macet di mana-mana. Apalagi ternyata hari ini kebijakan ganjil genap ditiadakan.
Atau barangkali banyak orang berpikir seperti saya, berangkat dan pulang dengan kendaraan pribadi. Transportasi umum seperti Bus, KRL, dan MRT juga dibatasi jumlah penumpangnya, tidak dibolehkan berdesak-desakan.
Justru Muncul Masalah Baru
Sayangnya ini justru menimbulkan penumpukan di halte, terminal, dan stasiun. Yang tidak saya lihat hanya aktivitas anak sekolah. Ini karena mereka telah diliburkan atau lebih tepatnya belajar di rumah. Rupanya kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meliburkan siswa tidak diikuti oleh liburnya kegiatan perkantoran dan perusahaan. Sebagian memang sudah ada yang meliburkan, tetapi lebih banyak yang tidak.
Saya juga masih melihat kerumunan orang seperti di warung dan pangkalan ojek. Mereka bergerombol dan sebagian tidak bermasker. Pemandangan yang sama juga terlihat di beberapa kendaraan umum dan tempat pemberhentiannya.
Masih banyak mereka yang tidak menggunakan masker. Selain karena harga masker semakin mahal dan semakin sulit dicari, mungkin mereka mengikuti nasehat Menteri Kesehatan, Pak Terawan, bagi yang sehat tidak perlu pakai masker.
Masalahnya apakah mereka yang tidak bermasker adalah yang benar-benar sehat atau hanya sekedar merasa sehat? Dan, ternyata Covid-19 juga bisa menumpang kepada yang sehat atau diistilahkan sebagai carrier atau pembawa virus. Pengalaman atas kejadian yang menimpa Menteri Perhubungan patut menjadi renungan. Beliau tetap beraktivitas bahkan ikut rapat kabinet dan tidak menggunakan masker. Padahal Beliau sebenarnya sakit, dan baru ketahuan jika positif Covid-19.
Empat Pokok Masalah
Saya khawatir keinginan dan usaha Gubernur Anies Baswedan untuk mengerem laju penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta menjadi tidak efektif karena beberapa hal:
- Masih belum adanya satu pandangan bahwa Jakarta sudah darurat Covid-19 dan perlu penanganan yang sungguh-sungguh. Meskipun apa yang diterapkan oleh Jakarta tidak seketat dan sekeras Manila misalnya, tapi saya masih menengarai ada pihak yang melihat langkah Gubernur ini hanya bagian dari caper alias cari perhatian. Dan ingin beda dengan pemerintah pusat yang kebetulan ibukotanya masih di Jakarta. Akibatnya banyak yang masih ragu-ragu membuat kebijakan bagi kantor atau perusahaannya dalam mencegah penyebaran Covid-19.
- Sebagian masyarakat kita masih mengedepankan rasa (saya sengaja tidak menggunakan istilah emosi supaya tidak disalah artikan), sehingga ketika menghadapi wabah covid-19 cenderung lebih mengikuti dan percaya gosip dan hoax. Akibatnya ketika ada himbauan untuk lebih mengurangi aktivitas terutama yang bersifat kerumunan, dianggap sebagai tindakan yang berlebihan dan paranoid. Bahkan ada yang mengaitkan masalah Covid-19 sebagai konspirasi politik dan agama.
- Ada perilaku buruk dari sebagian masyarakat Indonesia (yang sayangnya justru sering jadi kebanggaan) adalah budaya tidak tertib, tidak disiplin, menerabas aturan, memanipulasi atau mengakali aturan, dsb. Perilaku ini tidak hanya jadi sifat orang kebanyakan, tetapi juga dilakukan para elit dan tokoh. Padahal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19 dibutuhkan sikap disiplin, taat aturan, tertib, dan sebagainya. Akibatnya keberhasilan menangkal Covid-19 akan sangat terancam.
- Masyarakat Indonesia umumnya masyarakat komunal, menyukai berkumpul dan berinteraksi sosial. Bahkan kadang untuk sesuatu yang ekstrem seperti berkerumun menonton kejadian bencana alam atau kejadian terorisme. Akibatnya sangat sulit untuk mengajak mereka membatasi diri tidak berinteraksi sosial atau berkerumun. Padahal, dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19 adalah menghindari kontak fisik ataupun berinteraksi di tempat publik.
Baca Juga: Rahmawati Husein: Prospek Gerakan Kemanusiaan Muhammadiyah
Keempat masalah di atas sebenarnya bisa diatasi jika ada kesadaran tinggi dari semua elemen masyarakat bahwa persoalan Covid-19 bisa diselesaikan jika kita kompak. Termasuk yang paling penting adalah kekompakan para elit dengan tidak memandang masalah Covid-19 ini sebagai ajang persaingan dan pertarungan politik.
Perilaku dan tingkah para elit tentu akan menjadi contoh dan panutan masyarakat di bawah. Jika karena Covid-19 Tiongkok dan Jepang yang sejarahnya tidak pernah akur saja kemudian mereka bisa saling membantu, mengapa kita tidak bisa? Wallahu a’lam.
Bekasi, 16 Maret 2020
