Oleh: Nibros Hassani
Tulisan ini hendak menyoroti—secara general—agenda kampus yang berkomitmen untuk mencerahkan publik dan memajukan ilmu pengetahuan, melalui narasi “pembangunan berkelanjutan” 2030.
Benarkah kampus ikut berkontribusi “membangun masyarakat yang adil dan beradab” ketika justru ketimpangan terjadi di dalamnya? Apakah gerakan “kampus ramah” itu justru menyajikan ilusi baru akan pembangunan yang memajukan?
Proyek-proyek sosial kolaboratif menjamur dan menjadi tren selepas agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) digaungkan. Tak hanya yang sifatnya untuk komunitas dan bersegmen (hanya bisa diakses oleh kelas tertentu). Ide-idenya bahkan ikut teradaptasi ke dalam lembaga-lembaga pendidikan hingga kebijakan nasional. Prinsipnya dari agenda ini, partisipasi dan inklusi harus diusung.
Paradoks Kampus ala SDGs
Dari lembaga pendidikan, kampus misalnya. Kampus kini ikut melabeli diri dengan titel “kampus ramah lingkungan”, “kampus ramah difabel”, “kampus ramah perempuan”, dan sebutan kampus ramah-ramah lainnya yang berharap misi dalam titel tersebut bisa melindungi dan mengeluarkan perspektif baru atas keadaan nyata yang tidak sesuai harapan.
Sebagai ilustrasi atas contoh ketimpangan, ada tiga kampus yang akan dibuat sebagai sampel. Kampus A mengusung gerakan ekologis, kampus B adalah kampus ramah perempuan, dan kampus C adalah kampus yang concern terhadap permasalahan disabilitas.
Kampus ramah lingkungan adalah kampus dengan desain anti-banjir, sistem drainase yang baik, dan pengembangan hutan terpadu yang digalakkan dari satu mahasiswa tanam 5 pohon demi menciptakan iklim udara yang baik. Selain itu, bimbingan antar mahasiswa dan dosen bisa dilakukan jarak jauh melalui surel, dengan harapan bisa mengurangi penggunaan kertas berlebih.
Ada juga fasilitas transportasi berbasis teknologi yang tidak menimbulkan polusi udara sehingga mobilitas semakin berkembang. Warga kampus semakin mudah menjangkau tempat yang dituju.
Berikutnya, kampus ramah perempuan. Kampus ini menyediakan fasilitas ruang laktasi yang mengakomodir suara ibu-ibu juga mahasiswi yang menyusui. Tak hanya itu, kurikulum hingga buku panduan dibuat demi mencegah kekerasan terhadap perempuan. Di kampus ini cuti menstruasi dan cuti hamil bukan menjadi hal yang tabu.
Ada juga ruang khusus penitipan anak bagi dosen atau mahasiswa yang berfungsi sebagai day care ketika mereka tidak bisa meninggalkan buah hatinya sendirian di rumah.
Yang terakhir, kampus ramah difabel. Disediakan akses pekerja dengan fasilitas dambaan pada setiap lantai gedung. Aturan dan kurikulum dibuat sedemikian rupa. Buku-buku, arsip dan jurnal-jurnal bahkan dibuat khusus braille—supaya keterbacaannya semakin komperehensif.
***
Ada juga ruangan khusus peragaan bagi mereka yang tidak bisa mendengar. Ada software terjemah khusus yang berfungsi sebagai subtitle video supaya lebih representatif.
Gerakan-gerakan berbasis narasi tersebut tentu menuai harapan dan perubahan baru. Meski hanya ilustrasi, disisi lain, gerakan dengan titel tersebut justru memperlihatkan sisi lain kampus sebagai bagian kecil dari skandal pendidikan nasional yang memalukan. Mengapa? Hal tersebut hanya secara parsial memperlihatkan kemajuan yang ditimbulkan—namun timpang pada gambaran yang lain.
Kampus “ramah segala” tersebut belum tentu ramah juga terhadap hal yang lain: kebebasan berpendapat, kebebasan mendapatkan akses yang sama.
Dalam kampus A yang mengusung misi ekologis, beberapa mahasiswa dikeluarkan karena mendukung gerakan HAM di suatu daerah. Menurut hasil diskusi (yang juga tidak melibatkan musyawarah dengan pihak terkait), mahasiswa-mahasiswa ini melibas aturan yang ada dengan basis aturan, yang bahkan belum disosialisasikan dan tiba-tiba muncul di suatu hari.
Masalahnya, tidak ada diskusi, cap dan tandatangan pimpinan sudah dibuat. Mahasiswa-mahasiswa tersebut harus keluar.
Dalam kampus B yang ramah terhadap perempuan, terlihatlah kontra lain. Keluar dari kampus, seorang dosen perempuan harus berjuang melawan udara yang tercemar. Menurut indeks kesehatan, udaranya mendekati tingkat beracun tidak layak hirup.
100 meter tak jauh dari lingkungan kampus tersesbut, pabrik-pabrik berdiri, bangunan tinggi nan megah ramai menyesaki pandangan. Udara sesak dan macet tak terhindarkan. Si anak yang dibawa ke kampus oleh dosen tersebut menangis kencang karena tidak nyaman berada berlama-lama di dalam mobil.
***
Terakhir, pada kampus C yang berhasil meraih predikat kampus ramah difabel, banyak yang tersejahterakan dan mendapat kesempatan bekerja seperti yang lain. Segalanya tampak inklusif. Tapi, lingkungan kerja tidak menyediakan iklim antar personal yang bersahabat. Semua warga kampus individualis, dan tidak tanggap dengan keadaan sekitar.
Di antara kampus lain, angka bunuh diri mahasiswa termasuk yang tertinggi dalam kampus tersebut. Tak hanya itu, ada ketakbebasan akses literatur. Hanya buku-buku dengan genre tertentu yang boleh dibaca mahasiswa. Penelitian kering kebaruan dan yang ada pengajaran harian sekedar formalitas.
Dari penggambaran di atas, narasi kemajuan program berkelanjutan ala SDGs tidak semata ikut menciptakan keadaan yang seimbang. Beberapa justru semakin menciptakan keadaan yang inhuman atau tidak manusiawi dan justru memperlihatkan contoh ketimpangan yang baru.
Penulis adalah Mahasiswa FTIK IAIN Salatiga dan Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Sumber Ilustrasi: www.eauc.org.uk
